Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking
Rabu, 01 April 2026 - 14:30 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).
Di hadapan para investor Jepang, Presiden secara khusus memuji efektivitas Gugus Tugas Khusus Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk menjadi solusi cepat bagi para pengusaha yang menghadapi kendala administratif maupun hambatan bisnis lainnya di lapangan.
"Kami telah membentuk gugus tugas khusus, yang kami sebut Gugus Tugas Debottlenecking. Perusahaan mana pun di Indonesia, yang aktif di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi penundaan, rintangan administratif, dieksploitasi, dapat langsung menghubungi Gugus Tugas ini," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga: Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?
Presiden menyebut, gugus tugas yang dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan fokus utama menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan seringkali dianggap tidak rasional bagi pelaku usaha.
“Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung menangani masalah inti,” ungkapnya.
Presiden bahkan menyatakan siap menerima langsung keluhan pengusaha yang mengalami kendala bisnis. "Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," ujar Prabowo.
Baca Juga: Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing
Saat ini Satgas Debottlenecking sedang menangani hambatan investasi proyek LNG Blok Masela, salah satu investasi hulu migas terbesar yang dioperatori INPEX Corporation melalui anak usahanya INPEX Masela Ltd.
Ketika memimpin sidang Debottlenecking pada 24 Februari 2026, Menkeu Purbaya menegaskan, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aduan melalui kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
"Sidang ini bukan hanya untuk menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu, memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat,” tukas Menkeu Purbaya.
Di hadapan para investor Jepang, Presiden secara khusus memuji efektivitas Gugus Tugas Khusus Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk menjadi solusi cepat bagi para pengusaha yang menghadapi kendala administratif maupun hambatan bisnis lainnya di lapangan.
"Kami telah membentuk gugus tugas khusus, yang kami sebut Gugus Tugas Debottlenecking. Perusahaan mana pun di Indonesia, yang aktif di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi penundaan, rintangan administratif, dieksploitasi, dapat langsung menghubungi Gugus Tugas ini," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga: Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?
Presiden menyebut, gugus tugas yang dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan fokus utama menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan seringkali dianggap tidak rasional bagi pelaku usaha.
“Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung menangani masalah inti,” ungkapnya.
Presiden bahkan menyatakan siap menerima langsung keluhan pengusaha yang mengalami kendala bisnis. "Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," ujar Prabowo.
Baca Juga: Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing
Saat ini Satgas Debottlenecking sedang menangani hambatan investasi proyek LNG Blok Masela, salah satu investasi hulu migas terbesar yang dioperatori INPEX Corporation melalui anak usahanya INPEX Masela Ltd.
Ketika memimpin sidang Debottlenecking pada 24 Februari 2026, Menkeu Purbaya menegaskan, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aduan melalui kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
"Sidang ini bukan hanya untuk menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu, memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat,” tukas Menkeu Purbaya.
(akr)
Lihat Juga :
