Purbaya Diserbu BPD Ingin Jatah Penempatan Dana Pemerintah Rp275 Triliun
Kamis, 09 Oktober 2025 - 16:41 WIB
loading...
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan minat untuk mendapatkan jatah penempatan dana pemerintah dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut mencapai Rp275 Triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan minat untuk mendapatkan jatah penempatan dana pemerintah dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa . Dana yang dimaksud adalah sisa dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) di Bank Indonesia (BI), dimana sebelumnya telah disalurkan ke bank-bank milik negara atau Himbara pada tahap pertama.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, beberapa BPD telah menyampaikan ketertarikan tersebut di antaranya Bank Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
“Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” ujar Febrio dalam Media Gathering APBN 2026, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Giliran Bank Daerah Dapat Kucuran Dana Pemerintah, Purbaya: Saya Punya Rp275 Triliun
Kendati demikian, Febrio menegaskan pemerintah akan terlebih dahulu menilai proposal yang diajukan oleh masing-masing bank daerah sebelum memutuskan penempatan dana. Ia menjelaskan, ada tiga aspek utama yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyalurkan dana tersebut.
Pertama, pemerintah ingin memastikan bahwa dana negara tersebut benar-benar aman. Kedua, dana itu wajib disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor riil.
“Faktor ketiga, ya risiko. Kalau ternyata kita nggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus (korupsi seperti BJB), ya itu tentunya akan dipertimbangkan,” tutur Febrio.
Sejak 12 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana senilai Rp200 triliun dari BI ke lima bank besar milik negara. Sebagian dari dana itu telah disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.
“Ini perkembangannya cukup menarik. Sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen. Ini kita harapkan akan terus berlanjut,” jelas Febrio.
Baca Juga: Purbaya Bakal Kucurkan Dana Puluhan Triliun ke Bank Jakarta
Febrio menambahkan, bank-bank pelat merah tersebut kini justru bersiap untuk meminta tambahan dana. “Waktu pertama ide Rp200 triliun itu keluar, teman-teman ingat nggak respon perbankan? ‘Pak, kami jangan dipaksa’. Ya kan? Ragu. Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah,” ungkapnya.
Meski begitu, Febrio mengingatkan agar bank penerima tidak asal-asalan dalam menyalurkan kredit. Pemerintah meminta agar penggunaan dana dilaporkan secara rutin setiap bulan untuk memastikan penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
“Komunikasi kita dengan perbankan itu cukup baik. Mereka ngerti bahwa walaupun namanya on call, namanya cash. Jadi tetap mereka bisa gunakan untuk sektor riil. Jadi nggak akan ada risiko yang signifikan,” imbuhnya.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, beberapa BPD telah menyampaikan ketertarikan tersebut di antaranya Bank Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
“Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” ujar Febrio dalam Media Gathering APBN 2026, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Giliran Bank Daerah Dapat Kucuran Dana Pemerintah, Purbaya: Saya Punya Rp275 Triliun
Kendati demikian, Febrio menegaskan pemerintah akan terlebih dahulu menilai proposal yang diajukan oleh masing-masing bank daerah sebelum memutuskan penempatan dana. Ia menjelaskan, ada tiga aspek utama yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyalurkan dana tersebut.
Pertama, pemerintah ingin memastikan bahwa dana negara tersebut benar-benar aman. Kedua, dana itu wajib disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor riil.
“Faktor ketiga, ya risiko. Kalau ternyata kita nggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus (korupsi seperti BJB), ya itu tentunya akan dipertimbangkan,” tutur Febrio.
Sejak 12 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana senilai Rp200 triliun dari BI ke lima bank besar milik negara. Sebagian dari dana itu telah disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.
“Ini perkembangannya cukup menarik. Sudah ada realisasinya, rata-rata sudah cukup tinggi. Mandiri sudah menggunakan 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen. Ini kita harapkan akan terus berlanjut,” jelas Febrio.
Baca Juga: Purbaya Bakal Kucurkan Dana Puluhan Triliun ke Bank Jakarta
Febrio menambahkan, bank-bank pelat merah tersebut kini justru bersiap untuk meminta tambahan dana. “Waktu pertama ide Rp200 triliun itu keluar, teman-teman ingat nggak respon perbankan? ‘Pak, kami jangan dipaksa’. Ya kan? Ragu. Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah,” ungkapnya.
Meski begitu, Febrio mengingatkan agar bank penerima tidak asal-asalan dalam menyalurkan kredit. Pemerintah meminta agar penggunaan dana dilaporkan secara rutin setiap bulan untuk memastikan penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
“Komunikasi kita dengan perbankan itu cukup baik. Mereka ngerti bahwa walaupun namanya on call, namanya cash. Jadi tetap mereka bisa gunakan untuk sektor riil. Jadi nggak akan ada risiko yang signifikan,” imbuhnya.
(akr)
Lihat Juga :
