Reformasi Tata Kelola Pasar Modal, Analis Ingatkan soal Eksekusi

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dalam forum Indonesia Economic Outlook dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pasar modal mulai diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi. Pemerintah dinilai berupaya memperkuat kepercayaan investor melalui reformasi tata kelola dan rencana penguatan kelembagaan pasar.

"Tapi pasar akan menunggu kejelasan timeline, regulasi turunan, serta bagaimana implementasinya benar-benar memperkuat governance, bukan sekadar perubahan struktur administratif. Reformasi tata kelola juga harus menyentuh isu konkret seperti transparansi transaksi, perlindungan investor minoritas, konsistensi penegakan hukum, dan kepastian regulasi," ujar Founder Republik Investor Hendra Wardana, dikutip Selasa (16/2/2026).

Menurut Hendra, pernyataan Presiden mengenai percepatan demutualisasi bursa, reformasi tata kelola, serta rencana roadshow internasional menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa daya tarik modal global ditentukan oleh tingkat kepercayaan, transparansi, dan kredibilitas institusi pasar. Investor, terutama asing, disebut akan menilai komitmen tersebut dari eksekusi kebijakan di lapangan.

Ia menilai demutualisasi bursa secara teori dapat memperkuat independensi, profesionalisme, dan efisiensi pasar karena struktur kepemilikan dan pengawasan menjadi lebih modern. Namun, pelaku pasar menunggu kejelasan implementasi dan tahapan reformasi agar tidak berhenti pada wacana semata.

Baca Juga: IHSG Menguat 3,49% dalam Sepekan, Ditutup di Level 8.212

Rencana roadshow internasional yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Danantara, juga dinilai penting di tengah kompetisi antarnegara berkembang dalam menarik arus modal global. Hendra menyebut komunikasi langsung kepada investor global dapat menurunkan premi risiko Indonesia dan meningkatkan daya saing biaya pendanaan jika didukung data yang solid serta konsistensi kebijakan.



Ia menegaskan sentimen pasar ke depan akan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara janji dan realisasi. Apresiasi pasar akan muncul jika terdapat langkah konkret seperti percepatan reformasi regulasi, penguatan lembaga pengawas, serta perbaikan transparansi yang terukur.

Sementara itu, pemerintah mendorong proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia dilakukan secara bertahap. Skema yang disiapkan dimulai dari private placement sebelum menuju penawaran umum perdana (IPO) agar perubahan struktur berjalan terukur.

Baca Juga: 50% Dana Investasi Danantara Bakal Digeser ke Bursa Saham dan Obligasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan strategi bertahap tersebut merupakan arahan Presiden untuk memastikan reformasi bursa tidak dilakukan secara tergesa-gesa. “Jadi [demutualisasi dilakukan] bertahap mulai dengan private placement dan yang kedua opsi untuk IPO. Ya biasanya kan bertahap, sesudah private placement baru IPO,” kata Airlangga dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook 2026.