Diprotes Gubernur se-Indonesia, Purbaya: TKD Bisa Naik Lagi Kalau Ekonomi Pulih
Rabu, 08 Oktober 2025 - 21:05 WIB
loading...
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali pada pertengahan tahun 2026. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali pada pertengahan tahun 2026. Menurut Purbaya, hal ini bergantung pada kondisi ekonomi nasional dan penerimaan pajak negara.
“Jadi dia ( gubernur ) semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, mengupdate kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Purbaya, ruang fiskal untuk meningkatkan kembali anggaran ke daerah akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi terus menguat. Purbaya menilai, kenaikan penerimaan pajak secara otomatis akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperbesar transfer ke daerah.
Baca Juga: Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia usai Sunat Transfer ke Daerah: Minta Semuanya Ditanggung
“Kalau ekonomi bagus, otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah daerah memahami kondisi fiskal yang tengah ketat dan sepakat untuk bersama-sama memperkuat efisiensi belanja.
“Ketika (belanja) itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Mereka juga setuju. Kira-kira sinyalnya seperti itu,” katanya.
Menkeu menegaskan, desentralisasi fiskal tetap menjadi komitmen pemerintah, namun harus dibarengi dengan implementasi kebijakan yang efisien dan transparan.
“Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggaran) juga gak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” pungkas Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Jawab Protes Kepala Daerah Soal Pemotongan Transfer: Uang Daerah Sebenarnya Bertambah
Sebelumnya, sejumlah gubernur dan kepala daerah menyampaikan keberatan atas pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada paruh kedua tahun 2025. Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah sementara untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3% terhadap PDB, sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif.
“Jadi dia ( gubernur ) semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, mengupdate kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Purbaya, ruang fiskal untuk meningkatkan kembali anggaran ke daerah akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi terus menguat. Purbaya menilai, kenaikan penerimaan pajak secara otomatis akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperbesar transfer ke daerah.
Baca Juga: Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia usai Sunat Transfer ke Daerah: Minta Semuanya Ditanggung
“Kalau ekonomi bagus, otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan gak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah daerah memahami kondisi fiskal yang tengah ketat dan sepakat untuk bersama-sama memperkuat efisiensi belanja.
“Ketika (belanja) itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Mereka juga setuju. Kira-kira sinyalnya seperti itu,” katanya.
Menkeu menegaskan, desentralisasi fiskal tetap menjadi komitmen pemerintah, namun harus dibarengi dengan implementasi kebijakan yang efisien dan transparan.
“Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggaran) juga gak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” pungkas Purbaya.
Baca Juga: Purbaya Jawab Protes Kepala Daerah Soal Pemotongan Transfer: Uang Daerah Sebenarnya Bertambah
Sebelumnya, sejumlah gubernur dan kepala daerah menyampaikan keberatan atas pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada paruh kedua tahun 2025. Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah sementara untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3% terhadap PDB, sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif.
(akr)
Lihat Juga :
