Di Tengah Kencangnya Ekonomi Digital, Eh Aturannya Masih Lemah

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah untuk membenahi regulasi terkait transaksi digital . Sebab, sejauh ini pemerintah belum memiliki regulasi memadai di tengah gencarnya ekonomi digital.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyampaikan, pemerintah memang telah mengeluarkan PP No. 80/2019 mengenai belanja dalam jaringan (daring), namun menurutnya implementasi di lapangan belum berjalan dengan baik.

"Di hulu juga masih banyak masalah terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh operator belanja daring," ujar Tulus dalam acara Market Review IDX Channel, Jumat (11/9/2020). ( Baca juga:Tak Ada yang Siap Hadapi Corona, Jokowi Sebut 215 Negara Alami Ekonomi Sangat Rumit )

Dia juga mengingatkan bahwa belanja secara daring tidak hanya dilakukan melalui platform e-commerce semata, tetapi juga ada yang dilakukan melalui berbagai media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook.

"Yang paling dominan dikeluhkan adalah belanja daring yang difasilitasi oleh media sosial. Ini yang saya kira pekerjaan rumah yang cukup signifikan karena belanja media sosial itu masif, yang kemudian banyak dikeluhkan konsumen," kata dia.

Tulus menyebut, maraknya penjual melalui media sosial tentu saja membuat si penjual tidak terdaftar, dan jika konsumen ingin melakukan pengaduan tidak ada jaminan bahwa keluhan akan direspons. ( Baca juga:Gertak India, China Dilaporkan Kerahkan 50.000 Tentara, 150 Jet Tempur dan Rudal )

"Ini yang justru menjadi sangat rentan karena dalam bisnis transaksi daring dasarnya adalah trust (kepercayaan). Karena itu, negara tidak boleh membiarkan ini, negara harus betul-betul memfasilitasi transaksi belanja daring karena ini bagian dari ekonomi digital yang digadang-gadang pemerintah," ucapnya.