Prof Bayu Krisnamurthi Dorong Tata Kelola Sawit Berkelanjutan: Manfaat Ekonomi Besar, Risiko Harus Diminimalkan
Rabu, 10 Desember 2025 - 18:58 WIB
loading...
A
A
A
Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki kelapa sawit, Wakil Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009-2011 ini berpesan mengenai pentingnya tata kelola agar bisa meminimalkan risiko yang timbul dalam perkebunan sawit. “Faktor kunci dalam pembukaan hutan menjadi kebun sawit adalah bagaimana prosesnya dan setelah itu bagaimana cara mengelolanya sehingga manfaatnya dapat dioptimalkan, risiko yang menyertainya dapat diminimalkan,” jelasnya. Di sini diperlukan melihat kelapa sawit secara proporsional sebagai komoditas strategis yang memberikan manfaat ekonomi besar, namun memiliki batas ekologis yang jelas.
Seperti diketahui, Industri sawit Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektare, mempekerjakan langsung maupun tidak langsung sekitar 16 hingga 20 juta orang, serta menghasilkan produksi CPO (minyak kepala sawit mentah) lebih dari 50 juta ton per tahun yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan di daerah sentra sawit juga signifikan, dengan pendapatan petani meningkat hingga 3–5 kali lipat dibanding sebelum beralih ke komoditas tersebut.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut secara total produksi CPO dan PKO (palm/kernel oil/minyak inti kepala sawit) tahun 2024 mencapai 52.762 ribu ton yang lebih rendah 3,80% dari produksi tahun 2023 sebesar 54.844 ribu ton. Total konsumsi CPO dan PKO bulan Desember 2024 mencapai 2.187 ribu ton; lebih tinggi dari konsumsi bulan November yang mencapai 2.030 ribu ton. Adapun, Nilai ekspor yang dicapai pada tahun 2024 adalah USD 27,76 miliar (Rp 440 triliun), yang lebih rendah 8,44% dari ekspor tahun 2023 sebesar USD 30,32 miliar (Rp 463 triliun).
Baca Juga: Hadapi Diskriminasi Global, Indonesia Perketat Standar Sawit Berkelanjutan
Sebelumnya, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, industri sawit tidak hanya berperan strategis sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi contoh transformasi berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja hijau, mengurangi kemiskinan, dan mendukung transisi energi bersih. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia berkomitmen mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Seperti diketahui, Industri sawit Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan luas perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektare, mempekerjakan langsung maupun tidak langsung sekitar 16 hingga 20 juta orang, serta menghasilkan produksi CPO (minyak kepala sawit mentah) lebih dari 50 juta ton per tahun yang menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia. Kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan di daerah sentra sawit juga signifikan, dengan pendapatan petani meningkat hingga 3–5 kali lipat dibanding sebelum beralih ke komoditas tersebut.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut secara total produksi CPO dan PKO (palm/kernel oil/minyak inti kepala sawit) tahun 2024 mencapai 52.762 ribu ton yang lebih rendah 3,80% dari produksi tahun 2023 sebesar 54.844 ribu ton. Total konsumsi CPO dan PKO bulan Desember 2024 mencapai 2.187 ribu ton; lebih tinggi dari konsumsi bulan November yang mencapai 2.030 ribu ton. Adapun, Nilai ekspor yang dicapai pada tahun 2024 adalah USD 27,76 miliar (Rp 440 triliun), yang lebih rendah 8,44% dari ekspor tahun 2023 sebesar USD 30,32 miliar (Rp 463 triliun).
Baca Juga: Hadapi Diskriminasi Global, Indonesia Perketat Standar Sawit Berkelanjutan
Sebelumnya, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, industri sawit tidak hanya berperan strategis sebagai sumber ekonomi, tetapi juga menjadi contoh transformasi berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja hijau, mengurangi kemiskinan, dan mendukung transisi energi bersih. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia berkomitmen mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Lihat Juga :