Harga Minyak Lampaui Asumsi APBN, Anggaran Subsidi BBM Dihitung Ulang
Selasa, 03 Maret 2026 - 21:01 WIB
loading...
Pemerintah menghitung ulang porsi anggaran subsidi energi setelah harga minyak mentah dunia melampaui asumsi APBN. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menghitung ulang porsi anggaran subsidi energi setelah harga minyak mentah dunia melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat eskalasi konflik Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi membebani fiskal negara sekaligus memengaruhi strategi impor energi nasional.
"Ini yang akan kita harus hati-hati, berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditangguh oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan karena kita berkontribusi kurang lebih 600 ribu lebih barel per day," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Perang Iran vs AS dan Israel, Awas! Harga Minyak Bisa Sentuh USD100/Barel
Bahlil menjelaskan, konflik Timur Tengah mengganggu pasokan minyak Indonesia yang selama ini sebagian diimpor dari kawasan tersebut. Penutupan Selat Hormuz sebagai jalur strategis distribusi minyak global memicu lonjakan harga di pasar Asia hingga kisaran USD80–81 per barel per 2 Maret 2026.
Adapun angka tersebut melampaui asumsi harga minyak dalam APBN yang ditetapkan sebesar USD70 per barel. Selisih harga itu berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan impor minyak mentah dan LPG dari Timur Tengah ke negara lain. Sekitar 20–25% impor crude yang selama ini berasal dari Timur Tengah akan dialihkan, sebagian ke AS.
"Setelah tadi kita detailing, total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Skenarionya adalah, sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East sebagian kita alihkan untuk ambil di AS," ujar Bahlil.
Baca Juga: Imbas Penutupan Selat Hormuz, Indonesia Alihkan Impor Minyak dari Timur Tengah ke AS
Untuk LPG, pemerintah mencatat impor mencapai 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini dengan sekitar 70% berasal dari AS.
"LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun, dan tahun ini naik menjadi 7,8 juta ton. Sekitar 70%-nya sekarang kita ambil dari AS. Alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan selat Hormuz," pungkasnya.
"Ini yang akan kita harus hati-hati, berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditangguh oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan karena kita berkontribusi kurang lebih 600 ribu lebih barel per day," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Perang Iran vs AS dan Israel, Awas! Harga Minyak Bisa Sentuh USD100/Barel
Bahlil menjelaskan, konflik Timur Tengah mengganggu pasokan minyak Indonesia yang selama ini sebagian diimpor dari kawasan tersebut. Penutupan Selat Hormuz sebagai jalur strategis distribusi minyak global memicu lonjakan harga di pasar Asia hingga kisaran USD80–81 per barel per 2 Maret 2026.
Adapun angka tersebut melampaui asumsi harga minyak dalam APBN yang ditetapkan sebesar USD70 per barel. Selisih harga itu berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan skenario pengalihan impor minyak mentah dan LPG dari Timur Tengah ke negara lain. Sekitar 20–25% impor crude yang selama ini berasal dari Timur Tengah akan dialihkan, sebagian ke AS.
"Setelah tadi kita detailing, total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Skenarionya adalah, sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East sebagian kita alihkan untuk ambil di AS," ujar Bahlil.
Baca Juga: Imbas Penutupan Selat Hormuz, Indonesia Alihkan Impor Minyak dari Timur Tengah ke AS
Untuk LPG, pemerintah mencatat impor mencapai 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini dengan sekitar 70% berasal dari AS.
"LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun, dan tahun ini naik menjadi 7,8 juta ton. Sekitar 70%-nya sekarang kita ambil dari AS. Alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan selat Hormuz," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
