Kemenhub Tindak Tegas Pelanggar Aturan ODOL Selama Lebaran, 124 Perusahaan Truk Diganjar Sanksi
Senin, 23 Maret 2026 - 14:00 WIB
loading...
Kemenhub menindak tegas pelanggaran aturan pembatasan angkutan barang selama periode Angkutan Lebaran 1447 Hijriah. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menindak tegas pelanggaran aturan pembatasan angkutan barang selama periode Angkutan Lebaran 1447 Hijriah.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan, tercatat sebanyak 124 perusahaan angkutan barang dikenai sanksi administratif karena melanggar ketentuan, termasuk pelanggaran kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Ia menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi selama masa pembatasan operasional angkutan barang sejak H-8 hingga hari H Lebaran. Bahkan, beberapa perusahaan tercatat melakukan pelanggaran berulang hingga tiga kali.
"Sebanyak 124 pemilik truk angkutan barang melakukan pelanggaran pembatasan operasional, dan ada yang melanggar lebih dari satu kali," ujar Aan dalam keterangannya resmi, Minggu (22/3/2026).
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Mahal saat Lebaran Tak Langgar Aturan, Kemenhub Ungkap Alasannya
Selain itu, berdasarkan data RFID di KM 54 B ruas JORR E pada 13–21 Maret 2026, terdapat 158 kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga hingga lima yang tetap melintas saat masa pembatasan. Kendaraan tersebut juga terindikasi melanggar aturan ODOL, yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kerusakan infrastruktur jalan.
Sebagai bentuk penegakan aturan, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan kepada perusahaan pelanggar. Mereka juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.
Aan menegaskan, jika peringatan tersebut tidak diindahkan, pemerintah tidak segan untuk meningkatkan sanksi hingga pembekuan izin operasional perusahaan.
"Apabila sanksi peringatan tidak dipatuhi, maka akan diberlakukan pembekuan izin. Langkah ini kami ambil demi menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya menjelang puncak arus balik Lebaran," tegasnya.
Baca Juga: 6,2 Juta Orang Mudik Naik Angkutan Umum H-4 Lebaran, Kereta Api Jadi Favorit
Di sisi lain, penerapan kebijakan pembatasan angkutan barang terbukti efektif menekan volume kendaraan berat di jalan tol. Data menunjukkan terjadi penurunan signifikan kendaraan angkutan barang golongan III hingga V sebesar 69,83 persen, dari sebelumnya 131.267 kendaraan menjadi 39.608 kendaraan.
Selama periode tersebut, sebanyak 3.968 kendaraan angkutan barang juga telah dialihkan di 17 ruas tol pada 54 lokasi strategis, termasuk Tol Dalam Kota, Jagorawi, Jakarta–Cikampek, Cipularang, hingga ruas Trans Jawa seperti Semarang–Solo dan Surabaya–Gempol.
Kebijakan pembatasan ini berlaku bagi kendaraan sumbu tiga ke atas, kendaraan dengan kereta gandengan atau tempelan, serta kendaraan pengangkut hasil tambang, galian, dan bahan bangunan.
Aan menambahkan, pihaknya tetap mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah mematuhi aturan selama periode Angkutan Lebaran. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan kenyamanan di jalan raya.
"Kami berterima kasih kepada para pengusaha logistik yang telah patuh. Mari kita bersama menjaga keselamatan di jalan, terutama pada momen penting seperti Lebaran," pungkasnya.
Sebagai Sekretaris Jenderal Indonesia Mining Association (IMA), Tony menekankan bahwa kebijakan perusahaan adalah menitikberatkan pada aspek operasional yang dapat dikendalikan secara internal, daripada sekadar mengejar target laba yang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.
"Pendapatannya kalau pendapatan itu kan tergantung dengan harganya. Tapi kan kita rencana produksinya, kami selalu merencanakan yang bisa kami kendalikan. Kalau harga kan bukan kita yang mengendalikan," jelasnya.
Oleh karena itu, pengendalian produksi dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama PTFI guna menjaga keberlangsungan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia tersebut.
"Jadi kita kendalikan yang kita bisa kendalikan adalah produksi dan lain sebagainya, operasional, itu yang kita punya target. Bukan target keuntungan," pungkas Tony.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan, tercatat sebanyak 124 perusahaan angkutan barang dikenai sanksi administratif karena melanggar ketentuan, termasuk pelanggaran kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Ia menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi selama masa pembatasan operasional angkutan barang sejak H-8 hingga hari H Lebaran. Bahkan, beberapa perusahaan tercatat melakukan pelanggaran berulang hingga tiga kali.
"Sebanyak 124 pemilik truk angkutan barang melakukan pelanggaran pembatasan operasional, dan ada yang melanggar lebih dari satu kali," ujar Aan dalam keterangannya resmi, Minggu (22/3/2026).
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Mahal saat Lebaran Tak Langgar Aturan, Kemenhub Ungkap Alasannya
Selain itu, berdasarkan data RFID di KM 54 B ruas JORR E pada 13–21 Maret 2026, terdapat 158 kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga hingga lima yang tetap melintas saat masa pembatasan. Kendaraan tersebut juga terindikasi melanggar aturan ODOL, yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kerusakan infrastruktur jalan.
Sebagai bentuk penegakan aturan, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan kepada perusahaan pelanggar. Mereka juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.
Aan menegaskan, jika peringatan tersebut tidak diindahkan, pemerintah tidak segan untuk meningkatkan sanksi hingga pembekuan izin operasional perusahaan.
"Apabila sanksi peringatan tidak dipatuhi, maka akan diberlakukan pembekuan izin. Langkah ini kami ambil demi menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya menjelang puncak arus balik Lebaran," tegasnya.
Baca Juga: 6,2 Juta Orang Mudik Naik Angkutan Umum H-4 Lebaran, Kereta Api Jadi Favorit
Di sisi lain, penerapan kebijakan pembatasan angkutan barang terbukti efektif menekan volume kendaraan berat di jalan tol. Data menunjukkan terjadi penurunan signifikan kendaraan angkutan barang golongan III hingga V sebesar 69,83 persen, dari sebelumnya 131.267 kendaraan menjadi 39.608 kendaraan.
Selama periode tersebut, sebanyak 3.968 kendaraan angkutan barang juga telah dialihkan di 17 ruas tol pada 54 lokasi strategis, termasuk Tol Dalam Kota, Jagorawi, Jakarta–Cikampek, Cipularang, hingga ruas Trans Jawa seperti Semarang–Solo dan Surabaya–Gempol.
Kebijakan pembatasan ini berlaku bagi kendaraan sumbu tiga ke atas, kendaraan dengan kereta gandengan atau tempelan, serta kendaraan pengangkut hasil tambang, galian, dan bahan bangunan.
Aan menambahkan, pihaknya tetap mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah mematuhi aturan selama periode Angkutan Lebaran. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keselamatan dan kenyamanan di jalan raya.
"Kami berterima kasih kepada para pengusaha logistik yang telah patuh. Mari kita bersama menjaga keselamatan di jalan, terutama pada momen penting seperti Lebaran," pungkasnya.
Sebagai Sekretaris Jenderal Indonesia Mining Association (IMA), Tony menekankan bahwa kebijakan perusahaan adalah menitikberatkan pada aspek operasional yang dapat dikendalikan secara internal, daripada sekadar mengejar target laba yang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global.
"Pendapatannya kalau pendapatan itu kan tergantung dengan harganya. Tapi kan kita rencana produksinya, kami selalu merencanakan yang bisa kami kendalikan. Kalau harga kan bukan kita yang mengendalikan," jelasnya.
Oleh karena itu, pengendalian produksi dan efisiensi operasional menjadi prioritas utama PTFI guna menjaga keberlangsungan tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia tersebut.
"Jadi kita kendalikan yang kita bisa kendalikan adalah produksi dan lain sebagainya, operasional, itu yang kita punya target. Bukan target keuntungan," pungkas Tony.
(nng)
Lihat Juga :
