Purbaya soal Baju Reject Ekspor Buat Bantuan Bencana: Belum Ada Permohonan Resmi
Minggu, 21 Desember 2025 - 10:00 WIB
loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/Instagram/@menkeu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan lebih lanjut terkait wacana pemanfaatan baju sisa ekspor atau reject untuk disalurkan sebagai bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Hingga saat ini, Purbaya menegaskan bahwa pihak kementerian belum menerima pengajuan resmi terkait proses pemasukan kembali barang-barang tersebut ke pasar domestik.
"Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana," ujar Purbaya usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dikutip Minggu (21/12/2025).
Baca Juga: Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Nggak Ada!
Purbaya menjelaskan, jika rencana tersebut terealisasi, maka seluruh proses administratifnya akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia pun berpandangan bahwa baju sisa ekspor yang diniatkan untuk bantuan kemanusiaan tidak dapat dikategorikan sebagai barang impor ilegal. "Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa," katanya.
Meskipun dokumen resmi belum ia terima. "Tapi saya belum menerima surat permintaan," imbuh dia. Terkait isu pengenaan pungutan atau pajak atas barang bantuan tersebut, Purbaya mengisyaratkan bahwa bantuan kemanusiaan semestinya tidak dibebani biaya tambahan. "Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi," tegasnya.
Baca Juga: Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Ini yang Dibahas
Namun demikian, Kementerian Keuangan tidak akan memutuskan kebijakan ini secara sepihak. Purbaya menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai dampak masuknya baju-baju tersebut terhadap keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.
"Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa," pungkas Purbaya.
Koordinasi lintas kementerian ini diperlukan agar niat baik pemberian bantuan kemanusiaan tetap berjalan tanpa memukul industri pakaian jadi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
"Baju reject ekspor ke luar negeri mau dibalikin lagi ke sini. Kita masih belum ada permintaan, belum ada, jadi saya belum tahu prosesnya di mana," ujar Purbaya usai memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dikutip Minggu (21/12/2025).
Baca Juga: Viral Bantuan Bencana dari Diaspora Kena Pajak, Purbaya: Nggak Ada!
Purbaya menjelaskan, jika rencana tersebut terealisasi, maka seluruh proses administratifnya akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia pun berpandangan bahwa baju sisa ekspor yang diniatkan untuk bantuan kemanusiaan tidak dapat dikategorikan sebagai barang impor ilegal. "Jadi harusnya kalau itu ajukan permintaan ke kita, ke bea cukai, kalau itu kan bukan barang ilegal impor kan. Tapi kita lihat seperti apa," katanya.
Meskipun dokumen resmi belum ia terima. "Tapi saya belum menerima surat permintaan," imbuh dia. Terkait isu pengenaan pungutan atau pajak atas barang bantuan tersebut, Purbaya mengisyaratkan bahwa bantuan kemanusiaan semestinya tidak dibebani biaya tambahan. "Insentif tuh apa? Saya gak bayar lagi. Nggak lah, biarin aja lewat. Masa suruh bayar lagi," tegasnya.
Baca Juga: Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Ini yang Dibahas
Namun demikian, Kementerian Keuangan tidak akan memutuskan kebijakan ini secara sepihak. Purbaya menekankan pentingnya kajian mendalam mengenai dampak masuknya baju-baju tersebut terhadap keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.
"Tapi juga saya akan diskusikan ke Kementerian UMKM seperti apa dampaknya. Jadi bukan Kementerian Keuangan sendiri kan, karena ada dampak ke UMKM, nanti kami tanya UMKM pandangannya seperti apa," pungkas Purbaya.
Koordinasi lintas kementerian ini diperlukan agar niat baik pemberian bantuan kemanusiaan tetap berjalan tanpa memukul industri pakaian jadi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
(nng)
Lihat Juga :
