Mengulik Alasan Kenapa Thomas Djiwandono Masuk Bursa Deputi Gubernur BI
Selasa, 20 Januari 2026 - 12:02 WIB
loading...
Menanggapi kekhawatiran isu independensi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, pengamat menegaskan bahwa publik harus melihat sisi profesionalisme Thomas Djiwandono. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai sosok Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono merupakan representasi figur milenial profesional yang sangat kompeten untuk memperkuat stabilitas moneter nasional. Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak mengenai isu independensi Bank Indonesia (BI), Ibrahim menegaskan bahwa publik harus melihat sisi profesionalisme Thomas alih-alih latar belakang partainya. Menurutnya, Thomas adalah sosok yang tepat untuk dipersiapkan memimpin bank sentral di masa depan.
"Thomas Djiwandono ini adalah seorang yang mempunyai figur milenial yang cukup bagus dalam masalah keuangan sehingga wajar kalau seandainya Thomas Djiwandono itu mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan kemungkinan besar lima tahun ke depan akan dipersiapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia," ujar Ibrahim dalam analisisnya, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Selain Thomas Djiwandono, Ini 2 Nama Calon Deputi Gubernur BI Usulan Prabowo
Ibrahim menekankan bahwa posisi yang diincar Thomas adalah jabatan profesional yang bersifat independen. Ia meyakini masuknya Thomas ke jajaran Dewan Gubernur justru bertujuan untuk memperkokoh koordinasi kebijakan demi fondasi ekonomi yang lebih kuat.
"Kita harus lihat bahwa Thomas Djiwandono adalah seorang profesional, jangan melihat dari partai yang mengusung, ini adalah jabatan independen untuk bergabung menjadi Deputi. Kenapa Thomas Djiwandono dimasukkan di Deputi Gubernur Bank Indonesia? Adalah untuk memperkuat, memperkuat fondasi moneter di Bank Indonesia," tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Ajukan Tiga Calon Deputi Gubernur BI, Salah Satunya Thomas Djiwandono
Ibrahim juga membedakan kondisi di Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana ia mencatat bahwa posisi yang diajukan adalah level Deputi, bukan Gubernur Bank Sentral secara langsung, sehingga prosesnya tetap berada dalam koridor penguatan institusi.
Ia menegaskan pemerintah selalu menghormati batasan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. “Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya,” tandas Purbaya.
Penegasan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran pelaku pasar mengenai potensi politisasi di tubuh Bank Indonesia. Dengan rotasi ini harapannya terjadi pengayaan perspektif baik di sisi kebijakan moneter maupun pengelolaan keuangan negara, tanpa harus mengorbankan integritas institusi masing-masing.
"Thomas Djiwandono ini adalah seorang yang mempunyai figur milenial yang cukup bagus dalam masalah keuangan sehingga wajar kalau seandainya Thomas Djiwandono itu mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan kemungkinan besar lima tahun ke depan akan dipersiapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia," ujar Ibrahim dalam analisisnya, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Selain Thomas Djiwandono, Ini 2 Nama Calon Deputi Gubernur BI Usulan Prabowo
Ibrahim menekankan bahwa posisi yang diincar Thomas adalah jabatan profesional yang bersifat independen. Ia meyakini masuknya Thomas ke jajaran Dewan Gubernur justru bertujuan untuk memperkokoh koordinasi kebijakan demi fondasi ekonomi yang lebih kuat.
"Kita harus lihat bahwa Thomas Djiwandono adalah seorang profesional, jangan melihat dari partai yang mengusung, ini adalah jabatan independen untuk bergabung menjadi Deputi. Kenapa Thomas Djiwandono dimasukkan di Deputi Gubernur Bank Indonesia? Adalah untuk memperkuat, memperkuat fondasi moneter di Bank Indonesia," tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Ajukan Tiga Calon Deputi Gubernur BI, Salah Satunya Thomas Djiwandono
Ibrahim juga membedakan kondisi di Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana ia mencatat bahwa posisi yang diajukan adalah level Deputi, bukan Gubernur Bank Sentral secara langsung, sehingga prosesnya tetap berada dalam koridor penguatan institusi.
Indepedensi Bank Indonesia
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, bahwa indikator hilangnya independensi bank sentral baru terjadi apabila pemerintah secara aktif melakukan campur tangan dalam rapat pengambilan keputusan suku bunga.Ia menegaskan pemerintah selalu menghormati batasan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. “Kalau itu dilakukan, barulah tampak bahwa BI tidak independen. Tapi, ini bukanlah kasusnya,” tandas Purbaya.
Penegasan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran pelaku pasar mengenai potensi politisasi di tubuh Bank Indonesia. Dengan rotasi ini harapannya terjadi pengayaan perspektif baik di sisi kebijakan moneter maupun pengelolaan keuangan negara, tanpa harus mengorbankan integritas institusi masing-masing.
(akr)
Lihat Juga :
