Pertamina Patra Niaga JBB Pastikan Penyaluran Pertalite Tepat Sasaran
Kamis, 08 Januari 2026 - 20:48 WIB
loading...
Pertamina Patra Niaga Regional JBB menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran Pertalite berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) Pertalite berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Penyaluran BBM subsidi tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dan diawasi secara ketat melalui mekanisme internal Pertamina.
Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyatakan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari digitalisasi transaksi, pemantauan langsung di lapangan, hingga koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat luas.
"Sebagai langkah mitigasi dan pencegahan potensi kecurangan (fraud), SPBU tersebut tidak melayani penggunaan surat rekomendasi (surkom) dari instansi dinas. Surkom dialihkan ke SPBU lain yang secara lokasi dan karakteristik konsumennya lebih relevan, seperti wilayah dengan konsentrasi profesi petani dan nelayan, sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran dan terkontrol," jelas Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga: Selama Nataru, Pertamina Patra Niaga JBB Hadirkan Motorist Delivery Services 135
Dia menambahkan, SPBU telah secara proaktif berkoordinasi untuk tidak melayani kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang. Upaya tersebut menjadi bagian dari pencegahan praktik penyalahgunaan di tingkat penyalur.
Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi, baik yang melibatkan konsumen maupun oknum tertentu. Jika ditemukan pelanggaran, Pertamina akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemblokiran QR Code, NIK, maupun kendaraan yang terbukti melakukan penyalahgunaan.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional JBB Tunjukkan Komitmen Dukung Pembangunan Daerah
Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional JBB mengapresiasi peran aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam membantu pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
Pertamina Patra Niaga Regional JBB menyatakan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari digitalisasi transaksi, pemantauan langsung di lapangan, hingga koordinasi aktif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat luas.
"Sebagai langkah mitigasi dan pencegahan potensi kecurangan (fraud), SPBU tersebut tidak melayani penggunaan surat rekomendasi (surkom) dari instansi dinas. Surkom dialihkan ke SPBU lain yang secara lokasi dan karakteristik konsumennya lebih relevan, seperti wilayah dengan konsentrasi profesi petani dan nelayan, sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran dan terkontrol," jelas Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga: Selama Nataru, Pertamina Patra Niaga JBB Hadirkan Motorist Delivery Services 135
Dia menambahkan, SPBU telah secara proaktif berkoordinasi untuk tidak melayani kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang. Upaya tersebut menjadi bagian dari pencegahan praktik penyalahgunaan di tingkat penyalur.
Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi, baik yang melibatkan konsumen maupun oknum tertentu. Jika ditemukan pelanggaran, Pertamina akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemblokiran QR Code, NIK, maupun kendaraan yang terbukti melakukan penyalahgunaan.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional JBB Tunjukkan Komitmen Dukung Pembangunan Daerah
Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional JBB mengapresiasi peran aparat penegak hukum, media, dan masyarakat dalam membantu pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
(nng)
Lihat Juga :
