Perkuat Pemagangan Luar Negeri, Menaker Ungkap 3 Fokus Utamanya
Kamis, 25 Desember 2025 - 14:13 WIB
loading...
Menaker menerangkan, pemagangan baik itu di dalam maupun luar negeri merupakan instrumen strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Yassierli menekankan pentingnya memperkuat tata kelola Program Pemagangan Indonesia-Jepang agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, program pemagangan baik itu di dalam maupun luar negeri merupakan instrumen strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia kerja , sekaligus menjadi solusi dari tingginya angka pengangguran.
“Saya ingin menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses, mulai dari regulasi hingga perizinan. Praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik perlu dibenahi,” tegasnya, dikutip Kamis (25/12/2025).
Baca Juga: Sertifikat Bahasa Level N5 Jadi Syarat Utama Pemagangan ke Jepang
Dalam konteks pemagangan luar negeri, khususnya Indonesia-Jepang, Menaker Yassierli menekankan pentingnya penataan peran dan kinerja Sending Organization agar program berjalan efektif, adil, dan berfokus pada kepentingan peserta.
Ia juga menegaskan bahwa pemagangan bersifat sementara dan bertujuan meningkatkan kompetensi, sehingga pelaksanaannya perlu dikelola secara profesional dan tidak dibebani biaya tinggi yang berpotensi menghambat akses peserta, terutama dari keluarga kurang mampu.
Sebagai langkah ke depan, Menaker Yassierli menyampaikan tiga fokus penguatan program pemagangan, yaitu penyempurnaan regulasi dan perizinan, penguatan ekosistem berbasis satu data terintegrasi, serta pengembangan program pasca pemagangan.
Baca Juga: Masuki Pasar Kerja Global, Kemnaker Perluas Pemagangan di Luar Negeri
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah menambahkan, Program Pemagangan Indonesia-Jepang menjadi instrumen penting dalam peningkatan kompetensi, produktivitas, serta pembentukan etos dan budaya kerja industri.
Ia mengatakan, bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta. “Penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan peserta harus menjadi komitmen bersama pemerintah dan Sending Organization,” ujar Darmawansyah.
“Saya ingin menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses, mulai dari regulasi hingga perizinan. Praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik perlu dibenahi,” tegasnya, dikutip Kamis (25/12/2025).
Baca Juga: Sertifikat Bahasa Level N5 Jadi Syarat Utama Pemagangan ke Jepang
Dalam konteks pemagangan luar negeri, khususnya Indonesia-Jepang, Menaker Yassierli menekankan pentingnya penataan peran dan kinerja Sending Organization agar program berjalan efektif, adil, dan berfokus pada kepentingan peserta.
Ia juga menegaskan bahwa pemagangan bersifat sementara dan bertujuan meningkatkan kompetensi, sehingga pelaksanaannya perlu dikelola secara profesional dan tidak dibebani biaya tinggi yang berpotensi menghambat akses peserta, terutama dari keluarga kurang mampu.
Sebagai langkah ke depan, Menaker Yassierli menyampaikan tiga fokus penguatan program pemagangan, yaitu penyempurnaan regulasi dan perizinan, penguatan ekosistem berbasis satu data terintegrasi, serta pengembangan program pasca pemagangan.
Baca Juga: Masuki Pasar Kerja Global, Kemnaker Perluas Pemagangan di Luar Negeri
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah menambahkan, Program Pemagangan Indonesia-Jepang menjadi instrumen penting dalam peningkatan kompetensi, produktivitas, serta pembentukan etos dan budaya kerja industri.
Ia mengatakan, bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta. “Penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan peserta harus menjadi komitmen bersama pemerintah dan Sending Organization,” ujar Darmawansyah.
(akr)
Lihat Juga :
