3 Pejabat yang Menolak Rencana Purbaya Potong Anggaran MBG jika Tak Terserap
Jum'at, 10 Oktober 2025 - 14:50 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Instagram/@menkeuri
A
A
A
JAKARTA - Tiga pejabat pemerintah menyatakan penolakan terhadap rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila dana tidak terserap optimal hingga akhir Oktober 2025.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu yang menolak rencana pemangkasan anggaran. Ia menilai serapan anggaran MBG saat ini menunjukkan tren positif.
"Penyerapan anggaran semakin membaik. Karena itu, Menteri Keuangan tidak perlu menarik anggaran program ini. MBG terbukti menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di tengah ketidakpastian global," ujar Luhut beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Luhut Turun Gunung, Minta Purbaya Tak Sunat Anggaran MBG
Luhut mengingatkan agar dana MBG tidak dialihkan ke program lain, mengingat inisiatif tersebut berperan penting menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung sektor pangan nasional.
Senada dengan Luhut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa serapan anggaran MBG hingga awal Oktober 2025 telah mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34% dari total alokasi. Ia menyebutkan tren penyerapan itu terus meningkat seiring dengan perluasan jangkauan penerima manfaat di berbagai daerah.
"Program ini sudah memberi efek nyata terhadap perputaran ekonomi lokal. Kami memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran," ujar Dadan.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan tersebut. Menurut dia, alih-alih memangkas anggaran, pemerintah seharusnya memperkuat tata kelola dan standar operasional program agar penyerapan lebih efisien.
"Kami menolak pemotongan dana MBG. Program ini penting bagi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Yang perlu dibenahi adalah mekanisme pelaksanaan, bukan jumlah anggarannya," tegas Charles.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka-bukaan soal Alasan Pemecatan 26 Pegawai Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan, langkah pemotongan akan dilakukan apabila hingga akhir Oktober masih terdapat sisa dana MBG yang belum terserap. Ia menilai efisiensi harus diterapkan untuk mencegah dana mengendap di kas negara.
"Saya akan terus memantau hingga akhir bulan ini. Jika ada beberapa triliun yang belum terserap, dana itu akan saya tarik dan dialihkan ke program lain yang lebih siap," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil guna menjaga disiplin fiskal dan menghindari beban bunga utang akibat dana menganggur di kas pemerintah. Meski begitu, Purbaya menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan prinsip efisiensi berjalan beriringan dengan keberlanjutan program.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu yang menolak rencana pemangkasan anggaran. Ia menilai serapan anggaran MBG saat ini menunjukkan tren positif.
"Penyerapan anggaran semakin membaik. Karena itu, Menteri Keuangan tidak perlu menarik anggaran program ini. MBG terbukti menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di tengah ketidakpastian global," ujar Luhut beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Luhut Turun Gunung, Minta Purbaya Tak Sunat Anggaran MBG
Luhut mengingatkan agar dana MBG tidak dialihkan ke program lain, mengingat inisiatif tersebut berperan penting menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung sektor pangan nasional.
Senada dengan Luhut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa serapan anggaran MBG hingga awal Oktober 2025 telah mencapai Rp21,64 triliun atau sekitar 34% dari total alokasi. Ia menyebutkan tren penyerapan itu terus meningkat seiring dengan perluasan jangkauan penerima manfaat di berbagai daerah.
"Program ini sudah memberi efek nyata terhadap perputaran ekonomi lokal. Kami memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran," ujar Dadan.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan tersebut. Menurut dia, alih-alih memangkas anggaran, pemerintah seharusnya memperkuat tata kelola dan standar operasional program agar penyerapan lebih efisien.
"Kami menolak pemotongan dana MBG. Program ini penting bagi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Yang perlu dibenahi adalah mekanisme pelaksanaan, bukan jumlah anggarannya," tegas Charles.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Buka-bukaan soal Alasan Pemecatan 26 Pegawai Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan, langkah pemotongan akan dilakukan apabila hingga akhir Oktober masih terdapat sisa dana MBG yang belum terserap. Ia menilai efisiensi harus diterapkan untuk mencegah dana mengendap di kas negara.
"Saya akan terus memantau hingga akhir bulan ini. Jika ada beberapa triliun yang belum terserap, dana itu akan saya tarik dan dialihkan ke program lain yang lebih siap," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil guna menjaga disiplin fiskal dan menghindari beban bunga utang akibat dana menganggur di kas pemerintah. Meski begitu, Purbaya menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan prinsip efisiensi berjalan beriringan dengan keberlanjutan program.
(nng)
Lihat Juga :
