FSPPB Minta Klarifikasi Menkeu Purbaya soal Pernyataan 'Kilang Dibakar'
Rabu, 01 Oktober 2025 - 22:15 WIB
loading...
Presiden FSPPB Arie Gumilar. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta kejelasan atas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI (30/9) yang menyebut 'ada beberapa kilang dibakar'. FSPPB menilai pernyataan tersebut berpotensi multitafsir dan dapat merusak reputasi.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menekankan bahwa setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik membawa konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Pernyataan yang tidak didukung fakta investigasi teknis dan hukum yang jelas berisiko menimbulkan kesan keliru di tengah publik.
"Karena itu, FSPPB meminta agar pernyataan itu segera diluruskan dengan penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (1/10).
Baca Juga: Purbaya Desak Pertamina Ngebut Bangun Kilang: Itu Memang Kewajiban Mereka
Lebih lanjut, Arie menegaskan bahwa jika tidak didukung bukti faktual, pernyataan tersebut perlu dikoreksi untuk menjaga martabat pekerja, perusahaan, dan negara.
Di sisi lain, FSPPB juga menyoroti kompleksitas dari pembangunan dan revitalisasi kilang minyak. Arie menjelaskan, proyek strategis berskala besar seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) bukanlah proses yang sederhana.
"Pembangunan kilang bukan semata urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri yang membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang," jelasnya.
Faktor kebijakan politik-ekonomi, aspek sosial budaya, pemenuhan standar keselamatan-lingkungan, hingga kompleksitas konstruksi berteknologi tinggi disebutnya sebagai penentu keberhasilan proyek. Menyederhanakan tantangan ini dinilai dapat mereduksi kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
Baca Juga: Vivo Batal Beli 40.000 Barel BBM dari Pertamina, Gara-gara Tercampur Etanol 3,5%
Pada kesempatan yang sama, FSPPB juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir. Langkah ini diyakini dapat memperkuat kedaulatan energi, menekan impor migas, dan menciptakan tata kelola yang lebih efisien bagi kepentingan nasional.
"FSPPB akan selalu berdiri di garda terdepan membela martabat pekerja Pertamina dan menjaga kredibilitas perusahaan, sembari mendorong terwujudnya sistem energi nasional yang berdaulat, transparan, dan berpihak kepada rakyat," tegas Arie.
Presiden FSPPB Arie Gumilar menekankan bahwa setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik membawa konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Pernyataan yang tidak didukung fakta investigasi teknis dan hukum yang jelas berisiko menimbulkan kesan keliru di tengah publik.
"Karena itu, FSPPB meminta agar pernyataan itu segera diluruskan dengan penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (1/10).
Baca Juga: Purbaya Desak Pertamina Ngebut Bangun Kilang: Itu Memang Kewajiban Mereka
Lebih lanjut, Arie menegaskan bahwa jika tidak didukung bukti faktual, pernyataan tersebut perlu dikoreksi untuk menjaga martabat pekerja, perusahaan, dan negara.
Di sisi lain, FSPPB juga menyoroti kompleksitas dari pembangunan dan revitalisasi kilang minyak. Arie menjelaskan, proyek strategis berskala besar seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) bukanlah proses yang sederhana.
"Pembangunan kilang bukan semata urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri yang membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang," jelasnya.
Faktor kebijakan politik-ekonomi, aspek sosial budaya, pemenuhan standar keselamatan-lingkungan, hingga kompleksitas konstruksi berteknologi tinggi disebutnya sebagai penentu keberhasilan proyek. Menyederhanakan tantangan ini dinilai dapat mereduksi kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
Baca Juga: Vivo Batal Beli 40.000 Barel BBM dari Pertamina, Gara-gara Tercampur Etanol 3,5%
Pada kesempatan yang sama, FSPPB juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir. Langkah ini diyakini dapat memperkuat kedaulatan energi, menekan impor migas, dan menciptakan tata kelola yang lebih efisien bagi kepentingan nasional.
"FSPPB akan selalu berdiri di garda terdepan membela martabat pekerja Pertamina dan menjaga kredibilitas perusahaan, sembari mendorong terwujudnya sistem energi nasional yang berdaulat, transparan, dan berpihak kepada rakyat," tegas Arie.
(nng)
Lihat Juga :
