3 Tantangan Ini Masih Membebani Pelaku Usaha MICE dan Event
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 18:39 WIB
loading...
Dua asosiasi besar sektor pariwisata mengungkapkan ada tiga persoalan besar yang masih membebani pelaku usaha MICE dan event. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dua asosiasi pariwisata nasional yaitu Indonesia Congress and Convention Association (Incca) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengungkapkan berbagai tantangan yang masih membelit industri meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) serta event di Indonesia. Meski begitu upaya pemerintah mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi yang cepat disambut baik.
Dua asosiasi besar sektor pariwisata itu juga mengapresiasi upaya pemerintah yang menerima pengaduan terkait hambatan yang terjadi di sektor swasta, termasuk sektor pariwisata, MICE, event, dan multievent.
Baca Juga: Pentingnya Pameran dalam Mendorong Pertumbuhan Bisnis
Menurut Ketua Umum DPP Incca, Iqbal Alan Abdullah, wisatawan MICE rata-rata membelanjakan 3-4 kali lebih banyak dibanding wisatawan biasa, dengan masa tinggal lebih lama. Lantaran itu Ia berharap gebrakan kebijakan yang dapat memberi kemudahan bagi iklim usaha di sektor ini.
Hal itu didasarkan bahwa industri MICE, event, dan multievent menjadi salah satu industri yang tumbuh cepat dengan rata-rata pertumbuhan industri MICE global berada pada kisaran 8-12% per tahun.
Iqbal menjelaskan, ada tiga persoalan besar yang masih membebani pelaku usaha MICE dan event. Pertama, skema pembayaran proyek pemerintah. Kegiatan MICE yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, atau BUMD umumnya baru dibayarkan 100% setelah acara selesai, bahkan bisa molor hingga tiga bulan.
![3 Tantangan Ini Masih Membebani Pelaku Usaha MICE dan Event]()
Dia mengungkapkan, biasanya baru dibayar tiga bulan setelah event atau setelah membuat laporan pelaksanaan kegiatan, padahal supplier seperti tiket, hotel, katering, dan souvenir harus dibayarkan uang muka 50% hingga pelunasan sampai 2 minggu sebelum tanggal kegiatan.
"Bayangkan kalau event besar sampai ratusan miliar, kita sebagai perusahaan penyelenggara harus talangi dahulu semua, itu sangat memberatkan," ujarnya.
Kedua, skema pembiayaan perbankan ternyata tak mudah sehingga ada kesulitan pembiayaan perbankan. Suku bunga dinilai terlalu tinggi dan persyaratan pinjaman memberatkan. Agunan tidak bisa hanya tanah, tetapi harus ada bangunan, dengan nilai hanya dihitung 50%–60% dari NJOP sehingga terpaksa harus menyediakan aset jauh lebih besar daripada nilai pinjaman. Kondisi ini membuat industri sulit berkembang.
”Incca-Asita berharap pada pemerintah terutama Menteri Keuangan untuk mendorong pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE, event dan multievent dengan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai, seperti diberlakukan untuk kontraktor dan lainnya. Kemudian pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan sampai 150%,” ujarnya.
Sebagai perbandingan di negara lain seperti, Singapura dan Australia, jika berkontrak dengan pemerintah dapat menjaminkan kontrak tersebut sampai 70% dari nilai kontrak, bahkan bank-bank swasta bisa memberikan pinjaman 60-70% kalau dapat menunjukkan PO (purchase order).
Masalah ketiga, papar Iqbal, yakni rumitnya permasalahan bagi pelaku usaha pariwisata, MICE, event dan multievent lantaran banyak anggota asosiasi yang hingga kini belum dibayar atas pekerjaan sebagai vendor pada kegiatan multi sport event seperti PON XX 2021 di Papua.
Sebagian besar vendor adalah pelaku UMKM seperti katering, transportasi, kontraktor pameran, dan penyelenggara acara. Sudah empat tahun mereka menunggu yang membuat anggota kami mengalami tekanan berat dalam bisnis mereka,” tuturnya.
Baca Juga: Peran MICE dalam Menyusun Strategi Jangka Panjang Perusahaan
Iqbal menambahkan, pelaku usaha menaruh harapan besar kepada Menkeu Purbaya agar dapat mencari solusi. Dengan begitu, industri pariwisata, MICE, dan event yang jumlahnya cukup besar di Indonesia bisa kembali berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
”Kami harap Menteri Keuangan bisa membantu anggota asosiasi kami untuk menyelesaikan masalah itu agar usaha pariwisata khususnya MICE, event, dan multievent bisa berjalan lebih cepat lagi untuk berkontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Iqbal.
Dua asosiasi besar sektor pariwisata itu juga mengapresiasi upaya pemerintah yang menerima pengaduan terkait hambatan yang terjadi di sektor swasta, termasuk sektor pariwisata, MICE, event, dan multievent.
Baca Juga: Pentingnya Pameran dalam Mendorong Pertumbuhan Bisnis
Menurut Ketua Umum DPP Incca, Iqbal Alan Abdullah, wisatawan MICE rata-rata membelanjakan 3-4 kali lebih banyak dibanding wisatawan biasa, dengan masa tinggal lebih lama. Lantaran itu Ia berharap gebrakan kebijakan yang dapat memberi kemudahan bagi iklim usaha di sektor ini.
Hal itu didasarkan bahwa industri MICE, event, dan multievent menjadi salah satu industri yang tumbuh cepat dengan rata-rata pertumbuhan industri MICE global berada pada kisaran 8-12% per tahun.
Iqbal menjelaskan, ada tiga persoalan besar yang masih membebani pelaku usaha MICE dan event. Pertama, skema pembayaran proyek pemerintah. Kegiatan MICE yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, atau BUMD umumnya baru dibayarkan 100% setelah acara selesai, bahkan bisa molor hingga tiga bulan.
Dia mengungkapkan, biasanya baru dibayar tiga bulan setelah event atau setelah membuat laporan pelaksanaan kegiatan, padahal supplier seperti tiket, hotel, katering, dan souvenir harus dibayarkan uang muka 50% hingga pelunasan sampai 2 minggu sebelum tanggal kegiatan.
"Bayangkan kalau event besar sampai ratusan miliar, kita sebagai perusahaan penyelenggara harus talangi dahulu semua, itu sangat memberatkan," ujarnya.
Kedua, skema pembiayaan perbankan ternyata tak mudah sehingga ada kesulitan pembiayaan perbankan. Suku bunga dinilai terlalu tinggi dan persyaratan pinjaman memberatkan. Agunan tidak bisa hanya tanah, tetapi harus ada bangunan, dengan nilai hanya dihitung 50%–60% dari NJOP sehingga terpaksa harus menyediakan aset jauh lebih besar daripada nilai pinjaman. Kondisi ini membuat industri sulit berkembang.
”Incca-Asita berharap pada pemerintah terutama Menteri Keuangan untuk mendorong pembayaran kepada pemenang tender kegiatan MICE, event dan multievent dengan uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai, seperti diberlakukan untuk kontraktor dan lainnya. Kemudian pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung kegiatan atau event yang dibiayai APBN/APBD/BUMN/BUMD dengan jaminan sampai 150%,” ujarnya.
Sebagai perbandingan di negara lain seperti, Singapura dan Australia, jika berkontrak dengan pemerintah dapat menjaminkan kontrak tersebut sampai 70% dari nilai kontrak, bahkan bank-bank swasta bisa memberikan pinjaman 60-70% kalau dapat menunjukkan PO (purchase order).
Masalah ketiga, papar Iqbal, yakni rumitnya permasalahan bagi pelaku usaha pariwisata, MICE, event dan multievent lantaran banyak anggota asosiasi yang hingga kini belum dibayar atas pekerjaan sebagai vendor pada kegiatan multi sport event seperti PON XX 2021 di Papua.
Sebagian besar vendor adalah pelaku UMKM seperti katering, transportasi, kontraktor pameran, dan penyelenggara acara. Sudah empat tahun mereka menunggu yang membuat anggota kami mengalami tekanan berat dalam bisnis mereka,” tuturnya.
Baca Juga: Peran MICE dalam Menyusun Strategi Jangka Panjang Perusahaan
Iqbal menambahkan, pelaku usaha menaruh harapan besar kepada Menkeu Purbaya agar dapat mencari solusi. Dengan begitu, industri pariwisata, MICE, dan event yang jumlahnya cukup besar di Indonesia bisa kembali berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
”Kami harap Menteri Keuangan bisa membantu anggota asosiasi kami untuk menyelesaikan masalah itu agar usaha pariwisata khususnya MICE, event, dan multievent bisa berjalan lebih cepat lagi untuk berkontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” pungkas Iqbal.
(akr)
Lihat Juga :
