Para Pakar Bedah Dampak Reformasi BUMN dalam RTD Nagara Institute
Selasa, 02 Desember 2025 - 17:33 WIB
loading...
RTD bertajuk Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa? yang digelar Nagara Institute di Surabaya, Selasa (2/12/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
SURABAYA - Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) harus menjadi solusi, bukan menciptakan persoalan baru dalam tata kelola ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal saat membuka Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute di Surabaya.
“Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara, identitas baru ekosistem BUMN . Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” katanya di Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Ia menegaskan forum ini digelar untuk menguji apakah Danantara benar-benar menjadi terobosan bagi pemerataan dan keadilan ekonomi atau justru menimbulkan pertanyaan baru. “Kami memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Kajian ini kami diskusikan bersama para pemikir, pembuat kebijakan, dan para kritikus kebijakan,” tuturnya. Baca juga: 14 BUMN Dorong Penguatan Ekosistem 83 Usaha Kecil melalui Program Sarinah Pandu
Akbar menambahkan hasil kajian Nagara Institute akan dibukukan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Danantara sebagai tawaran ide dan rekomendasi berbasis riset.
Diskusi menghadirkan dua peneliti Nagara Institute, Prof Satya Arinanto dan R Edi Sewandono, sebagai pemantik. Keduanya memaparkan temuan awal mengenai mandat Danantara serta konsekuensi reformasi BUMN bagi daerah.
Edi Sewandono menyoroti belum adanya roadmap yang jelas terkait relasi bisnis BUMN-Danantara dengan daerah serta kontribusi fiskal yang seharusnya diperoleh pemerintah lokal. Ia menjelaskan banyak aset BUMN di daerah yang tidak terkelola optimal, termasuk milik BUMN yang sedang sakit. “Daerah jangan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek yang ikut memiliki share dalam pengelolaan aset BUMN,” jelasnya.
Paparan para peneliti memperlihatkan bahwa isu porsi daerah—termasuk participating interest dan pembagian manfaat ekonomi—masih menjadi titik krusial dalam skema reformasi BUMN.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan reformasi BUMN melalui Danantara menciptakan dua mesin ekonomi sekaligus. Keduanya yakni BUMN dengan bisnis eksisting dan Danantara Investment yang mengelola dividen menjadi modal investasi baru.
Banyak BUMN besar beroperasi di Jawa Timur, yakni Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Pelindo, Perhutani, hingga PTPN. Reformasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, investasi, dan transformasi sektor strategis seperti pangan dan energi.
Emil juga menyinggung inisiatif kerja sama Danantara dengan sektor peternakan-peranian serta proyek Waste to Energy di Malang Raya, hingga kinerja SGN yang telah menyerap sekitar Rp1 triliun hasil panen tebu. “Kami optimis Danantara dapat membawa manfaat besar bagi Jawa Timur. Harapan kami sederhana: memperbanyak ruang sinergi,” ujarnya.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan reformasi BUMN harus memastikan negara tidak bersaing dengan masyarakat. Ia mengungkapkan laba BUMN saat ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun hanya Rp80-90 triliun yang menjadi dividen dan kemudian dialihkan sebagai modal Danantara.
“Danantara jangan sampai bersaing dengan swasta. Masuklah ke sektor yang tidak diminati atau membutuhkan teknologi tinggi, seperti waste to energy atau bahan baku kimia dasar,” jelasnya.
Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengemukakan kritik tajam mengenai peran negara dalam ekonomi. Menurutnya, negara selama ini terlalu dominan hingga melampaui fungsinya sebagai agent of development. “Negara ini sudah gagal menjadi agent of development. Negara terlalu banyak ikut campur dalam urusan rakyat,” ujarnya.
Ferry menyoroti keadaan pasar modal saat ini sudah jauh berbeda dari beberapa tahun lalu ketika Danareksa hadir untuk mengisi kekosongan lembaga penunjang. Kini terdapat ratusan bahkan ribuan perusahaan sekuritas. “Sekarang terlalu banyak, over crowded. Negara malah bersaing dengan swasta,” tambahnya. Baca juga: Raja Yordania Ajak Danantara Garap Proyek Rp21 Triliun
Akademisi Universitas Airlangga Prof Imron Mawardi menilai reformasi BUMN harus mendorong keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Termasuk Jawa Timur yang menjadi basis banyak aset strategis BUMN.
Sejumlah tokoh daerah dalam forum ini juga menegaskan perlunya porsi daerah dalam proyek strategis melalui skema participating interest untuk memastikan manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi di pusat. RTD ini digelar sebagai ruang dialog independen yang mempertemukan pejabat daerah, pimpinan BUMN, akademisi, peneliti, praktisi ekonomi, wartawan, asosiasi bisnis, hingga pelaku usaha di Jawa Timur.
“Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara, identitas baru ekosistem BUMN . Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” katanya di Surabaya, Selasa (2/12/2025).
Ia menegaskan forum ini digelar untuk menguji apakah Danantara benar-benar menjadi terobosan bagi pemerataan dan keadilan ekonomi atau justru menimbulkan pertanyaan baru. “Kami memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Kajian ini kami diskusikan bersama para pemikir, pembuat kebijakan, dan para kritikus kebijakan,” tuturnya. Baca juga: 14 BUMN Dorong Penguatan Ekosistem 83 Usaha Kecil melalui Program Sarinah Pandu
Akbar menambahkan hasil kajian Nagara Institute akan dibukukan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Danantara sebagai tawaran ide dan rekomendasi berbasis riset.
Diskusi menghadirkan dua peneliti Nagara Institute, Prof Satya Arinanto dan R Edi Sewandono, sebagai pemantik. Keduanya memaparkan temuan awal mengenai mandat Danantara serta konsekuensi reformasi BUMN bagi daerah.
Edi Sewandono menyoroti belum adanya roadmap yang jelas terkait relasi bisnis BUMN-Danantara dengan daerah serta kontribusi fiskal yang seharusnya diperoleh pemerintah lokal. Ia menjelaskan banyak aset BUMN di daerah yang tidak terkelola optimal, termasuk milik BUMN yang sedang sakit. “Daerah jangan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek yang ikut memiliki share dalam pengelolaan aset BUMN,” jelasnya.
Paparan para peneliti memperlihatkan bahwa isu porsi daerah—termasuk participating interest dan pembagian manfaat ekonomi—masih menjadi titik krusial dalam skema reformasi BUMN.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan reformasi BUMN melalui Danantara menciptakan dua mesin ekonomi sekaligus. Keduanya yakni BUMN dengan bisnis eksisting dan Danantara Investment yang mengelola dividen menjadi modal investasi baru.
Banyak BUMN besar beroperasi di Jawa Timur, yakni Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Pelindo, Perhutani, hingga PTPN. Reformasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, investasi, dan transformasi sektor strategis seperti pangan dan energi.
Emil juga menyinggung inisiatif kerja sama Danantara dengan sektor peternakan-peranian serta proyek Waste to Energy di Malang Raya, hingga kinerja SGN yang telah menyerap sekitar Rp1 triliun hasil panen tebu. “Kami optimis Danantara dapat membawa manfaat besar bagi Jawa Timur. Harapan kami sederhana: memperbanyak ruang sinergi,” ujarnya.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan reformasi BUMN harus memastikan negara tidak bersaing dengan masyarakat. Ia mengungkapkan laba BUMN saat ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun hanya Rp80-90 triliun yang menjadi dividen dan kemudian dialihkan sebagai modal Danantara.
“Danantara jangan sampai bersaing dengan swasta. Masuklah ke sektor yang tidak diminati atau membutuhkan teknologi tinggi, seperti waste to energy atau bahan baku kimia dasar,” jelasnya.
Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengemukakan kritik tajam mengenai peran negara dalam ekonomi. Menurutnya, negara selama ini terlalu dominan hingga melampaui fungsinya sebagai agent of development. “Negara ini sudah gagal menjadi agent of development. Negara terlalu banyak ikut campur dalam urusan rakyat,” ujarnya.
Ferry menyoroti keadaan pasar modal saat ini sudah jauh berbeda dari beberapa tahun lalu ketika Danareksa hadir untuk mengisi kekosongan lembaga penunjang. Kini terdapat ratusan bahkan ribuan perusahaan sekuritas. “Sekarang terlalu banyak, over crowded. Negara malah bersaing dengan swasta,” tambahnya. Baca juga: Raja Yordania Ajak Danantara Garap Proyek Rp21 Triliun
Akademisi Universitas Airlangga Prof Imron Mawardi menilai reformasi BUMN harus mendorong keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Termasuk Jawa Timur yang menjadi basis banyak aset strategis BUMN.
Sejumlah tokoh daerah dalam forum ini juga menegaskan perlunya porsi daerah dalam proyek strategis melalui skema participating interest untuk memastikan manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi di pusat. RTD ini digelar sebagai ruang dialog independen yang mempertemukan pejabat daerah, pimpinan BUMN, akademisi, peneliti, praktisi ekonomi, wartawan, asosiasi bisnis, hingga pelaku usaha di Jawa Timur.
(poe)
Lihat Juga :
