Pesan Purbaya Buat Pejabat DJP: Atasan Harus Bertanggung Jawab jika Anak Buah Ngaco
Kamis, 22 Januari 2026 - 15:33 WIB
loading...
Menkeu Purbaya mengungkapkan pergantian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di KPK. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menurutnya langkah ini diambil agar pelayanan publik tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang dijalani oleh pejabat sebelumnya.
"Kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya, dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara di rumah, nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia," tegas Purbaya di Aula Gedung Pajak Madya, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Lantik 4 Pejabat Baru Kanwil DJP Jakarta Utara, Purbaya Sentil Soal Kepercayaan
Purbaya menekankan bahwa pencopotan ini bukan hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga sebagai bentuk sanksi bagi pimpinan (Kepala Kanwil) yang dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya. Menurutnya, seorang atasan tidak bisa lepas tangan atas penyimpangan yang terjadi di unit kerjanya.
“Saya ini hanya ingin memberikan pesan kepada para pejabat-pejabat yang di atas. Bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco, dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Ini hanya konfirmasi kepada para pejabat-pejabat bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya,” ujar Purbaya.
Menkeu juga menyoroti adanya hambatan internal berupa isu "backing" atau pelindung bagi oknum-oknum bermasalah yang membuat jajaran di bawahnya segan untuk bertindak. Purbaya mengaku telah mendengar isu tersebut secara samar-samar dan meminta jajarannya untuk berani melapor langsung kepadanya.
"Itu yang saya heran. Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backing-nya? Diam. Jadi saya agak bingung, itu yang saya tegurkan tadi. Kalau ada kasih tahu saya. Kita beresin," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa upaya "bersih-bersih" ini didukung penuh oleh Kepala Negara demi mengamankan target pendapatan negara dan stabilitas fiskal tahun 2026. Baca Juga: Ngemplang Pajak Triliunan, Purbaya Siap Gerebek Perusahaan Baja Asal China
"Kita dibacking 100 persen oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu saya bisa bilang pendapatan pajak nggak tercapai karena saya masih baru. Tahun ini saya nggak bisa, kita beresin betul,” jelasnya.
Purbaya memastikan, bahwa tindakan tegas yang diambil akan dilakukan secara terukur dan strategis. Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti tren yang "melemah sebelum patah", sehingga diperlukan intervensi cepat sebelum sistem benar-benar rusak.
"Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kalau Anda lihat kan, melemah sebelum patah itu menunjuk melemah terus-terusan," pungkasnya.
"Kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya, dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara di rumah, nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia," tegas Purbaya di Aula Gedung Pajak Madya, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Lantik 4 Pejabat Baru Kanwil DJP Jakarta Utara, Purbaya Sentil Soal Kepercayaan
Purbaya menekankan bahwa pencopotan ini bukan hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga sebagai bentuk sanksi bagi pimpinan (Kepala Kanwil) yang dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya. Menurutnya, seorang atasan tidak bisa lepas tangan atas penyimpangan yang terjadi di unit kerjanya.
“Saya ini hanya ingin memberikan pesan kepada para pejabat-pejabat yang di atas. Bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco, dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Ini hanya konfirmasi kepada para pejabat-pejabat bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya,” ujar Purbaya.
Menkeu juga menyoroti adanya hambatan internal berupa isu "backing" atau pelindung bagi oknum-oknum bermasalah yang membuat jajaran di bawahnya segan untuk bertindak. Purbaya mengaku telah mendengar isu tersebut secara samar-samar dan meminta jajarannya untuk berani melapor langsung kepadanya.
"Itu yang saya heran. Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backing-nya? Diam. Jadi saya agak bingung, itu yang saya tegurkan tadi. Kalau ada kasih tahu saya. Kita beresin," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa upaya "bersih-bersih" ini didukung penuh oleh Kepala Negara demi mengamankan target pendapatan negara dan stabilitas fiskal tahun 2026. Baca Juga: Ngemplang Pajak Triliunan, Purbaya Siap Gerebek Perusahaan Baja Asal China
"Kita dibacking 100 persen oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu saya bisa bilang pendapatan pajak nggak tercapai karena saya masih baru. Tahun ini saya nggak bisa, kita beresin betul,” jelasnya.
Purbaya memastikan, bahwa tindakan tegas yang diambil akan dilakukan secara terukur dan strategis. Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti tren yang "melemah sebelum patah", sehingga diperlukan intervensi cepat sebelum sistem benar-benar rusak.
"Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kalau Anda lihat kan, melemah sebelum patah itu menunjuk melemah terus-terusan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
