Harga Minyak Bergejolak, Pemerintah Belum Berencana Naikkan BBM Subsidi
Kamis, 05 Maret 2026 - 16:12 WIB
loading...
Pemerintah menegaskan belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi meski harga minyak mentah dunia bergejolak. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menegaskan belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak mentah dunia melonjak akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kebijakan itu tetap mengacu pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar USD 70 per barel.
"Belum. Kan APBN kita kemarin di 70 dolar ICP. Jadi kita tunggu saja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah terus melakukan mitigasi cepat terhadap dampak ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengganggu stabilitas energi global. Langkah antisipatif dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Baca Juga: Minyak Dunia Mendidih, Bahlil Jamin Harga Pertalite Tetap Rp10.000
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Indonesia mengamankan sumber energi alternatif di luar kawasan Timur Tengah melalui kerja sama perdagangan Agreement of Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat serta optimalisasi aset PT Pertamina di Amerika Latin. Diversifikasi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan terganggu, termasuk kawasan Selat Hormuz.
Dalam dokumen kesepakatan dagang resiprokal itu, Indonesia berkomitmen membeli komoditas energi senilai total USD 15 miliar. Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar USD 3,5 miliar, minyak mentah USD 4,5 miliar, serta bensin hasil kilang USD 7 miliar guna memastikan ketersediaan stok nasional.
Menurut Airlangga, pengalaman krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi risiko. Pemerintah berupaya lebih sigap dalam merespons dinamika global agar gejolak harga tidak langsung membebani masyarakat.
"Di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi ya kita akan lanjutkan. Dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga," jelas Airlangga.
Baca Juga: Sepekan Perang Lawan Iran, Kerugian Ekonomi Israel Capai Rp49 Triliun
Di tengah situasi global yang masih sulit diprediksi, pemerintah menekankan pentingnya menjaga resiliensi ekonomi nasional. Stabilitas harga energi dan kepastian kebijakan fiskal diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan investor sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan eksternal.
"Belum. Kan APBN kita kemarin di 70 dolar ICP. Jadi kita tunggu saja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah terus melakukan mitigasi cepat terhadap dampak ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengganggu stabilitas energi global. Langkah antisipatif dilakukan untuk memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Baca Juga: Minyak Dunia Mendidih, Bahlil Jamin Harga Pertalite Tetap Rp10.000
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Indonesia mengamankan sumber energi alternatif di luar kawasan Timur Tengah melalui kerja sama perdagangan Agreement of Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat serta optimalisasi aset PT Pertamina di Amerika Latin. Diversifikasi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan terganggu, termasuk kawasan Selat Hormuz.
Dalam dokumen kesepakatan dagang resiprokal itu, Indonesia berkomitmen membeli komoditas energi senilai total USD 15 miliar. Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar USD 3,5 miliar, minyak mentah USD 4,5 miliar, serta bensin hasil kilang USD 7 miliar guna memastikan ketersediaan stok nasional.
Menurut Airlangga, pengalaman krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi risiko. Pemerintah berupaya lebih sigap dalam merespons dinamika global agar gejolak harga tidak langsung membebani masyarakat.
"Di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi ya kita akan lanjutkan. Dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga," jelas Airlangga.
Baca Juga: Sepekan Perang Lawan Iran, Kerugian Ekonomi Israel Capai Rp49 Triliun
Di tengah situasi global yang masih sulit diprediksi, pemerintah menekankan pentingnya menjaga resiliensi ekonomi nasional. Stabilitas harga energi dan kepastian kebijakan fiskal diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan investor sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan eksternal.
(nng)
Lihat Juga :
