Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas
Selasa, 21 April 2026 - 15:47 WIB
loading...
Fluktuasi harga minyak goreng yang masih cukup tinggi jadi sorotan. Hingga minggu ketiga April, kenaikan harga minyak goreng tercatat terjadi di 207 kabupaten/kota. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti adanya fluktuasi harga minyak goreng yang masih cukup tinggi. Hingga minggu ketiga April, kenaikan harga minyak goreng tercatat terjadi di 207 kabupaten/kota, meningkat dari 177 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa penting bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk menaruh perhatian lebih intensif. Menurutnya hal tersebut sebagai langkah intervensi Pemerintah guna meredam fluktuasi minyak goreng.
"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ungkap Ateng dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga: Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga
Menanggapi hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) , I Gusti Ketut Astawa mengatakan, bahwa Pemerintah terus mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat, Minyakita.
Ia menyebutkan tren harga Minyakita mulai menunjukkan penurunan, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi. Baca Juga: Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 17 April, harga rata-rata Minyakita secara nasional berada di Rp15.982 per liter, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Meski begitu, sebanyak 28 provinsi telah mencatat harga sesuai HET.
Ia pun mengusulkan agar BUMN pangan mendapatkan alokasi DMO hingga 60% guna memperkuat pengawasan dan memperlancar distribusi ke pasar rakyat. Saat ini realisasi DMO melalui BUMN baru mencapai sekitar 50,07 persen atau 228,2 ribu ton.
"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer," kata Ketut.
Ketut menilai, rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab tingginya harga di tingkat konsumen. Ia menyoroti praktik marketing lepas yang menambah jalur distribusi sehingga harga menjadi lebih mahal.
Menurutnya, penting bagi Pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa penting bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk menaruh perhatian lebih intensif. Menurutnya hal tersebut sebagai langkah intervensi Pemerintah guna meredam fluktuasi minyak goreng.
"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali," ungkap Ateng dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga: Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga
Menanggapi hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) , I Gusti Ketut Astawa mengatakan, bahwa Pemerintah terus mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng rakyat, Minyakita.
Ia menyebutkan tren harga Minyakita mulai menunjukkan penurunan, meskipun masih terdapat tantangan dalam distribusi. Baca Juga: Bapanas Ancam Pemain di Balik Kelangkaan Minyak Goreng
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 17 April, harga rata-rata Minyakita secara nasional berada di Rp15.982 per liter, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Meski begitu, sebanyak 28 provinsi telah mencatat harga sesuai HET.
Ia pun mengusulkan agar BUMN pangan mendapatkan alokasi DMO hingga 60% guna memperkuat pengawasan dan memperlancar distribusi ke pasar rakyat. Saat ini realisasi DMO melalui BUMN baru mencapai sekitar 50,07 persen atau 228,2 ribu ton.
"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer," kata Ketut.
Ketut menilai, rantai distribusi yang panjang menjadi salah satu penyebab tingginya harga di tingkat konsumen. Ia menyoroti praktik marketing lepas yang menambah jalur distribusi sehingga harga menjadi lebih mahal.
Menurutnya, penting bagi Pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.
(akr)
Lihat Juga :
