Prabowo Terbitkan Aturan Pengelolaan Sampah Jadi Listrik, Ini Isinya
Rabu, 15 Oktober 2025 - 15:49 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Aturan tersebut diteken pada 10 Oktober 2025 dan diunggah di laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup pada Rabu (15/10).
Dalam pertimbangan beleid itu disebutkan, Indonesia menghadapi kondisi darurat sampah. Data tahun 2023 menunjukkan timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton per tahun, dengan tingkat pengelolaan baru sekitar 39,01 persen. Sementara itu, sebanyak 60,99 persen sampah belum terkelola dengan baik dan sebagian besar dibuang secara terbuka sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, serta risiko kesehatan masyarakat.
"Kondisi kedaruratan tersebut perlu ditangani secara cepat, khususnya melalui pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan," tertulis dalam bagian pertimbangan Perpres tersebut.
Baca Juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong pemanfaatan sampah menjadi berbagai bentuk energi terbarukan, seperti listrik, bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk turunan lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional.
Perpres itu juga mengatur penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki volume sampah minimal 1.000 ton per hari dan dukungan anggaran dari APBD untuk pengumpulan serta pengangkutan sampah ke lokasi fasilitas PSEL.
Dalam Pasal 5 disebutkan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui holding investasi, holding operasional, BUMN, dan anak usaha BUMN berperan dalam pemilihan Badan Usaha Pelaksana PSEL serta pelaksanaan investasi. PT PLN (Persero) juga mendapat penugasan khusus untuk membeli listrik yang dihasilkan dari fasilitas PSEL.
Adapun harga pembelian listrik oleh PLN diatur pada Pasal 19, yakni sebesar 0,20 dolar AS per kWh untuk semua kapasitas. Ketentuan tersebut dapat dievaluasi kembali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai perkembangan kebijakan energi nasional.
Baca Juga: Bahlil Minta Publik Percaya Data BPS: Masa Mau Percaya Media Sosial?
Selain listrik, Perpres juga mengatur pengolahan sampah menjadi bentuk energi lain. Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa produk bioenergi berupa biomassa dan biogas dapat dimanfaatkan sendiri atau dijual sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sementara pada Pasal 28 dan 29, pemerintah membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi BBM serta produk turunan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ESDM.
Dalam pertimbangan beleid itu disebutkan, Indonesia menghadapi kondisi darurat sampah. Data tahun 2023 menunjukkan timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton per tahun, dengan tingkat pengelolaan baru sekitar 39,01 persen. Sementara itu, sebanyak 60,99 persen sampah belum terkelola dengan baik dan sebagian besar dibuang secara terbuka sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, serta risiko kesehatan masyarakat.
"Kondisi kedaruratan tersebut perlu ditangani secara cepat, khususnya melalui pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan," tertulis dalam bagian pertimbangan Perpres tersebut.
Baca Juga: Prabowo Teken Perpres Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong pemanfaatan sampah menjadi berbagai bentuk energi terbarukan, seperti listrik, bioenergi, bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, dan produk turunan lainnya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional.
Perpres itu juga mengatur penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki volume sampah minimal 1.000 ton per hari dan dukungan anggaran dari APBD untuk pengumpulan serta pengangkutan sampah ke lokasi fasilitas PSEL.
Dalam Pasal 5 disebutkan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui holding investasi, holding operasional, BUMN, dan anak usaha BUMN berperan dalam pemilihan Badan Usaha Pelaksana PSEL serta pelaksanaan investasi. PT PLN (Persero) juga mendapat penugasan khusus untuk membeli listrik yang dihasilkan dari fasilitas PSEL.
Adapun harga pembelian listrik oleh PLN diatur pada Pasal 19, yakni sebesar 0,20 dolar AS per kWh untuk semua kapasitas. Ketentuan tersebut dapat dievaluasi kembali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai perkembangan kebijakan energi nasional.
Baca Juga: Bahlil Minta Publik Percaya Data BPS: Masa Mau Percaya Media Sosial?
Selain listrik, Perpres juga mengatur pengolahan sampah menjadi bentuk energi lain. Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa produk bioenergi berupa biomassa dan biogas dapat dimanfaatkan sendiri atau dijual sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sementara pada Pasal 28 dan 29, pemerintah membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi BBM serta produk turunan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ESDM.
(nng)
Lihat Juga :
