Sinyal Bahaya APBN! Rasio Utang RI Lampaui Batas Aman IMF, Ekonom Ingatkan Risiko Gagal Bayar?

Kamis, 19 Maret 2026 - 10:27 WIB
loading...
Sinyal Bahaya APBN!...
Di balik klaim pemerintah bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, sebuah peringatan keras muncul menyoroti risiko beban utang yang kian berat, dan sudah memasuki zona merah. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Di balik klaim pemerintah bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terjaga, sebuah peringatan keras muncul dari pengamat ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky. Ia menyoroti risiko beban utang negara yang kian berat, dan sudah memasuki zona merah dan melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Lembaga Moneter Internasional (IMF).

Awalil menekankan, bahwa masyarakat dan pembuat kebijakan tidak boleh lagi hanya terpaku pada Debt to GDP Ratio (rasio utang terhadap PDB). Indikator yang lebih krusial saat ini adalah Debt Service Ratio (DSR), yakni seberapa besar pendapatan negara yang habis hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Berdasarkan analisis terbaru per Kamis (19/3/2026), beban bunga utang Indonesia pada tahun 2025 telah menyerap 18,66% dari total pendapatan negara. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dari batas aman yang disarankan IMF.

Baca Juga: Purbaya: Pilihan Sekarang Tambah Utang atau Kembali ke Krisis 1998

"Rekomendasi yang bisa diartikan sebagai batas aman adalah 7-10%. Namun kita sudah di angka 18 persen lebih. Ini alasan mengapa lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings merevisi prospek kredit Indonesia menjadi negatif," ungkap Awalil.



Jika menghitung beban utang secara total (debt service) yakni pelunasan pokok ditambah pembayaran bunga, angkanya mencapai Rp1.314 triliun pada 2025. Hal ini membuat DSR Indonesia berada di level 47,46%, jauh di atas ambang rekomendasi IMF yang berada di kisaran 25-35%.

Memasuki tahun 2026, tantangan fiskal diprediksi semakin curam. Awalil memaparkan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 disusun berdasarkan asumsi pertengahan 2025 yang kini tampak kurang realistis, terutama setelah pecahnya perang di Timur Tengah.

Pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan harga minyak berisiko membengkakkan posisi utang valas serta memperlebar defisit anggaran. Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2026 Tembus Rp7.364 Triliun

"Indikasi krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi... kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian," jelasnya menanggapi skenario pelebaran defisit.

Jika pemerintah mengambil opsi pelebaran defisit hingga 4,06% (Skenario 3), Awalil memprakirakan kebutuhan berutang secara bruto bisa melonjak hingga Rp2.020 triliun. Tantangan terbesarnya adalah mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah pasar yang sedang bergejolak.

"Seandainya, SBN yang diterbitkan tersebut terserap pun, akan ada masalah fiskal serius yang akan dihadapi. Sebagaimana dijelaskan di atas, maka semua rasio terkait utang akan lebih buruk dibanding rencana APBN. Beban utang makin meningkat dan berisiko menimbulkan gagal bayar, terutama dalam hal bunga utang," tegas Awalil.

Keseimbangan primer yang tercatat negatif menunjukkan bahwa saat ini pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang lama. Tanpa efisiensi yang ketat, risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang ekstrem menghantui keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ekonom Soroti Data Positif...
Ekonom Soroti Data Positif Fiskal dan Investasi, Narasi Sell Indonesia Dinilai Keliru
Dongkrak Investasi Rp69,3...
Dongkrak Investasi Rp69,3 Triliun, BP Batam Buktikan Mampu Mandiri Tanpa APBN
Indonesia Raih Komitmen...
Indonesia Raih Komitmen Pendanaan AIIB USD17 Miliar, Bukti Kepercayaan pada Fiskal RI
Tok! DPR dan Pemerintah...
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro KEM-PPKF 2027, Target Lifting Migas Dikerek
Menhub Minta Tambahan...
Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun, Buat Apa?
Utang Pemerintah Bengkak...
Utang Pemerintah Bengkak saat Swasta Lesu, Alarm bagi Fiskal Negara
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
MUI: Presiden Kurban...
MUI: Presiden Kurban Pakai APBN Tak Masalah secara Syariat demi Kepentingan Masyarakat
Gerindra Sebut Bantuan...
Gerindra Sebut Bantuan 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN Sah, Pernah Dilakukan pada Era Jokowi
Rekomendasi
Gelar Mimbar Mahasiswa,...
Gelar Mimbar Mahasiswa, BEM Persatuan Indonesia Sampaikan Lima Pernyataan Sikap
Untuk Pertama Kalinya,...
Untuk Pertama Kalinya, Turki Ekspor Kapal Perang
GKSI Berdayakan Peternak...
GKSI Berdayakan Peternak dan Koperasi Susu untuk Perkuat Program MBG
Berita Terkini
Trump Klaim Kesepakatan...
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Selamatkan Dunia dari Bencana Ekonomi
Diskon Tarif Transportasi...
Diskon Tarif Transportasi hingga 30% Kembali Menyapa selama Periode Libur Sekolah 2026
Dorong Ekonomi Hijau,...
Dorong Ekonomi Hijau, Kapal Api Group Rehabilitasi Mangrove di Semarang
Ini Daftar PLTU Terdampak...
Ini Daftar PLTU Terdampak Krisis Pasokan Batu Bara di Pulau Jawa
Dorong Kesejahteraan...
Dorong Kesejahteraan Petani, Inovasi Fungisida Syngenta Hadir di Jember
Lewat Platform Digital...
Lewat Platform Digital Elevate, SIG Perkuat Pengelolaan SDM dan Budaya Inovasi
Infografis
Bayar Bunga Warisan...
Bayar Bunga Warisan Jokowi Rp183 T, Prabowo Bakal Tarik Utang Rp775 T
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved