Kerja Sama RI-Jepang Buka Jalan Transisi Hijau, Ekonom: Momentum Perkuat Ketahanan Energi
Rabu, 18 Maret 2026 - 20:57 WIB
loading...
Kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral kritis dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong transisi energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral kritis dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong transisi energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan energi nuklir, ekspor LNG, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Hendry Cahyono menilai kesepakatan ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia semakin serius dalam mengembangkan energi bersih berbasis teknologi maju.
“Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang,” kata Hendry saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3).
Baca Juga: Jalankan Mandat Prabowo Terkait Transisi Energi, Pertamina Wujudkan Transportasi Hijau
Kerja sama ini tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC) yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa.
Menurut dia, kerja sama dengan Jepang memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi energi baru, termasuk nuklir yang selama ini terkendala biaya investasi dan transfer teknologi. Hendry menekankan, potensi keuntungan kerja sama ini juga sangat besar jika dikaitkan dengan kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, terutama untuk mendukung ekosistem energi bersih.
“Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia, serta cadangan bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang. Ini menjadi modal kuat untuk hilirisasi dan pengembangan industri energi hijau,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini tidak hanya soal pasokan energi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi berlapis bagi Indonesia. Mulai dari peningkatan efisiensi produksi hingga penciptaan lapangan kerja.
“Diharapkan ada multiplier effect bagi efisiensi produksi nasional, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja,” kata Hendry.
Baca Juga: Pacu Transisi Energi 100 Gigawatt Tenaga Surya, Prabowo: Banyak Negara Lebih Menyedihkan
Lebih lanjut, Hendry menyebut di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, langkah Indonesia memperkuat kerja sama energi dinilai sebagai keputusan yang tepat dan visioner.
“Langkah ini merupakan respons rasional terhadap disrupsi geopolitik. Posisi Indonesia saat ini justru berada pada window of opportunity yang sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, Hendry mengingatkan, pentingnya memastikan implementasi kerja sama berjalan optimal, terutama dalam aspek alih teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Meskipun Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara maju dalam pengembangan energi nuklir, Hendry menyebut kondisi tersebut justru memberi keuntungan tersendiri.
“Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain, termasuk dari kasus Fukushima, sehingga bisa langsung mengadopsi teknologi yang lebih aman tanpa mengulang kesalahan masa lalu,” pungkasnya.
Sebelumnya penandatanganan MoU energi ini dilakukan Bahlil dan Akazawa dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela kegiatan Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026).
Kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi dengan tetap mengutamakan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang untuk mengembangkan energi rendah karbon.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Hendry Cahyono menilai kesepakatan ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia semakin serius dalam mengembangkan energi bersih berbasis teknologi maju.
“Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang,” kata Hendry saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3).
Baca Juga: Jalankan Mandat Prabowo Terkait Transisi Energi, Pertamina Wujudkan Transportasi Hijau
Kerja sama ini tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC) yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa.
Menurut dia, kerja sama dengan Jepang memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi energi baru, termasuk nuklir yang selama ini terkendala biaya investasi dan transfer teknologi. Hendry menekankan, potensi keuntungan kerja sama ini juga sangat besar jika dikaitkan dengan kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, terutama untuk mendukung ekosistem energi bersih.
“Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia, serta cadangan bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang. Ini menjadi modal kuat untuk hilirisasi dan pengembangan industri energi hijau,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini tidak hanya soal pasokan energi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi berlapis bagi Indonesia. Mulai dari peningkatan efisiensi produksi hingga penciptaan lapangan kerja.
“Diharapkan ada multiplier effect bagi efisiensi produksi nasional, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja,” kata Hendry.
Baca Juga: Pacu Transisi Energi 100 Gigawatt Tenaga Surya, Prabowo: Banyak Negara Lebih Menyedihkan
Lebih lanjut, Hendry menyebut di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, langkah Indonesia memperkuat kerja sama energi dinilai sebagai keputusan yang tepat dan visioner.
“Langkah ini merupakan respons rasional terhadap disrupsi geopolitik. Posisi Indonesia saat ini justru berada pada window of opportunity yang sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, Hendry mengingatkan, pentingnya memastikan implementasi kerja sama berjalan optimal, terutama dalam aspek alih teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Meskipun Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara maju dalam pengembangan energi nuklir, Hendry menyebut kondisi tersebut justru memberi keuntungan tersendiri.
“Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain, termasuk dari kasus Fukushima, sehingga bisa langsung mengadopsi teknologi yang lebih aman tanpa mengulang kesalahan masa lalu,” pungkasnya.
Sebelumnya penandatanganan MoU energi ini dilakukan Bahlil dan Akazawa dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela kegiatan Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026).
Kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi dengan tetap mengutamakan standar keselamatan yang tinggi. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpeluang memanfaatkan pengalaman dan teknologi Jepang untuk mengembangkan energi rendah karbon.
(akr)
Lihat Juga :
