Siap-siap! Lonjakan Biaya Plastik Picu Kenaikan Harga Minyak Goreng
Senin, 27 April 2026 - 14:21 WIB
loading...
Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik sulit dihindari karena terjadi lonjakan harga kemasan plastik.
Ia menjelaskan, lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan dari ketidakstabilan geopolitik serta gangguan pada rantai distribusi. Diyakini juga olehnya bahwa lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.
"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Baca Juga: Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas
Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.
Esther menambahkan, bahwa secara makro, kenaikan harga minyak goreng bisa mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.
Baca Juga: Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga
Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.
Mohammad Faisal menjelaskan bahwa selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.
"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.
Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan. "Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.
Ia mengakui, bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas.
"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Ia menjelaskan, lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan dari ketidakstabilan geopolitik serta gangguan pada rantai distribusi. Diyakini juga olehnya bahwa lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.
"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Baca Juga: Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas
Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.
Esther menambahkan, bahwa secara makro, kenaikan harga minyak goreng bisa mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.
Baca Juga: Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga
Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.
Mohammad Faisal menjelaskan bahwa selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.
"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.
Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan. "Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.
Ia mengakui, bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas.
"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
