Pemerintah Bentuk Indonesia Salt Institute, Target Swasembada Garam di 2027

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Indonesia Salt Institute atau Institut Garam Nasional sebagai lembaga penggerak kemandirian garam nasional. Lembaga tersebut akan menjadi pusat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan dalam memperkuat ekosistem pergaraman di Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, pembentukan institut ini merupakan tonggak penting menuju program swasembada garam. Lembaga tersebut akan berperan mengonsolidasikan riset, inovasi, dan hilirisasi produk garam agar memiliki nilai tambah ekonomi tinggi.

"Kita akan membangun Indonesia Salt Institute yang menjadi kombinasi antara pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan. Ini akan menjadi milestone menuju swasembada garam nasional," kata Rachmat dalam acara penandatanganan kerja sama pengembangan lahan garam dan industri di Gedung Bappenas, Jakarta.

Baca Juga: Pemerintah Perlu Kembangkan Kawasan Salt Triangle Bipolo-Sabu-Rote sebagai Lumbung Garam Nasional

Struktur awal lembaga tersebut akan melibatkan sejumlah tokoh strategis. Di jajaran Board of Advisors akan bergabung Rachmat Pambudy, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Direktur PT Garam, Abraham Mose. Adapun posisi Board of Directors akan diisi oleh Prof. Michael Gautama, Prof. Suhaedi, dan Dr. Y. Paonganan.

Rachmat menjelaskan, garam memiliki potensi ekonomi yang jauh melampaui kebutuhan rumah tangga. Selain sebagai bahan konsumsi, garam dapat diolah menjadi bahan baku industri kosmetik, farmasi, hingga komponen baterai. "Kita ingin mengembangkan garam yang bisa dipakai di bidang kedokteran, industri, dan produk bernilai tinggi lainnya, bukan hanya garam krosok," ujarnya.

Pemerintah menggandeng K-Utec Salt Technology Germany, PT Garam, serta sejumlah pemerintah daerah dalam pengembangan lahan garam dan peningkatan kualitas produksi. Kerja sama itu mencakup wilayah Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Gresik di Jawa Timur.

Langkah pembentukan institut ini dilakukan di tengah masih lebarnya kesenjangan antara produksi dan kebutuhan garam nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, produksi garam tahun 2023 mencapai 2,5 juta ton, melebihi target 1,7 juta ton. Namun kebutuhan dalam negeri masih berkisar 4,9 hingga 5 juta ton per tahun, sebagian besar untuk industri.

Baca Juga: Pemerintah Buka Kembali Keran Impor Garam Sampai 2027, Ini Alasannya

Bappenas menargetkan swasembada garam tercapai pada 2027, seiring pengembangan kawasan produksi baru, termasuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) seluas 10.000 hektare di Rote Ndao, NTT. Pemerintah juga mendorong transformasi tambak tradisional menjadi tambak modern melalui teknologi vacuum salt, geomembran, mekanisasi, serta sistem pengolahan efisien energi.

Selain berorientasi pada peningkatan ekonomi, pengembangan garam nasional juga menitikberatkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pemerintah menegaskan setiap ekspansi tambak baru harus memperhatikan keseimbangan ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Rachmat menambahkan, kehadiran Indonesia Salt Institute diharapkan menjadi ujung tombak riset dan inovasi garam nasional yang mendorong hilirisasi, membuka peluang bagi petambak rakyat, serta memastikan garam Indonesia mampu bersaing di pasar global. "Kita ingin kemandirian garam tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan nyata berbasis inovasi dan keberlanjutan," pungkasnya.