Evaluasi Ketat SPPG Kunci Jaga Kepercayaan Program MBG
Jum'at, 27 Maret 2026 - 21:18 WIB
loading...
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat evaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat evaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan melalui inspeksi mendadak sebagai upaya memastikan standar layanan tetap terjaga di tengah tingginya ekspektasi publik.
Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) Fajar Rahmadi menilai evaluasi berkala sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. “Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG,” ujarnya dalam seperti dikutip, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga: Istana Pastikan Tak Potong Anggaran MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih
BGN secara rutin melakukan sidak ke sejumlah SPPG di berbagai wilayah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas menu yang disajikan. Langkah ini juga menjadi respons atas tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan program tersebut.
Hasil penelitian RISED menunjukkan dukungan terhadap MBG cukup luas di berbagai lapisan masyarakat. Sebanyak 85 persen dukungan berasal dari kelompok berpengeluaran di bawah Rp1 juta per bulan, sementara dukungan juga datang dari kelompok menengah hingga atas dengan proporsi 60–78 persen.
Meski demikian, evaluasi dinilai tetap diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan di lapangan, seperti ketepatan distribusi, variasi menu, hingga kualitas makanan. Pemerintah diharapkan tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan standar pelaksanaan program.
Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Albertus Dony Dewantoro menegaskan pentingnya penerapan SOP secara konsisten di seluruh dapur SPPG. Ia menemukan masih adanya pelanggaran, seperti pekerja yang tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan hingga kondisi dapur yang belum memenuhi standar higienitas. “Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegasnya.
Baca Juga: Nanik S Deyang: MBG Bukan Bisnis, tapi Program Kemanusiaan
BGN menyatakan akan memberikan sanksi tegas, termasuk penghentian sementara operasional bagi SPPG yang tidak memenuhi standar. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas layanan secara menyeluruh. Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah optimistis program MBG dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) Fajar Rahmadi menilai evaluasi berkala sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. “Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG,” ujarnya dalam seperti dikutip, Jumat (27/3/2026).
Baca Juga: Istana Pastikan Tak Potong Anggaran MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih
BGN secara rutin melakukan sidak ke sejumlah SPPG di berbagai wilayah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas menu yang disajikan. Langkah ini juga menjadi respons atas tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan program tersebut.
Hasil penelitian RISED menunjukkan dukungan terhadap MBG cukup luas di berbagai lapisan masyarakat. Sebanyak 85 persen dukungan berasal dari kelompok berpengeluaran di bawah Rp1 juta per bulan, sementara dukungan juga datang dari kelompok menengah hingga atas dengan proporsi 60–78 persen.
Meski demikian, evaluasi dinilai tetap diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan di lapangan, seperti ketepatan distribusi, variasi menu, hingga kualitas makanan. Pemerintah diharapkan tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan standar pelaksanaan program.
Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Albertus Dony Dewantoro menegaskan pentingnya penerapan SOP secara konsisten di seluruh dapur SPPG. Ia menemukan masih adanya pelanggaran, seperti pekerja yang tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan hingga kondisi dapur yang belum memenuhi standar higienitas. “Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegasnya.
Baca Juga: Nanik S Deyang: MBG Bukan Bisnis, tapi Program Kemanusiaan
BGN menyatakan akan memberikan sanksi tegas, termasuk penghentian sementara operasional bagi SPPG yang tidak memenuhi standar. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas layanan secara menyeluruh. Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah optimistis program MBG dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan anggaran negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
(nng)
Lihat Juga :
