Dikunjungi Kepala BPH Migas, Nelayan Pelabuhan Krui Curhat Ini

KRUI - Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Tim melakukan kunjungan lapangan ketersediaan dan pendistribusian BBM di sentra nelayan pelabuhan Krui Kabupaten Pesisir Barat, Lampung (19/09/2020). Kunjungan juga didampingi Sales Branch Manager (SBM) IV Lampung-Bengkulu PT. Pertamina (Persero) Ferry Fernando.

Tercatat, Krui yang berada di pesisir Samudera Hindia adalah Ibu kota dari Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sebelumnya, Pesisir Barat ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat. Wilayah Krui terkenal sebagai tempat nelayan mendapatkan ikan Blue Marlin atau yang dikenal dengan ikan Tuhuk oleh masyarakat sekitar mulai bobot 2 kwital sampai yang terkecil 20 kg per ekor dengan harga di TPI sekitar Rp60 rb/kg.

Diketahui di wilayah ini belum ada penyalur BBM untuk nelayan (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan/SPBN) untuk memenuhi kebutuhan nelayan pelabuhan Krui. Para nelayan biasa mengambil BBM di kios pengecer sekitar.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BPH Migas berdialog dengan para nelayan terkait dengan potensi perikanan di Krui dan kendala yang dihadapi oleh para nelayan. Dijelaskan oleh pembina nelayan, yang juga Ketua Gapensi Kabupaten Pesisir Barat, Supardi Rudianto bahwa nelayan di Pelabuhan Krui ada lebih dari 4000-an, umumnya menggunakan kapal dengan BBM jenis premium, hanya 2 kapal yang menggunakan BBM solar.

Supardi menambahkan salah satu kapal patroli perhubungan yang sudah jarang ke Krui, karena kewenangan sudah beralih ke Provinsi. Kebanyakan nelayan tinggal di pulau Pisang, 40 menit dengan motor nelayan dari Krui. Disana ada 6 Desa, satu Kecamatan.

Lebih lanjut Supardi Rudianto menjelaskan bahwa kebutuhan BBM untuk nelayan di pelabuhan Krui sekitar 80 ton/hari atau kisaran 20 liter/hari untuk setiap motor nelayan.

"Selama ini para nelayan membeli BBM ke pengecer atau koperasi yang diambil dari SPBU terdekat dengan harga jual Rp8.000/liter, padahal harga di SPBU Rp6.450/liter. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap penghasilan nelayan.
" jelas Supardi Rudianto.

Ia juga menyampaikan, pihaknya beberapa kali mengusulkan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan agar didirikan SPBN. Akan tetapi belum mendapatkan ada respon yang konkrit baik dari Pemerintah daerah maupun Pertamina.