Pemerintah Bakal Kembali Terapkan WFA Saat Lebaran 2026, Mulai Tanggal 25-27 Maret
Jum'at, 06 Februari 2026 - 14:45 WIB
loading...
Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana penerapan work from anywhere (WFA) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana penerapan work from anywhere (WFA) pada penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026. Menko Airlangga mengatakan, penerapan WFA rencananya akan diberlakukan dalam 2 tahap.
Pertama WFA dalam rangka menyambut hari raya nyepi dan mendukung arus mudik, tepatnya pada tanggal 16 dan 17 Maret, dan periode kedua WFA diterapkan untuk tanggal 25-27 Maret untuk periode arus balik lebaran.
"Jadi kalau boleh di-spill work anywhere-nya tanggal 16-17, tanggal 25, 26, 27," ungkap Airlangga dalam sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam (5/2).
Baca Juga: Pemerintah Buka Peluang Berlakukan WFA saat Momen Mudik Lebaran 2026
Ia mengatakan, pemberlakuan WFA ini dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026. Harapannya dengan pemberlakuan WFA bisa membuat masyarakat melakukan mudik lebih awal sehingga pergerakan orang tidak terkonsentrasi pada satu waktu saja.
Tidak hanya itu, upaya untuk memecah konsentrasi arus mudik dan balik juga dilakukan dengan pemberian insentif diskon tarif transportasi. Baik diskon tarif tol untuk periode tertentu seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya, maupun diskon tarif angkutan transportasi umum, seperti kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang.
Baca Juga: WFA Bikin Libur Nataru Tetap Produktif, Karyawan Ramai “Ngantor” di Kafe dan Mal Jakarta
Menko Airlangga mengungkapkan, diskon tiket kereta api dan kapal rencananya akan diberikan sekitar 30% dari harga tiket normal. Sementara untuk diskon tarif tiket pesawat diproyeksikan 17% dari harga normal.
"Kami akan ulangi stimulus transportasi dan stimulus bantuan sosial di kuartal pertama ini plus kami juga akan berikan work from anywhere," jelasnya.
Sedangkan untuk pemberian diskon tarif tol, Pemerintah biasanya akan terlebih dahulu menjalin dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mencari kesepakatan besaran diskon yang diberikan dan periode waktu yang ditentukan. Sebab diskon ini murni tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alias inisiatif para pelaku usaha.
Pertama WFA dalam rangka menyambut hari raya nyepi dan mendukung arus mudik, tepatnya pada tanggal 16 dan 17 Maret, dan periode kedua WFA diterapkan untuk tanggal 25-27 Maret untuk periode arus balik lebaran.
"Jadi kalau boleh di-spill work anywhere-nya tanggal 16-17, tanggal 25, 26, 27," ungkap Airlangga dalam sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam (5/2).
Baca Juga: Pemerintah Buka Peluang Berlakukan WFA saat Momen Mudik Lebaran 2026
Ia mengatakan, pemberlakuan WFA ini dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran 2026. Harapannya dengan pemberlakuan WFA bisa membuat masyarakat melakukan mudik lebih awal sehingga pergerakan orang tidak terkonsentrasi pada satu waktu saja.
Tidak hanya itu, upaya untuk memecah konsentrasi arus mudik dan balik juga dilakukan dengan pemberian insentif diskon tarif transportasi. Baik diskon tarif tol untuk periode tertentu seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya, maupun diskon tarif angkutan transportasi umum, seperti kapal laut, kereta api, dan pesawat terbang.
Baca Juga: WFA Bikin Libur Nataru Tetap Produktif, Karyawan Ramai “Ngantor” di Kafe dan Mal Jakarta
Menko Airlangga mengungkapkan, diskon tiket kereta api dan kapal rencananya akan diberikan sekitar 30% dari harga tiket normal. Sementara untuk diskon tarif tiket pesawat diproyeksikan 17% dari harga normal.
"Kami akan ulangi stimulus transportasi dan stimulus bantuan sosial di kuartal pertama ini plus kami juga akan berikan work from anywhere," jelasnya.
Sedangkan untuk pemberian diskon tarif tol, Pemerintah biasanya akan terlebih dahulu menjalin dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mencari kesepakatan besaran diskon yang diberikan dan periode waktu yang ditentukan. Sebab diskon ini murni tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alias inisiatif para pelaku usaha.
(akr)
Lihat Juga :
