Sawit Masih Jadi Andalan Ekonomi RI, Target Produksi 92 Juta Ton di 2045
Selasa, 04 November 2025 - 21:14 WIB
loading...
Pemerintah menargetkan produktivitas kebun rakyat dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Industri kelapa sawit terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tak hanya menopang devisa ekspor, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16 juta orang di seluruh Indonesia. Pemerintah pun menargetkan produksi sawit nasional mencapai 92 juta ton pada 2045 mendatang.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare lahan sawit. Dari total itu, 53% dikelola swasta, 6% oleh BUMN, dan sisanya 41% oleh petani swadaya.
“Produktivitas sawit kita masih bisa ditingkatkan. Saat ini rata-rata produksi masih di bawah empat ton per hektare, sementara perusahaan besar bisa mencapai 10 hingga 12 ton per hektare,” ujar dia dalam diskusi publik bertema ‘Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga: Perlu Peninjauan Kembali Data Satgas PKH agar Kebijakan Tak Rugikan Petani Sawit
Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah menargetkan produktivitas kebun rakyat dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan. “Sawit memiliki keunggulan besar dibanding minyak nabati lain seperti bunga matahari dan rapeseed karena produktivitasnya bisa empat kali lipat lebih tinggi,” tambah Dida.
Menurut dia, keunggulan ini menjadikan sawit sebagai komoditas minyak nabati paling efisien dan berkelanjutan di dunia. Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah memperkuat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini mencakup seluruh rantai industri, dari hulu hingga hilir, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025.
“ISPO bersifat wajib. Untuk pekebun kecil, sertifikasi diberi masa transisi empat tahun, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem informasi ISPO agar data lahan sawit lebih transparan dan mudah dilacak. Setiap lahan tersertifikasi nantinya dapat diverifikasi bebas dari kawasan hutan dan tidak tumpang tindih dengan izin lain. “Ini akan menjadi game changer dalam tata kelola sawit kita,” kata Dida.
Ia menambahkan, pengembangan energi hijau berbasis sawit seperti biofuel, biogas, dan bioavtur juga membuka peluang ekonomi baru. Saat ini terdapat sekitar 200 produk turunan sawit yang telah dikomersialisasikan, mulai dari kosmetik hingga energi terbarukan. Bahkan 40% kandungan biodiesel nasional berasal dari sawit.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Surjadi, menekankan pentingnya memperkuat dimensi sosial dalam pembangunan industri sawit. “Kesejahteraan petani swadaya harus menjadi fokus. Banyak dari mereka memiliki lahan kecil, 2–3 hektare, dan kesulitan mengakses pupuk maupun pendanaan,” ujarnya.
Ia mendorong pembentukan kelompok tani yang mendapat pendampingan dari perusahaan besar atau pemerintah agar memiliki posisi tawar lebih baik. “Selain petani, buruh perkebunan juga bagian penting dari ekosistem sawit. Mereka berhak atas pekerjaan layak dan status formal,” katanya.
Baca Juga: Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional
Mengutip hasil riset IPB University yang dipublikasikan di Forest Policy & Economics tahun 2020, Surjadi menegaskan bahwa konflik antara ekonomi dan lingkungan bisa diminimalkan. “Dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit di lahan gambut pun dapat menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas,” ujarnya.
Adapun Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan target produksi sawit nasional pada 2045 mencapai 92 juta ton, hampir dua kali lipat dari capaian saat ini sekitar 53 juta ton.
Menurut Eddy, pembenahan sektor hulu harus menjadi prioritas. “Hilirisasi tidak akan berhasil jika hulunya bermasalah. Produksi sawit stagnan lima tahun terakhir. Karena itu, peningkatan produktivitas petani dan efisiensi kebun menjadi kunci,” katanya.
Ia menilai program biodiesel berperan besar menjaga stabilitas harga sawit dan memperkuat ekonomi daerah. “Sebelum program biodiesel, harga sawit sempat di bawah biaya produksi. Sekarang harga bisa bertahan dan petani kembali bergairah,” ujarnya.
Eddy menambahkan, Gapki terus menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. “Kami ingin industri sawit tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga membawa manfaat sosial dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare lahan sawit. Dari total itu, 53% dikelola swasta, 6% oleh BUMN, dan sisanya 41% oleh petani swadaya.
“Produktivitas sawit kita masih bisa ditingkatkan. Saat ini rata-rata produksi masih di bawah empat ton per hektare, sementara perusahaan besar bisa mencapai 10 hingga 12 ton per hektare,” ujar dia dalam diskusi publik bertema ‘Peran Industri Sawit dalam Perekonomian Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Baca Juga: Perlu Peninjauan Kembali Data Satgas PKH agar Kebijakan Tak Rugikan Petani Sawit
Melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pemerintah menargetkan produktivitas kebun rakyat dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dalam empat tahun ke depan. “Sawit memiliki keunggulan besar dibanding minyak nabati lain seperti bunga matahari dan rapeseed karena produktivitasnya bisa empat kali lipat lebih tinggi,” tambah Dida.
Menurut dia, keunggulan ini menjadikan sawit sebagai komoditas minyak nabati paling efisien dan berkelanjutan di dunia. Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah memperkuat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini mencakup seluruh rantai industri, dari hulu hingga hilir, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025.
“ISPO bersifat wajib. Untuk pekebun kecil, sertifikasi diberi masa transisi empat tahun, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem informasi ISPO agar data lahan sawit lebih transparan dan mudah dilacak. Setiap lahan tersertifikasi nantinya dapat diverifikasi bebas dari kawasan hutan dan tidak tumpang tindih dengan izin lain. “Ini akan menjadi game changer dalam tata kelola sawit kita,” kata Dida.
Ia menambahkan, pengembangan energi hijau berbasis sawit seperti biofuel, biogas, dan bioavtur juga membuka peluang ekonomi baru. Saat ini terdapat sekitar 200 produk turunan sawit yang telah dikomersialisasikan, mulai dari kosmetik hingga energi terbarukan. Bahkan 40% kandungan biodiesel nasional berasal dari sawit.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Surjadi, menekankan pentingnya memperkuat dimensi sosial dalam pembangunan industri sawit. “Kesejahteraan petani swadaya harus menjadi fokus. Banyak dari mereka memiliki lahan kecil, 2–3 hektare, dan kesulitan mengakses pupuk maupun pendanaan,” ujarnya.
Ia mendorong pembentukan kelompok tani yang mendapat pendampingan dari perusahaan besar atau pemerintah agar memiliki posisi tawar lebih baik. “Selain petani, buruh perkebunan juga bagian penting dari ekosistem sawit. Mereka berhak atas pekerjaan layak dan status formal,” katanya.
Baca Juga: Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional
Mengutip hasil riset IPB University yang dipublikasikan di Forest Policy & Economics tahun 2020, Surjadi menegaskan bahwa konflik antara ekonomi dan lingkungan bisa diminimalkan. “Dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit di lahan gambut pun dapat menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas,” ujarnya.
Adapun Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan target produksi sawit nasional pada 2045 mencapai 92 juta ton, hampir dua kali lipat dari capaian saat ini sekitar 53 juta ton.
Menurut Eddy, pembenahan sektor hulu harus menjadi prioritas. “Hilirisasi tidak akan berhasil jika hulunya bermasalah. Produksi sawit stagnan lima tahun terakhir. Karena itu, peningkatan produktivitas petani dan efisiensi kebun menjadi kunci,” katanya.
Ia menilai program biodiesel berperan besar menjaga stabilitas harga sawit dan memperkuat ekonomi daerah. “Sebelum program biodiesel, harga sawit sempat di bawah biaya produksi. Sekarang harga bisa bertahan dan petani kembali bergairah,” ujarnya.
Eddy menambahkan, Gapki terus menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. “Kami ingin industri sawit tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga membawa manfaat sosial dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
