Injeksi Dana Rp276 Triliun ke Perbankan Gagal Dongkrak Ekonomi
Kamis, 01 Januari 2026 - 17:24 WIB
loading...
Penempatan dana pemerintah di sistem perbankan sepanjang 2025 belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah senilai Rp276 triliun di sistem perbankan sepanjang 2025 belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya bahkan telah menarik kembali Rp75 triliun dari total dana tersebut untuk dibelanjakan langsung guna mendukung program pemerintah pusat dan daerah.
"Injeksi uang yang kami tempatkan di sistem perbankan tidak seoptimal seperti yang saya harapkan sebelumnya. Ekonomi seharusnya berlari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dan bank sentral, yang kini telah terselesaikan," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga: Optimistis Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Purbaya Sesumbar: Tak Terlalu Sulit Dicapai
Kebijakan penempatan dana yang dimulai pada 12 September 2025 dengan injeksi awal Rp200 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kemudian ditambah Rp76 triliun pada November 2025, bertujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, sementara BTN mendapat Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, dan Bank DKI Rp1 triliun.
Namun, data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 7,36 persen secara tahunan per Oktober 2025, meningkat tipis menjadi 7,74 persen pada November 2025. Angka ini jauh di bawah target pemerintah yang mengharapkan pertumbuhan kredit mencapai 8-11 persen.
Purbaya menjelaskan bahwa kurangnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi penyebab utama dampak injeksi likuiditas yang kurang optimal. "Kini telah dipercepat dan dirapikan. Kami bisa lihat dalam dua minggu terakhir sudah sangat baik, seharusnya tidak ada hambatan lagi ke depan," katanya.
Baca Juga: Purbaya soal Kenaikan Gaji PNS 2026: Kita Lihat Kondisi Keuangan Kita
Akibatnya, defisit APBN 2025 diprediksi melebar melampaui proyeksi outlook sebesar 2,78 persen terhadap PDB, meskipun Purbaya menegaskan akan tetap di bawah batas aman 3 persen yang diatur undang-undang. Per November 2025, defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB.
Dengan kebijakan yang kini lebih sinkron antara pemerintah dan bank sentral, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4 persen.
"Kini kami bisa berbicara dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6 persen, dan probabilitas itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," tegasnya.
"Injeksi uang yang kami tempatkan di sistem perbankan tidak seoptimal seperti yang saya harapkan sebelumnya. Ekonomi seharusnya berlari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dan bank sentral, yang kini telah terselesaikan," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga: Optimistis Ekonomi Tumbuh 6% di 2026, Purbaya Sesumbar: Tak Terlalu Sulit Dicapai
Kebijakan penempatan dana yang dimulai pada 12 September 2025 dengan injeksi awal Rp200 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kemudian ditambah Rp76 triliun pada November 2025, bertujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp80 triliun, sementara BTN mendapat Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, dan Bank DKI Rp1 triliun.
Namun, data Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan hanya mencapai 7,36 persen secara tahunan per Oktober 2025, meningkat tipis menjadi 7,74 persen pada November 2025. Angka ini jauh di bawah target pemerintah yang mengharapkan pertumbuhan kredit mencapai 8-11 persen.
Purbaya menjelaskan bahwa kurangnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi penyebab utama dampak injeksi likuiditas yang kurang optimal. "Kini telah dipercepat dan dirapikan. Kami bisa lihat dalam dua minggu terakhir sudah sangat baik, seharusnya tidak ada hambatan lagi ke depan," katanya.
Tekanan pada APBN 2025
Kinerja ekonomi yang melambat pada sembilan bulan pertama 2025 juga berdampak pada penerimaan negara. Penerimaan pajak hingga November 2025 baru mencapai Rp1.634,43 triliun atau 74,65 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189 triliun, anjlok 3,21 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.Baca Juga: Purbaya soal Kenaikan Gaji PNS 2026: Kita Lihat Kondisi Keuangan Kita
Akibatnya, defisit APBN 2025 diprediksi melebar melampaui proyeksi outlook sebesar 2,78 persen terhadap PDB, meskipun Purbaya menegaskan akan tetap di bawah batas aman 3 persen yang diatur undang-undang. Per November 2025, defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB.
Dengan kebijakan yang kini lebih sinkron antara pemerintah dan bank sentral, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 bisa mencapai 6 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4 persen.
"Kini kami bisa berbicara dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6 persen, dan probabilitas itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," tegasnya.
(nng)
Lihat Juga :
