Sektor Riil Megap-megap, Banjir Likuiditas Tak Cukup Dongkrak Ekonomi
Minggu, 28 September 2025 - 12:38 WIB
loading...
Indikator pelemahan sektor riil terlihat dari penjualan kendaraan yang turun tajam. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sektor riil dinilai semakin tertekan dan kebijakan penambahan likuiditas perbankan tidak cukup untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini menegaskan persoalan utama justru terletak pada lemahnya iklim usaha serta rendahnya kepercayaan pelaku ekonomi.
"Dana yang digeser dari Bank Indonesia ke perbankan memang menambah likuiditas, tetapi tidak otomatis mendorong sektor riil. Daya beli masyarakat melemah, sementara ketidakpastian ekonomi meningkat. Injeksi likuiditas bukan jawaban jika sisi permintaan dan produksi sama-sama lesu," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (28/9).
Baca Juga: Hanya Bertanggung Jawab ke Prabowo, Purbaya: Yang Lain Saya Nggak Peduli
Indikator pelemahan sektor riil dapat dilihat dari penjualan kendaraan pada Januari–Juni 2025 turun tajam, baik wholesale yang anjlok 8,6 persen maupun retail 9,5 persen. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur tercatat berada di zona kontraksi sepanjang triwulan II-2025. Selain itu, arus investasi asing langsung (FDI) juga menyusut dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun, dipicu ketegangan geopolitik dan ketatnya persaingan global dalam menarik modal.
Lesunya permintaan domestik turut memperburuk keadaan. Konsumsi rumah tangga melambat, sementara inflasi melonjak menjadi 2,37 persen pada Januari–Juli 2025, naik dari 1,07 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Di saat bersamaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) naik 32 persen sepanjang semester I-2025, menekan daya beli masyarakat.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga merosot dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025. Ekspektasi penghasilan masyarakat melemah dari 135,4 ke 133,2, menggambarkan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
Menurut Eisha, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan, bukan semata-mata menyalurkan dana ke perbankan. Sebab, perbankan nasional sejatinya tidak menghadapi masalah likuiditas. Loan to Deposit Ratio (LDR) per Juli 2025 masih berada di level 87 persen, jauh di bawah ambang batas aman OJK sebesar 94 persen. Pertumbuhan kredit hanya 6,7 persen, hampir setara dengan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 6,6 persen.
Di sisi lain, likuiditas justru menumpuk di pasar moneter. Posisi operasi moneter Bank Indonesia pada awal September 2025 mencapai Rp991 triliun, naik dari Rp904 triliun setahun sebelumnya. Sebanyak 70 persen dana perbankan ditempatkan pada Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) karena menawarkan imbal hasil tinggi, bukan untuk pembiayaan kredit produktif. "Masalah utamanya bukan ketersediaan dana, melainkan lemahnya permintaan kredit akibat ketidakpastian usaha," kata Eisha.
Baca Juga: Dana Rp200 Triliun Belum Cukup, Sektor Riil Harus Dibenahi
Ia menilai pemerintah perlu memusatkan strategi fiskal pada penguatan daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar konsumsi domestik bisa kembali bergairah. Kendati demikian, Eisha mengingatkan stimulus fiskal hanya bersifat sementara. Insentif pajak maupun bantuan sosial memang mampu menopang ekonomi dalam jangka pendek, namun tidak menyentuh masalah mendasar berupa stagnasi pendapatan riil dan minimnya penciptaan lapangan kerja.
Eisha menegaskan solusi jangka panjang bergantung pada reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan kepastian usaha. Tanpa langkah tersebut, banjir likuiditas hanya akan memperlebar jurang antara sektor moneter dan sektor riil yang sejak 2024 makin terpisah akibat kebijakan pengetatan moneter.
"Dana yang digeser dari Bank Indonesia ke perbankan memang menambah likuiditas, tetapi tidak otomatis mendorong sektor riil. Daya beli masyarakat melemah, sementara ketidakpastian ekonomi meningkat. Injeksi likuiditas bukan jawaban jika sisi permintaan dan produksi sama-sama lesu," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (28/9).
Baca Juga: Hanya Bertanggung Jawab ke Prabowo, Purbaya: Yang Lain Saya Nggak Peduli
Indikator pelemahan sektor riil dapat dilihat dari penjualan kendaraan pada Januari–Juni 2025 turun tajam, baik wholesale yang anjlok 8,6 persen maupun retail 9,5 persen. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur tercatat berada di zona kontraksi sepanjang triwulan II-2025. Selain itu, arus investasi asing langsung (FDI) juga menyusut dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun, dipicu ketegangan geopolitik dan ketatnya persaingan global dalam menarik modal.
Lesunya permintaan domestik turut memperburuk keadaan. Konsumsi rumah tangga melambat, sementara inflasi melonjak menjadi 2,37 persen pada Januari–Juli 2025, naik dari 1,07 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Di saat bersamaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) naik 32 persen sepanjang semester I-2025, menekan daya beli masyarakat.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga merosot dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025. Ekspektasi penghasilan masyarakat melemah dari 135,4 ke 133,2, menggambarkan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.
Menurut Eisha, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan, bukan semata-mata menyalurkan dana ke perbankan. Sebab, perbankan nasional sejatinya tidak menghadapi masalah likuiditas. Loan to Deposit Ratio (LDR) per Juli 2025 masih berada di level 87 persen, jauh di bawah ambang batas aman OJK sebesar 94 persen. Pertumbuhan kredit hanya 6,7 persen, hampir setara dengan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 6,6 persen.
Di sisi lain, likuiditas justru menumpuk di pasar moneter. Posisi operasi moneter Bank Indonesia pada awal September 2025 mencapai Rp991 triliun, naik dari Rp904 triliun setahun sebelumnya. Sebanyak 70 persen dana perbankan ditempatkan pada Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) karena menawarkan imbal hasil tinggi, bukan untuk pembiayaan kredit produktif. "Masalah utamanya bukan ketersediaan dana, melainkan lemahnya permintaan kredit akibat ketidakpastian usaha," kata Eisha.
Baca Juga: Dana Rp200 Triliun Belum Cukup, Sektor Riil Harus Dibenahi
Ia menilai pemerintah perlu memusatkan strategi fiskal pada penguatan daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar konsumsi domestik bisa kembali bergairah. Kendati demikian, Eisha mengingatkan stimulus fiskal hanya bersifat sementara. Insentif pajak maupun bantuan sosial memang mampu menopang ekonomi dalam jangka pendek, namun tidak menyentuh masalah mendasar berupa stagnasi pendapatan riil dan minimnya penciptaan lapangan kerja.
Eisha menegaskan solusi jangka panjang bergantung pada reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan kepastian usaha. Tanpa langkah tersebut, banjir likuiditas hanya akan memperlebar jurang antara sektor moneter dan sektor riil yang sejak 2024 makin terpisah akibat kebijakan pengetatan moneter.
(nng)
Lihat Juga :
