Menkeu Purbaya: 17+8 Tuntutan Rakyat Otomatis Hilang, Saat Saya Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 6-7%
Senin, 08 September 2025 - 23:43 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi, munculnya tuntutan 17+8 seiring rentetan aksi demonstrasi yang terjadi belakangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi, munculnya 17+8 tuntutan rakyat seiring rentetan aksi demonstrasi yang terjadi belakangan. Purbaya mengatakan, salah satu upaya memenuhi tuntutan tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7%.
Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif, maka akan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Baca Juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema, Yusril: Mustahil Pemerintah Mengabaikan
"Saya belum belajar itu (tuntutan 17+8). Tapi begini, itu kan suara rakyat kita, mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang. Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Senin (8/9/2025).
Ia mengaku Perintah Presiden Prabowo sendiri setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah mengejar pertumbuhan ekonomi secepat mungkin. Paling tidak keluar dari zona pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan ditargetkan pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen.
"Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyoroti fenomena efisiensi anggaran yang terjadi sejak awal tahun 2025. Belanja pemerintah yang tertahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang agresif hingga pertengahan tahun 2025 ini.
Ia melihat bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I dan II 2025 mengalami kontraksi. Berdasarkan data BPS, belanja atau konsumsi pemerintah pada kuartal I 2025 mengalami penurunan (kontraksi) negatif sebesar -1,38% (year-on-year). Sedangkan pada kuartal II 2025, belanja pemerintah memang mengalami pertumbuhan 21,05 persen dibandingkan kuartal I, namun tetap tumbuh negatif -0,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
"Kalau saya lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah triwulan I dan II itu negatif kan. Itu tidak tahu salahnya dimana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberikan dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari sisi itu," ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Blak-blakan Soal Strategi Capai Target Ekonomi 8 Persen dari Prabowo
Ia mengatakan, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah membuat fiskal lebih sehat dan punya daya dorong untuk perekonomian lewat belanja yang optimal dan tidak mengganggu sistem keuangan.
"Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonominya gak jalan, runtuh juga nanti ekonominya," pungkasnya.
Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif, maka akan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Baca Juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Menggema, Yusril: Mustahil Pemerintah Mengabaikan
"Saya belum belajar itu (tuntutan 17+8). Tapi begini, itu kan suara rakyat kita, mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang. Pertama, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, itu (tuntutan) akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Senin (8/9/2025).
Ia mengaku Perintah Presiden Prabowo sendiri setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah mengejar pertumbuhan ekonomi secepat mungkin. Paling tidak keluar dari zona pertumbuhan ekonomi 5 persen, dan ditargetkan pertumbuhan ekonomi tembus 8 persen.
"Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat dan seoptimal mungkin. Kalau anda bilang, bisa tidak besok diciptakan, kalau saya bilang bisa, saya menipu kan," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyoroti fenomena efisiensi anggaran yang terjadi sejak awal tahun 2025. Belanja pemerintah yang tertahan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang agresif hingga pertengahan tahun 2025 ini.
Ia melihat bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I dan II 2025 mengalami kontraksi. Berdasarkan data BPS, belanja atau konsumsi pemerintah pada kuartal I 2025 mengalami penurunan (kontraksi) negatif sebesar -1,38% (year-on-year). Sedangkan pada kuartal II 2025, belanja pemerintah memang mengalami pertumbuhan 21,05 persen dibandingkan kuartal I, namun tetap tumbuh negatif -0,33 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
"Kalau saya lihat dua triwulan terakhir, pertumbuhan belanja pemerintah triwulan I dan II itu negatif kan. Itu tidak tahu salahnya dimana, efisiensi atau bukan, tapi yang jelas itu memberikan dampak negatif ke perekonomian karena pertumbuhannya melambat dari sisi itu," ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Blak-blakan Soal Strategi Capai Target Ekonomi 8 Persen dari Prabowo
Ia mengatakan, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan adalah membuat fiskal lebih sehat dan punya daya dorong untuk perekonomian lewat belanja yang optimal dan tidak mengganggu sistem keuangan.
"Kita akan membuat fiskal mempunyai daya dorong yang optimal buat perekonomian. Saya buat fiskal sehat, tapi kalau tidak dibelanjakan juga ekonominya gak jalan, runtuh juga nanti ekonominya," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
