AS Tuding Indonesia Ingkar Janji, Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang
Rabu, 10 Desember 2025 - 16:07 WIB
loading...
A
A
A
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan negosiasi masih berlangsung normal. "Tidak ada isu spesifik dalam negosiasi, dan dinamika prosesnya masih normal. Kami berharap segera merampungkan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya.
Untuk meredakan ketegangan, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan kembali berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto pekan ini. Kesepakatan Juli lalu tercapai setelah AS mengancam mengenakan tarif 32% yang kemudian dinegosiasikan turun menjadi 19%.
Baca Juga: Mantan Menteri Olahraga China Dihukum Mati karena Korupsi Rp556 Miliar selama 15 Tahun
Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen menghapus sebagian besar tarif untuk produk AS, membeli komoditas seperti LNG dan kedelai senilai miliaran dolar AS, serta mencabut hambatan non-tarif termasuk aturan kandungan lokal. Namun, pencabutan aturan kandungan lokal ini ditentang pelaku usaha domestik yang khawatir melemahkan industri dalam negeri. Isu kedaulatan juga mengemuka setelah Indonesia menolak klausul koersif AS yang memungkinkan pembatalan sepihak jika Jakarta membuat pakta dagang lain yang dianggap merugikan kepentingan AS.
Untuk meredakan ketegangan, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan kembali berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto pekan ini. Kesepakatan Juli lalu tercapai setelah AS mengancam mengenakan tarif 32% yang kemudian dinegosiasikan turun menjadi 19%.
Baca Juga: Mantan Menteri Olahraga China Dihukum Mati karena Korupsi Rp556 Miliar selama 15 Tahun
Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen menghapus sebagian besar tarif untuk produk AS, membeli komoditas seperti LNG dan kedelai senilai miliaran dolar AS, serta mencabut hambatan non-tarif termasuk aturan kandungan lokal. Namun, pencabutan aturan kandungan lokal ini ditentang pelaku usaha domestik yang khawatir melemahkan industri dalam negeri. Isu kedaulatan juga mengemuka setelah Indonesia menolak klausul koersif AS yang memungkinkan pembatalan sepihak jika Jakarta membuat pakta dagang lain yang dianggap merugikan kepentingan AS.
(nng)
Lihat Juga :
