Hemat BBM, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Swasta Usai Lebaran
Sabtu, 21 Maret 2026 - 16:58 WIB
loading...
Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). FOTO/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mulai memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) segera setelah masa libur Lebaran usai. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi nasional di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia.
"WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (21/3).
Baca Juga: ASN-Swasta Bakal WFH 1 Hari Kerja dalam Seminggu usai Lebaran
Airlangga menjelaskan skema kerja fleksibel ini rencananya hanya akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan aturan teknis dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan seragam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, kebijakan satu hari WFH tersebut memiliki potensi besar dalam mengurangi beban subsidi energi. Berdasarkan perhitungan awal, pembatasan mobilitas pekerja selama satu hari dalam seminggu diproyeksikan mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20%.
Meskipun bertujuan untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini hanya dibatasi satu hari agar tidak mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara fleksibilitas dan produktivitas tetap menjadi prioritas utama agar roda ekonomi dan administrasi negara tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Hemat BBM, Indonesia Kaji Penerapan WFA Imbas Gangguan Pasokan
Pemerintah juga memberikan pengecualian tegas bagi para pekerja yang berada di sektor pelayanan publik primer yang membutuhkan kehadiran fisik. Sektor-sektor seperti kesehatan, keamanan, dan layanan administratif langsung tetap akan beroperasi secara normal tanpa mengikuti skema kerja dari rumah tersebut.
Untuk sektor swasta, pemerintah bersifat memberikan imbauan agar dapat menyesuaikan kebijakan serupa sesuai dengan karakteristik perusahaan masing-masing. Langkah kolektif ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi fluktuasi harga energi global yang kian dinamis.
"WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (21/3).
Baca Juga: ASN-Swasta Bakal WFH 1 Hari Kerja dalam Seminggu usai Lebaran
Airlangga menjelaskan skema kerja fleksibel ini rencananya hanya akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan aturan teknis dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri agar implementasi di lapangan berjalan efektif dan seragam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, kebijakan satu hari WFH tersebut memiliki potensi besar dalam mengurangi beban subsidi energi. Berdasarkan perhitungan awal, pembatasan mobilitas pekerja selama satu hari dalam seminggu diproyeksikan mampu menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga sekitar 20%.
Meskipun bertujuan untuk penghematan, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini hanya dibatasi satu hari agar tidak mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keseimbangan antara fleksibilitas dan produktivitas tetap menjadi prioritas utama agar roda ekonomi dan administrasi negara tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Hemat BBM, Indonesia Kaji Penerapan WFA Imbas Gangguan Pasokan
Pemerintah juga memberikan pengecualian tegas bagi para pekerja yang berada di sektor pelayanan publik primer yang membutuhkan kehadiran fisik. Sektor-sektor seperti kesehatan, keamanan, dan layanan administratif langsung tetap akan beroperasi secara normal tanpa mengikuti skema kerja dari rumah tersebut.
Untuk sektor swasta, pemerintah bersifat memberikan imbauan agar dapat menyesuaikan kebijakan serupa sesuai dengan karakteristik perusahaan masing-masing. Langkah kolektif ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi fluktuasi harga energi global yang kian dinamis.
(nng)
Lihat Juga :
