Pemerintah Cari Cara Tekan Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri, Stimulus Disiapkan
Sabtu, 31 Januari 2026 - 16:18 WIB
loading...
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dalam pengendalian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersinergi dalam pengendalian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) . Konsolidasi ini ditujukan agar indeks tetap dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2026, terlebih menjelang hari raya besar keagamaan seperti ramadan dan Idulfitri.
“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara Daerah dan Pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentu yang penting mengenai beras,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (31/1/2026).
Baca Juga: Stabil dan Terjaga, Inflasi Jakarta Tahun 2025 di Bawah Nasional
Selain itu, dalam koordinasi antara Daerah dan Pusat, Pemerintah mendorong perumusan kebijakan administered prices yang mempertimbangkan timing, sequencing, dan magnitude untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta memperkuat sinergi kebijakan dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Airlangga juga menyampaikan bahwa inflasi 2026 berpotensi menghadapi tekanan pada Q1-2026 yang disebabkan oleh ketidakpastian global (imported inflation), iklim dan faktor cuaca, serta pola musiman HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan stimulus berupa pemberian diskon transportasi dan diskon tarif tol, serta pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 sampai dengan 4, di bulan Februari dan Maret 2026.
“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara Daerah dan Pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentu yang penting mengenai beras,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (31/1/2026).
Baca Juga: Stabil dan Terjaga, Inflasi Jakarta Tahun 2025 di Bawah Nasional
Selain itu, dalam koordinasi antara Daerah dan Pusat, Pemerintah mendorong perumusan kebijakan administered prices yang mempertimbangkan timing, sequencing, dan magnitude untuk mendukung stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta memperkuat sinergi kebijakan dan komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.
Airlangga juga menyampaikan bahwa inflasi 2026 berpotensi menghadapi tekanan pada Q1-2026 yang disebabkan oleh ketidakpastian global (imported inflation), iklim dan faktor cuaca, serta pola musiman HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan stimulus berupa pemberian diskon transportasi dan diskon tarif tol, serta pemberian bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berada pada desil 1 sampai dengan 4, di bulan Februari dan Maret 2026.
Lihat Juga :
