Serikat Pekerja Teriak Desak Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih Dibatalkan
Selasa, 24 Februari 2026 - 15:19 WIB
loading...
Serikat Pekerja mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor 105.000 unit kendaraan pikap, karena bertolak belakang dengan semangat pembentukan Kopdes Merah Putih. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga jenis pikap untuk operasional Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih . Presiden KSPN, Ristadi menilai, rencana impor oleh PT Agrinas dari perusahaan India tersebut tidak logis dan berpotensi merugikan industri otomotif nasional yang tengah lesu.
Menurut Ristadi, semangat pembentukan Kopdes Merah Putih sejatinya untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Ia pun mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor kendaraan dari luar negeri.
Baca Juga: Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas
"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, industri otomotif nasional saat ini sedang mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, pesanan dalam jumlah besar seharusnya menjadi stimulus bagi industri dalam negeri.
Ristadi juga menepis anggapan bahwa industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan sesuai kebutuhan. Mengacu pada pernyataan Menteri Perindustrian dan Kadin, ia menyebut kapasitas produksi kendaraan nasional bisa mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.
Baca Juga: Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih Dicicil Pakai Dana Desa, Purbaya Buka Suara
"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu dimana rasa Nasionalisme Dirut PT. Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK," ujar Ristadi.
Selain itu ia mempertanyakan alasan penggunaan pickup 4x4 untuk seluruh wilayah pedesaan. Menurutnya, selama ini mayoritas hasil pertanian diangkut menggunakan pickup 4x2 produksi dalam negeri dan berjalan dengan baik.
"Yang disampaikan Dirut PT.Agrinas ini kan seolah-olah selama ini hasil-hasil pertanian tidak terangkut karena ketidaktersediaan pick up 4x4," lanjutnya.
Terkait klaim efisiensi anggaran, Ristadi juga menilai perbandingan harga yang disampaikan kurang jelas. Ia menyebut harga pickup 4x4 impor dari India berkisar Rp290 juta hingga Rp400 juta per unit.
Sementara pickup produksi dalam negeri seperti Carry dan Gran Max berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp190 juta. Jadi lebih efesien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah berjalan," ujarnya.
KSPN meminta Presiden Prabowo untuk memerintahkan Dirut PT Agrinas membatalkan impor kendaraan niaga tersebut dan mengalihkan pemesanan ke industri otomotif dalam negeri.
Menurut Ristadi, langkah tersebut tidak hanya akan menggerakkan kembali industri yang sedang lesu, tetapi juga mencegah PHK dan membuka lapangan kerja baru, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.
"Kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT.Agrinas agar membatalkan import kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali," tegas Ristadi.
"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," pungkasnya.
Menurut Ristadi, semangat pembentukan Kopdes Merah Putih sejatinya untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Ia pun mempertanyakan keputusan PT Agrinas yang justru memilih mengimpor kendaraan dari luar negeri.
Baca Juga: Bangkai Mobil India Hantui Desa, Kadin dan Dasco Coba Tunda Impor 105.000 Pikap Agrinas
"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, industri otomotif nasional saat ini sedang mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, pesanan dalam jumlah besar seharusnya menjadi stimulus bagi industri dalam negeri.
Ristadi juga menepis anggapan bahwa industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan sesuai kebutuhan. Mengacu pada pernyataan Menteri Perindustrian dan Kadin, ia menyebut kapasitas produksi kendaraan nasional bisa mencapai sekitar 1 juta unit per tahun.
Baca Juga: Impor 105.000 Pikap Kopdes Merah Putih Dicicil Pakai Dana Desa, Purbaya Buka Suara
"Artinya bahwa Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu dimana rasa Nasionalisme Dirut PT. Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK," ujar Ristadi.
Selain itu ia mempertanyakan alasan penggunaan pickup 4x4 untuk seluruh wilayah pedesaan. Menurutnya, selama ini mayoritas hasil pertanian diangkut menggunakan pickup 4x2 produksi dalam negeri dan berjalan dengan baik.
"Yang disampaikan Dirut PT.Agrinas ini kan seolah-olah selama ini hasil-hasil pertanian tidak terangkut karena ketidaktersediaan pick up 4x4," lanjutnya.
Terkait klaim efisiensi anggaran, Ristadi juga menilai perbandingan harga yang disampaikan kurang jelas. Ia menyebut harga pickup 4x4 impor dari India berkisar Rp290 juta hingga Rp400 juta per unit.
Sementara pickup produksi dalam negeri seperti Carry dan Gran Max berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp190 juta. Jadi lebih efesien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah berjalan," ujarnya.
KSPN meminta Presiden Prabowo untuk memerintahkan Dirut PT Agrinas membatalkan impor kendaraan niaga tersebut dan mengalihkan pemesanan ke industri otomotif dalam negeri.
Menurut Ristadi, langkah tersebut tidak hanya akan menggerakkan kembali industri yang sedang lesu, tetapi juga mencegah PHK dan membuka lapangan kerja baru, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia.
"Kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT.Agrinas agar membatalkan import kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali," tegas Ristadi.
"Manfaat lainya juga untuk mencegah PHK sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, dengan demikian akhirnya yang mendapat manfaat ekonominya adalah rakyat Indonesia pada umumnya dan pekerja Indonesia pada khususnya, bukan pelaku ekonomi luar negeri," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
