FSPPB Dukung Penggabungan Anak Usaha Pertamina, Model Holding Dinilai Tak Efisien
Jum'at, 12 September 2025 - 07:59 WIB
loading...
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyambut baik rencana penggabungan tiga anak usaha Pertamina di sektor hilir. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyambut baik rencana penggabungan tiga anak usaha Pertamina di sektor hilir sebagaimana disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan langkah tersebut merupakan validasi atas perjuangan serikat pekerja selama lima tahun terakhir yang konsisten mendorong agar Pertamina kembali menjadi entitas utuh dengan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurut dia struktur tersebut dinilai menambah kompleksitas melalui biaya operasional tinggi, duplikasi fungsi, transfer pricing, hingga irisan bisnis yang justru menghambat sinergi dan daya saing perusahaan.
"Model holding–subholding yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu terbukti tidak efektif dan tidak efisien," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9).
Baca Juga: Danantara Bakal Pangkas Anak Usaha BUMN, Bisnis BBM sampai Manajamen Aset Kena
Meski menyetujui langkah merger, FSPPB menilai penggabungan anak usaha bukan satu-satunya jalan. Alternatif yang lebih cepat dan efisien adalah mengembalikan struktur organisasi ke dalam bentuk direktorat tanpa harus membentuk entitas baru. Opsi ini, kata Arie, akan lebih sederhana sekaligus menyatukan kembali rantai bisnis hilir Pertamina.
Adapun tiga direktorat yang diusulkan meliputi Direktorat Pemasaran (mengelola Pertamina Patra Niaga), Direktorat Kilang dan Petrokimia (mengelola Kilang Pertamina Internasional), serta Direktorat Perkapalan (mengelola Pertamina International Shipping). Setelah itu, FSPPB mendorong reintegrasi Direktorat Hulu, Direktorat Energi Baru dan Terbarukan, serta SKK Migas ke dalam struktur Pertamina.
Selain itu, FSPPB juga mendorong pembentukan Direktorat Gas dengan syarat kepemilikan saham swasta di Subholding Gas (PGN) dapat dibeli kembali. Dengan demikian, pengelolaan gas sepenuhnya berada di bawah kendali Pertamina.
"Penggabungan hilir merupakan langkah awal yang baik, namun perjuangan kami tetap pada reintegrasi total Pertamina sebagai perusahaan negara yang utuh," ujar Arie Gumilar.
Baca Juga: Danantara Kirim 36 Bos BUMN Leadership Camp ke Swiss, Efektifkah?
FSPPB menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses integrasi, memastikan hak-hak normatif pekerja tetap terlindungi, serta mendukung kebijakan strategis yang memperkuat Pertamina sebagai perusahaan energi nasional demi ketahanan energi dan kemakmuran rakyat.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, mengatakan langkah tersebut merupakan validasi atas perjuangan serikat pekerja selama lima tahun terakhir yang konsisten mendorong agar Pertamina kembali menjadi entitas utuh dengan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurut dia struktur tersebut dinilai menambah kompleksitas melalui biaya operasional tinggi, duplikasi fungsi, transfer pricing, hingga irisan bisnis yang justru menghambat sinergi dan daya saing perusahaan.
"Model holding–subholding yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu terbukti tidak efektif dan tidak efisien," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9).
Baca Juga: Danantara Bakal Pangkas Anak Usaha BUMN, Bisnis BBM sampai Manajamen Aset Kena
Meski menyetujui langkah merger, FSPPB menilai penggabungan anak usaha bukan satu-satunya jalan. Alternatif yang lebih cepat dan efisien adalah mengembalikan struktur organisasi ke dalam bentuk direktorat tanpa harus membentuk entitas baru. Opsi ini, kata Arie, akan lebih sederhana sekaligus menyatukan kembali rantai bisnis hilir Pertamina.
Adapun tiga direktorat yang diusulkan meliputi Direktorat Pemasaran (mengelola Pertamina Patra Niaga), Direktorat Kilang dan Petrokimia (mengelola Kilang Pertamina Internasional), serta Direktorat Perkapalan (mengelola Pertamina International Shipping). Setelah itu, FSPPB mendorong reintegrasi Direktorat Hulu, Direktorat Energi Baru dan Terbarukan, serta SKK Migas ke dalam struktur Pertamina.
Selain itu, FSPPB juga mendorong pembentukan Direktorat Gas dengan syarat kepemilikan saham swasta di Subholding Gas (PGN) dapat dibeli kembali. Dengan demikian, pengelolaan gas sepenuhnya berada di bawah kendali Pertamina.
"Penggabungan hilir merupakan langkah awal yang baik, namun perjuangan kami tetap pada reintegrasi total Pertamina sebagai perusahaan negara yang utuh," ujar Arie Gumilar.
Baca Juga: Danantara Kirim 36 Bos BUMN Leadership Camp ke Swiss, Efektifkah?
FSPPB menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses integrasi, memastikan hak-hak normatif pekerja tetap terlindungi, serta mendukung kebijakan strategis yang memperkuat Pertamina sebagai perusahaan energi nasional demi ketahanan energi dan kemakmuran rakyat.
(nng)
Lihat Juga :
