Whoosh Bakal Diselamatkan APBN, Bos Danantara Ungkap Skemanya
Kamis, 06 November 2025 - 09:00 WIB
loading...
Pemerintah membuka peluang penyelamatan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuka peluang penyelamatan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO) yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional Whoosh dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan proyek.
“Untuk ke depannya, Whoosh akan memiliki porsi public service obligation yang ditanggung pemerintah, sementara sebagian lainnya, terutama sarana dan operasional, bisa ditanggung bersama antara BUMN dan pihak swasta,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: AHY Buka Kemungkinan Pakai Duit APBN Buat Bayar Utang Whoosh
Rosan menegaskan, sebagai moda transportasi massal strategis, keberadaan Whoosh merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib hadir dalam menjamin keberlanjutan layanan, terutama di aspek prasarana publik.
“Pemerintah pasti hadir. Undang-undang juga mengatur bahwa prasarana transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya,” katanya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional Whoosh dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan proyek.
“Untuk ke depannya, Whoosh akan memiliki porsi public service obligation yang ditanggung pemerintah, sementara sebagian lainnya, terutama sarana dan operasional, bisa ditanggung bersama antara BUMN dan pihak swasta,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: AHY Buka Kemungkinan Pakai Duit APBN Buat Bayar Utang Whoosh
Rosan menegaskan, sebagai moda transportasi massal strategis, keberadaan Whoosh merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib hadir dalam menjamin keberlanjutan layanan, terutama di aspek prasarana publik.
“Pemerintah pasti hadir. Undang-undang juga mengatur bahwa prasarana transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan operasionalnya bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya,” katanya.
Lihat Juga :
