Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Berikut 5 Tugas Mendesak Menkeu
Senin, 08 September 2025 - 17:53 WIB
loading...
Lembaga riset CELIOS merespons pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menkeu dengan menyampaikan lima agenda mendesak yang harus segera dijalankan oleh penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merespons pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan ( Menkeu ) dengan menyampaikan lima agenda mendesak yang harus segera dijalankan oleh penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa .Seperti diketahuiPresiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini di Istana Negara.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyatakan, pergantian tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal. “Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Bhima merinci agenda pertama adalah memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat. CELIOS mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8%, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan, serta menerapkan pajak produksi batubara, pajak windfall profit, dan pajak kekayaan 2% bagi kelompok super kaya.
Baca Juga: Profil Purbaya Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani
"Pajak 2 persen bagi aset orang super kaya urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara," jelas Bhima.
Kedua, CELIOS menekankan efisiensi anggaran negara harus dilakukan berdasarkan kajian makroekonomi yang transparan. Lembaga ini juga meminta evaluasi ulang terhadap efisiensi yang dilakukan di era Sri Mulyani karena dinilai menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah.
Ketiga, CELIOS mendorong restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga. Instrumen yang disarankan, kata Bhima, antara lain debt swap for energy transition, debt swap for nature, serta debt cancellation terhadap utang yang dianggap merugikan.
Selanjutnya yang keempat, CELIOS mendesak pencopotan wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN. Langkah ini disebut penting untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan mencegah konflik kepentingan.
"Rangkap jabatan Wamen bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan," jelasnya.
Kelima, evaluasi menyeluruh atas belanja perpajakan juga dianggap mendesak. CELIOS menyoroti perlunya audit atas perusahaan penerima tax holiday dan tax allowances, serta menegaskan insentif fiskal tidak boleh memperburuk ketimpangan antara korporasi besar dan UMKM.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Purbaya Sadewa Resmi Dilantik Jadi Menkeu Baru Gantikan Sri Mulyani
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk transparan dalam memberi insentif fiskal secara berkala kepada publik. Nailul menegaskan, bahwa tidak boleh ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM.
“Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menyatakan, pergantian tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal. “Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Bhima merinci agenda pertama adalah memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat. CELIOS mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8%, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan, serta menerapkan pajak produksi batubara, pajak windfall profit, dan pajak kekayaan 2% bagi kelompok super kaya.
Baca Juga: Profil Purbaya Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani
"Pajak 2 persen bagi aset orang super kaya urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara," jelas Bhima.
Kedua, CELIOS menekankan efisiensi anggaran negara harus dilakukan berdasarkan kajian makroekonomi yang transparan. Lembaga ini juga meminta evaluasi ulang terhadap efisiensi yang dilakukan di era Sri Mulyani karena dinilai menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah.
Ketiga, CELIOS mendorong restrukturisasi utang pemerintah untuk menekan beban bunga. Instrumen yang disarankan, kata Bhima, antara lain debt swap for energy transition, debt swap for nature, serta debt cancellation terhadap utang yang dianggap merugikan.
Selanjutnya yang keempat, CELIOS mendesak pencopotan wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN. Langkah ini disebut penting untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan mencegah konflik kepentingan.
"Rangkap jabatan Wamen bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan," jelasnya.
Kelima, evaluasi menyeluruh atas belanja perpajakan juga dianggap mendesak. CELIOS menyoroti perlunya audit atas perusahaan penerima tax holiday dan tax allowances, serta menegaskan insentif fiskal tidak boleh memperburuk ketimpangan antara korporasi besar dan UMKM.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Purbaya Sadewa Resmi Dilantik Jadi Menkeu Baru Gantikan Sri Mulyani
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menambahkan, pihaknya mendorong pemerintah untuk transparan dalam memberi insentif fiskal secara berkala kepada publik. Nailul menegaskan, bahwa tidak boleh ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM.
“Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
