Ekonomi Sirkular dan Peran Perempuan Perkuat Ketahanan Iklim

JAKARTA - Perempuan memainkan peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi berbasis lingkungan di tengah krisis iklim. Keterlibatan mereka dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong praktik perhutanan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Temuan ini mengemuka dalam buku Echoes of Partnership yang diterbitkan KONEKSI, yang merangkum kolaborasi riset Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transformasi ekonomi hijau.

“Di banyak tempat terdapat women champions yang menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar peneliti BRIN, Lilis Mulyani dalam pernyataannya dikutip, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga: Meja Keabadian, Potret Indonesia dalam Kacamata Penyair Perempuan Korea

Ia menjelaskan, perempuan tidak hanya berperan dalam menjaga hutan, tetapi juga mendukung ketahanan penghidupan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Namun demikian, kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam perhutanan sosial masih menghadapi tantangan di lapangan meskipun secara regulasi telah diakomodasi.

Menurut Lilis, perempuan cenderung terlibat dalam aspek konservasi dan perlindungan biodiversitas, sementara laki-laki lebih dominan pada pemanfaatan ekonomi hutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan hingga 20–30 persen dalam pengelolaan perhutanan sosial.



Selain itu, buku tersebut juga menyoroti pentingnya transisi menuju ekonomi sirkular sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis iklim. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Peneliti Monash University, Tanvi Maheswari, menyatakan bahwa implementasi ekonomi sirkular, seperti dalam program pemulihan Sungai Citarum, dapat dilakukan melalui pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, mulai dari pengurangan limbah hingga pemanfaatan kembali material bernilai.

“Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujarnya, menekankan pentingnya pendekatan berbasis lokal dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Baca Juga: Kewirausahaan Mikro dan Jalan Panjang Pemberdayaan Perempuan

Sementara itu, pemerintah mengakui tantangan dalam upaya adaptasi perubahan iklim masih cukup besar, terutama terkait keterbatasan pendanaan dan koordinasi antar lembaga. Hal ini menjadi perhatian dalam memperkuat implementasi kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, buku Echoes of Partnership menegaskan bahwa krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pelibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Peluncuran buku ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Summit 2026, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara dalam menghadirkan inovasi untuk pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.