Beban Biaya Perawatan Tinggi, Jumlah Pesawat Beroperasi di RI Kian Menyusut
Kamis, 07 Mei 2026 - 13:34 WIB
loading...
Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025. Tercatat pesawat yang beroperasi pada tahun 2023 sebanyak 593 unit, turun menjadi 582 pada tahun 2024, dan 578 unit pada tahun 2025.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di RI bukan tanpa sebab. Beban biaya perawatan pesawat yang tinggi ditambah tekanan fiskal memperburuk kondisi industri jasa MRO (Maintenance, Repair, and Operations).
"Kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang mengalami tantangan. Tantangan semakin kompleks, terlebih turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Juga tekanan biaya tinggi," ujar Menperin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (7/5/2026).
Baca Juga: Efek Rupiah Babak Belur, Maskapai Teriak Minta Tolong
Pada kesempatan tersebut, AGK memaparkan ada 3 faktor penyebab turunnya jumlah pesawat yang beroperasi. Seperti gangguan rantai pasok global, akses terhadap komponen pesawat yang krusial, serta pemberlakukan tarif impor yang tinggi dan hambatan fiskal.
Bahkan sekitar 74 persen dari total HS Code atau kode klasifikasi barang internasional untuk komponen perawatan pesawat di RI dikenakan bea masuk dengan tarif 2,5 sampai 22,2 persen. Jumlah paling besar adalah untuk mesin dan komponen sparepart yang banyak didatangkan dari luar.
Menperin menjelaskan Indonesia merupakan market MRO yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun hampir setengahnya atau 46 persen dari market tersebut, pekerjaannya masih dilakukan di luar negeri, terutama engine dan component.
Perawatan airframe dan line maintenance menyumbang kurang dari 50 persen total pasar, dan lebih dari 90 persen aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh MRO dalam negeri. Perawatan ini mencakup pemeriksaan tekanan ban dan keausan rem, pengisian cairan hidrolik, penggantian komponen ringan seperti lampu navigasi, roda, dan lainnya.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Kerek Harga Avtur, Siap-siap Tiket Pesawat Naik
Sementara untuk perawatan engine dan component menyumbang lebih dari 50 persen total pasar MRO. Namun sebagian besar atau lebih dari 70 persen aktivitas perawatan masih dilakukan oleh perusahaan MRO asing, sekaligus terdapat pengenaan pungutan tarif oleh negara.
Kondisi beban perawatan tinggi karena masih dikerjakan dari luar negeri ini akhirnya berdampak pada pembentukan komponen harga tiket. Belum lagi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, praktis memberi tekanan tambahan terhadap maskapai.
Komponen harga tiket pesawat terdiri dari basic fare (harga dasar tiket yang ditentukan dari TBB/TBA) sebesar 75,3 persen, fuel surcharge sebesar 8,5 persen, passenger service charge (termasuk airport tax) sebesar 6 persen, PPN 9,9 persen, dan Iuran Wajib Asuransi sebesar 0,3 persen. Selain pungutan bea masuk dari 74 persen komponen perawatan mesin pesawat, Pemerintah juga memungut PPN dari setiap pembelian tiket pesawat.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan penurunan jumlah pesawat yang beroperasi di RI bukan tanpa sebab. Beban biaya perawatan pesawat yang tinggi ditambah tekanan fiskal memperburuk kondisi industri jasa MRO (Maintenance, Repair, and Operations).
"Kita juga perlu mengakui bahwa industri MRO di Indonesia sedang mengalami tantangan. Tantangan semakin kompleks, terlebih turunnya jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Juga tekanan biaya tinggi," ujar Menperin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (7/5/2026).
Baca Juga: Efek Rupiah Babak Belur, Maskapai Teriak Minta Tolong
Pada kesempatan tersebut, AGK memaparkan ada 3 faktor penyebab turunnya jumlah pesawat yang beroperasi. Seperti gangguan rantai pasok global, akses terhadap komponen pesawat yang krusial, serta pemberlakukan tarif impor yang tinggi dan hambatan fiskal.
Bahkan sekitar 74 persen dari total HS Code atau kode klasifikasi barang internasional untuk komponen perawatan pesawat di RI dikenakan bea masuk dengan tarif 2,5 sampai 22,2 persen. Jumlah paling besar adalah untuk mesin dan komponen sparepart yang banyak didatangkan dari luar.
Menperin menjelaskan Indonesia merupakan market MRO yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun hampir setengahnya atau 46 persen dari market tersebut, pekerjaannya masih dilakukan di luar negeri, terutama engine dan component.
Perawatan airframe dan line maintenance menyumbang kurang dari 50 persen total pasar, dan lebih dari 90 persen aktivitas tersebut sudah dilakukan oleh MRO dalam negeri. Perawatan ini mencakup pemeriksaan tekanan ban dan keausan rem, pengisian cairan hidrolik, penggantian komponen ringan seperti lampu navigasi, roda, dan lainnya.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Kerek Harga Avtur, Siap-siap Tiket Pesawat Naik
Sementara untuk perawatan engine dan component menyumbang lebih dari 50 persen total pasar MRO. Namun sebagian besar atau lebih dari 70 persen aktivitas perawatan masih dilakukan oleh perusahaan MRO asing, sekaligus terdapat pengenaan pungutan tarif oleh negara.
Kondisi beban perawatan tinggi karena masih dikerjakan dari luar negeri ini akhirnya berdampak pada pembentukan komponen harga tiket. Belum lagi ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, praktis memberi tekanan tambahan terhadap maskapai.
Komponen harga tiket pesawat terdiri dari basic fare (harga dasar tiket yang ditentukan dari TBB/TBA) sebesar 75,3 persen, fuel surcharge sebesar 8,5 persen, passenger service charge (termasuk airport tax) sebesar 6 persen, PPN 9,9 persen, dan Iuran Wajib Asuransi sebesar 0,3 persen. Selain pungutan bea masuk dari 74 persen komponen perawatan mesin pesawat, Pemerintah juga memungut PPN dari setiap pembelian tiket pesawat.
(nng)
Lihat Juga :
