Lelet Salurkan Dana Pemerintah, Purbaya Panggil Dirut BTN
Senin, 13 Oktober 2025 - 19:19 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Instagram/@menkeuri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan memanggil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) sore.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas efektivitas penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara yang selama ini menjadi instrumen penting menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Ancam Geser Dana Rp200 T Tak Terserap Himbara ke Bank Lain, Purbaya: BTN Agak Lambat
Sumber internal Kementerian Keuangan menyebut, Menkeu akan meminta penjelasan langsung kepada Dirut BTN terkait lambatnya penyaluran dana pemerintah ke sektor riil. Sebelum menghadiri pertemuan tersebut, Purbaya lebih dulu memimpin Apel Khusus Hari Bea dan Cukai ke-79 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rawamangun, serta melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah agenda itu menunjukkan fokus Kemenkeu dalam memastikan kebijakan fiskal dan arus barang berjalan seimbang untuk menopang ekonomi.
Dalam agenda pertemuan di DJP, Purbaya juga akan berdialog dengan investor dan pelaku industri keuangan guna memaparkan arah kebijakan fiskal dan prospek ekonomi Indonesia 2026. Fokus utama pembahasan meliputi strategi menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global dan penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan.
Baca Juga: Ini Alasan Purbaya Tolak Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh Gunakan APBN
Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara bukan merupakan pengeluaran fiskal baru, melainkan bagian dari manajemen kas negara. "Tujuannya hanya untuk mendorong ekonomi agar tetap bergerak," ujarnya di sela kegiatan di Tanjung Priok, Senin pagi.
Kementerian Keuangan berharap pertemuan dengan pimpinan Himbara menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penyaluran dana pemerintah ke sektor-sektor produktif, termasuk pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi mandat utama BTN. Langkah koordinasi itu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas efektivitas penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara yang selama ini menjadi instrumen penting menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Ancam Geser Dana Rp200 T Tak Terserap Himbara ke Bank Lain, Purbaya: BTN Agak Lambat
Sumber internal Kementerian Keuangan menyebut, Menkeu akan meminta penjelasan langsung kepada Dirut BTN terkait lambatnya penyaluran dana pemerintah ke sektor riil. Sebelum menghadiri pertemuan tersebut, Purbaya lebih dulu memimpin Apel Khusus Hari Bea dan Cukai ke-79 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Rawamangun, serta melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejumlah agenda itu menunjukkan fokus Kemenkeu dalam memastikan kebijakan fiskal dan arus barang berjalan seimbang untuk menopang ekonomi.
Dalam agenda pertemuan di DJP, Purbaya juga akan berdialog dengan investor dan pelaku industri keuangan guna memaparkan arah kebijakan fiskal dan prospek ekonomi Indonesia 2026. Fokus utama pembahasan meliputi strategi menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global dan penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan.
Baca Juga: Ini Alasan Purbaya Tolak Tanggung Utang Kereta Cepat Whoosh Gunakan APBN
Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara bukan merupakan pengeluaran fiskal baru, melainkan bagian dari manajemen kas negara. "Tujuannya hanya untuk mendorong ekonomi agar tetap bergerak," ujarnya di sela kegiatan di Tanjung Priok, Senin pagi.
Kementerian Keuangan berharap pertemuan dengan pimpinan Himbara menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat penyaluran dana pemerintah ke sektor-sektor produktif, termasuk pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi mandat utama BTN. Langkah koordinasi itu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
(nng)
Lihat Juga :
