Serikat Pekerja Menyoroti Perubahan Status BUMN, Kini Sekadar Jadi Entitas Bisnis?
Rabu, 22 Oktober 2025 - 20:32 WIB
loading...
35 Serikat Pekerja BUMN akan menggelar Seminar Nasional bertajuk Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Bangsa sesuai Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Dalam momentum peringatan HUT RI dan Hari Listrik Nasional ke-80 pada tahun 2025, Forum Komunikasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FORKOM SP–SEKAR BUMN) yang terdiri dari 35 Serikat Pekerja BUMN akan menggelar Seminar Nasional bertajuk “Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Bangsa sesuai Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.”
Kegiatan ini akan berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, dan juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal daring agar dapat diikuti oleh pekerja BUMN dan masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Selama delapan dekade Indonesia merdeka, BUMN telah menjadi pilar utama ekonomi nasional dan instrumen kedaulatan negara. Namun, dinamika kebijakan terkini seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN serta pembentukan entitas baru BPI Danantara , menimbulkan kekhawatiran akan bergesernya peran BUMN dari alat kedaulatan negara menjadi sekadar entitas bisnis.
Baca Juga: Perbedaan BP BUMN dan Danantara hingga Nasib ASN di Kementerian BUMN
Melihat kondisi tersebut, FORKOM SP–SEKAR BUMN memandang perlu menghadirkan ruang dialog nasional yang kritis dan konstruktif untuk memastikan BUMN tetap berada pada jalur konstitusi sesuai amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayaht (3) UUD NRI 1945.
Seminar Nasional ini menjadi momentum penting bagi pekerja BUMN di seluruh Indonesia untuk memperkuat kesadaran bersama akan arah kebijakan BUMN di masa depan. Melalui forum ini, FORKOM SP–SEKAR BUMN mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran kritis terhadap kebijakan pasca disahkannya UU No. 1/2025 beserta revisinya, sekaligus menegaskan kembali bahwa BUMN harus tetap menjadi instrumen kedaulatan negara dalam membangun kemandirian energi, pangan, teknologi, dan industri nasional.
![Serikat Pekerja Menyoroti Perubahan Status BUMN, Kini Sekadar Jadi Entitas Bisnis?]()
Selain sebagai wadah dialog, seminar ini juga akan merumuskan rekomendasi strategis kepada Presiden RI dan DPR RI agar arah kebijakan BUMN ke depan berpihak pada kepentingan nasional, penguatan perekonomian rakyat dan kesejahteraan pekerja/buruh Indonesia.
Kegiatan ini turut menjadi momentum reflektif bagi Badan Usaha Milik Negara khususnya BUMN strategis-khususnya dalam menjaga kedaulatan energi nasional dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seminar akan menghadirkan sejumlah narasumber lintas lembaga dan profesi, antara lain Gubernur Lemhannas, Anggota DPR RI Komisi VI dan IX, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta akademisi dan pengamat ekonomi politik, seperti Prof. Kamarullah, S.H., M.Hum. dan Ichsanuddin Noorsy, M.Si.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli, Ph.D. dijadwalkan memberikan keynote speech dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator FORKOM SP–SEKAR BUMN sekaligus Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali menegaskan bahwa seminar ini merupakan gerakan moral dan intelektual pekerja BUMN dalam menjaga arah pembangunan ekonomi bangsa.
“BUMN bukan sekadar entitas bisnis yang mencari keuntungan, melainkan instrumen strategis negara untuk mewujudkan kedaulatan energi, ekonomi dan keadilan sosial. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan keberpihakan terhadap BUMN dari Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana amanah Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Abrar.
Baca Juga: Danantara Resmi Diluncurkan, Rosan Ungkap Nasib Kementerian BUMN
Ia menambahkan, FORKOM SP–SEKAR BUMN akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan rakyat Indonesia serta kesejahteraan pekerja.
“Kami mengajak seluruh pekerja BUMN dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal arah BUMN agar tetap menjadi benteng ekonomi rakyat. Inilah saatnya kita berdiri tegak demi kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Dengan semangat “Berpikir kritis, bersuara lantang, dan berdiri tegak,” FORKOM SP–SEKAR BUMN berkomitmen menjaga marwah BUMN sebagai pilar utama ekonomi dan kedaulatan Indonesia.
Kegiatan ini akan berlangsung pada Senin, 27 Oktober 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, dan juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal daring agar dapat diikuti oleh pekerja BUMN dan masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Selama delapan dekade Indonesia merdeka, BUMN telah menjadi pilar utama ekonomi nasional dan instrumen kedaulatan negara. Namun, dinamika kebijakan terkini seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN serta pembentukan entitas baru BPI Danantara , menimbulkan kekhawatiran akan bergesernya peran BUMN dari alat kedaulatan negara menjadi sekadar entitas bisnis.
Baca Juga: Perbedaan BP BUMN dan Danantara hingga Nasib ASN di Kementerian BUMN
Melihat kondisi tersebut, FORKOM SP–SEKAR BUMN memandang perlu menghadirkan ruang dialog nasional yang kritis dan konstruktif untuk memastikan BUMN tetap berada pada jalur konstitusi sesuai amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayaht (3) UUD NRI 1945.
Seminar Nasional ini menjadi momentum penting bagi pekerja BUMN di seluruh Indonesia untuk memperkuat kesadaran bersama akan arah kebijakan BUMN di masa depan. Melalui forum ini, FORKOM SP–SEKAR BUMN mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran kritis terhadap kebijakan pasca disahkannya UU No. 1/2025 beserta revisinya, sekaligus menegaskan kembali bahwa BUMN harus tetap menjadi instrumen kedaulatan negara dalam membangun kemandirian energi, pangan, teknologi, dan industri nasional.
Selain sebagai wadah dialog, seminar ini juga akan merumuskan rekomendasi strategis kepada Presiden RI dan DPR RI agar arah kebijakan BUMN ke depan berpihak pada kepentingan nasional, penguatan perekonomian rakyat dan kesejahteraan pekerja/buruh Indonesia.
Kegiatan ini turut menjadi momentum reflektif bagi Badan Usaha Milik Negara khususnya BUMN strategis-khususnya dalam menjaga kedaulatan energi nasional dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Seminar akan menghadirkan sejumlah narasumber lintas lembaga dan profesi, antara lain Gubernur Lemhannas, Anggota DPR RI Komisi VI dan IX, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta akademisi dan pengamat ekonomi politik, seperti Prof. Kamarullah, S.H., M.Hum. dan Ichsanuddin Noorsy, M.Si.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli, Ph.D. dijadwalkan memberikan keynote speech dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator FORKOM SP–SEKAR BUMN sekaligus Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali menegaskan bahwa seminar ini merupakan gerakan moral dan intelektual pekerja BUMN dalam menjaga arah pembangunan ekonomi bangsa.
“BUMN bukan sekadar entitas bisnis yang mencari keuntungan, melainkan instrumen strategis negara untuk mewujudkan kedaulatan energi, ekonomi dan keadilan sosial. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan keberpihakan terhadap BUMN dari Pemerintah, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana amanah Pasal 33 UUD NRI 1945,” ujar Abrar.
Baca Juga: Danantara Resmi Diluncurkan, Rosan Ungkap Nasib Kementerian BUMN
Ia menambahkan, FORKOM SP–SEKAR BUMN akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan rakyat Indonesia serta kesejahteraan pekerja.
“Kami mengajak seluruh pekerja BUMN dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal arah BUMN agar tetap menjadi benteng ekonomi rakyat. Inilah saatnya kita berdiri tegak demi kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Dengan semangat “Berpikir kritis, bersuara lantang, dan berdiri tegak,” FORKOM SP–SEKAR BUMN berkomitmen menjaga marwah BUMN sebagai pilar utama ekonomi dan kedaulatan Indonesia.
(akr)
Lihat Juga :
