Apakah Rumah Anggota DPR-Menteri yang Dijarah dan Dirusak Ditanggung Pemerintah?
Selasa, 02 September 2025 - 20:28 WIB
loading...
Massa mengeluarkan barang milik Anggota DPR Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menegaskan anggaran sebesar Rp900 miliar yang disiapkan pemerintah tidak untuk renovasi rumah pribadi anggota DPR maupun menteri yang menjadi korban perusakan dan penjarahan saat aksi demonstrasi pekan lalu.
"Tidak, tidak (renovasi rumah menteri dan anggota dewan). Jangan menjurus ke sana," ujar Dody saat ditemui di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9).
Baca Juga: 7 Gerbang Tol Dalam Kota Rusak Akibat Demo Ricuh, Ditargetkan Mulai Beroperasi Minggu Depan
Ia menjelaskan, anggaran tersebut secara khusus dialokasikan untuk pemulihan dan perbaikan gedung DPRD serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Dody, hasil inventarisasi sementara menunjukkan tingkat kerusakan beragam, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. “Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar. Misalnya Gedung DPRD Makassar, itu kan habis terbakar,” ujarnya.
Kerusuhan pekan lalu tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik, tetapi juga berdampak pada sejumlah properti pribadi, termasuk rumah anggota DPR dan menteri. Di antaranya rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di Jakarta Utara, rumah artis Uya Kuya dan legislator Eko Patrio di Jakarta Timur, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan.
Meski demikian, Dody memastikan kerugian yang dialami pihak pribadi tidak termasuk dalam skema pemulihan yang dilakukan pemerintah. "Fokus kami adalah gedung-gedung DPRD, fasilitas umum, dan infrastruktur yang menjadi aset negara," tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kerusakan terparah terjadi di Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar. Kerusakan juga terjadi di Kantor Sekretariat DPRD Solo, Gedung Negara Grahadi, serta 11 pos polisi di Surabaya.
Kerusuhan serupa juga melanda Gedung DPRD Kediri yang dijarah dan dibakar massa, serta museum Baghawanta yang ikut mengalami kerusakan. Situasi ini mendorong pemerintah mempercepat pendataan untuk memastikan pemulihan berjalan efektif.
Baca Juga: Kerugian Fasilitas Umum Jakarta Akibat Demo Ricuh Tambah Jadi Rp80 Miliar
Dody menambahkan, pemulihan juga mencakup gedung DPRD di sejumlah wilayah lain seperti Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon. "Pendataan terus dilakukan agar seluruh kerusakan bisa ditangani secara proporsional sesuai tingkat kerusakannya," ucapnya.
Di Sumatera Selatan, kerusakan terjadi pada Gedung DPRD Palembang dan Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Pemerintah berjanji melakukan pemulihan secepat mungkin agar layanan publik dapat kembali berjalan normal.
Kementerian PUPR saat ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan skema pendanaan dan proses rehabilitasi berjalan sesuai prosedur dan ketentuan.
"Yang kami kejar adalah pemulihan cepat, terutama di daerah yang fasilitas publiknya benar-benar lumpuh agar pelayanan masyarakat bisa kembali berjalan," tutur Dody.
"Tidak, tidak (renovasi rumah menteri dan anggota dewan). Jangan menjurus ke sana," ujar Dody saat ditemui di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9).
Baca Juga: 7 Gerbang Tol Dalam Kota Rusak Akibat Demo Ricuh, Ditargetkan Mulai Beroperasi Minggu Depan
Ia menjelaskan, anggaran tersebut secara khusus dialokasikan untuk pemulihan dan perbaikan gedung DPRD serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Dody, hasil inventarisasi sementara menunjukkan tingkat kerusakan beragam, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. “Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar. Misalnya Gedung DPRD Makassar, itu kan habis terbakar,” ujarnya.
Kerusuhan pekan lalu tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik, tetapi juga berdampak pada sejumlah properti pribadi, termasuk rumah anggota DPR dan menteri. Di antaranya rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di Jakarta Utara, rumah artis Uya Kuya dan legislator Eko Patrio di Jakarta Timur, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan.
Meski demikian, Dody memastikan kerugian yang dialami pihak pribadi tidak termasuk dalam skema pemulihan yang dilakukan pemerintah. "Fokus kami adalah gedung-gedung DPRD, fasilitas umum, dan infrastruktur yang menjadi aset negara," tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kerusakan terparah terjadi di Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar. Kerusakan juga terjadi di Kantor Sekretariat DPRD Solo, Gedung Negara Grahadi, serta 11 pos polisi di Surabaya.
Kerusuhan serupa juga melanda Gedung DPRD Kediri yang dijarah dan dibakar massa, serta museum Baghawanta yang ikut mengalami kerusakan. Situasi ini mendorong pemerintah mempercepat pendataan untuk memastikan pemulihan berjalan efektif.
Baca Juga: Kerugian Fasilitas Umum Jakarta Akibat Demo Ricuh Tambah Jadi Rp80 Miliar
Dody menambahkan, pemulihan juga mencakup gedung DPRD di sejumlah wilayah lain seperti Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon. "Pendataan terus dilakukan agar seluruh kerusakan bisa ditangani secara proporsional sesuai tingkat kerusakannya," ucapnya.
Di Sumatera Selatan, kerusakan terjadi pada Gedung DPRD Palembang dan Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Pemerintah berjanji melakukan pemulihan secepat mungkin agar layanan publik dapat kembali berjalan normal.
Kementerian PUPR saat ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan skema pendanaan dan proses rehabilitasi berjalan sesuai prosedur dan ketentuan.
"Yang kami kejar adalah pemulihan cepat, terutama di daerah yang fasilitas publiknya benar-benar lumpuh agar pelayanan masyarakat bisa kembali berjalan," tutur Dody.
(nng)
Lihat Juga :
