Mengulik Kerentanan Ekonomi Nasional di Balik Angka Pertumbuhan 5,61 Persen

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 memang mencatatkan angka yang terlihat impresif, yakni mencapai 5,61%. Namun di balik besaran angka tersebut, tersimpan kerentanan fundamental ekonomi makro yang sewaktu-waktu bisa memukul balik stabilitas perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi domestik secara sekilas memang tampak tangguh jika merujuk pada tren peningkatan secara tahunan (year on year). Meski begitu, tingginya angka tersebut belum sejalan dengan kondisi riil di lapangan, terutama jika membedah lebih dalam indikator mikroekonomi dan sektor riil seperti industri pengolahan.

Kepala Center of Macroeconomics dan Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai capaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif belum mencerminkan fundamental ekonomi secara keseluruhan. Hal ini memicu ketimpangan antara data di atas kertas dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku industri maupun masyarakat di lapisan bawah.

Baca Juga: Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok

"Masih terjadi paradoks antara indikator makro dengan berbagai indikator atau realitas khususnya di manufaktur, atau sektoral itu masih belum bisa dirasakan. Apalagi di masyarakat, terutama di masyarakat yang menengah ke bawah," ujar Rizal dalam diskusi yang diselenggarakan INDEF secara daring, dikutip Selasa (12/5/2026).



Tekanan fundamental ini salah satunya bersumber dari kondisi fiskal negara yang dipaksa bekerja ekstra keras sejak awal tahun. Belanja pemerintah tercatat melonjak tajam hingga 21,81%, yang berimbas langsung pada melebarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut

Tercatat, defisit anggaran pada kuartal I-2026 nyaris menyentuh level 1% dari PDB, atau menembus angka Rp240 triliun. Padahal, pemerintah memiliki batasan ruang gerak defisit maksimal sebesar 3 persen untuk keseluruhan tahun berjalan.

"Artinya kalau satu triwulan saja sudah hampir 1 persen, kita masih ada sisa tiga triwulan lagi. Sangat sulit rasanya untuk menjaga 3 persen dengan tetap mengutamakan belanja fiskal yang fantastis jika stimulus itu tidak benar-benar menciptakan nilai tambah yang besar," jelas Rizal.

Masalah tak berhenti pada urusan kas negara saja, karena sektor eksternal turut membunyikan alarm kewaspadaan. Hal ini ditandai dengan tren penurunan cadangan devisa dan pelemahan nilai tukar rupiah yang bahkan telah menembus asumsi makro APBN 2026 di level Rp16.500 per dolar AS.

Melambungnya angka pertumbuhan ekonomi faktanya tidak mampu menjadi perisai untuk menahan gempuran tekanan eksternal terhadap mata uang Garuda. Tingginya capaian tersebut seolah menjadi anomali ketika disandingkan dengan risiko pelemahan fundamental yang kian membesar.

"Di balik pertumbuhan 5,61 persen ini ternyata rupiah dan risiko fundamentalnya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan fundamental, tidak hanya dari sisi eksternal, tapi juga stabilitas fiskal dan daya tahan sektoral domestik," tegas Rizal.

Lebih jauh, mesin utama PDB yang biasanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga kini tampak kedodoran. Laju konsumsi terus-menerus bergerak di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional, memperlihatkan bahwa keseimbangan ekonomi saat ini digerakkan secara artifisial oleh belanja ekspansif pemerintah.

Lesunya indikator konsumsi rumah tangga ini menjadi sinyal bahaya bagi ketahanan pasar domestik ke depannya. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa roda ekonomi belum benar-benar berputar merata di kalangan masyarakat luas.

"Laju konsumsi ini terus cenderung di bawah PDB dan itu menunjukkan apa? Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih secara kuat, terutama yang terjadi di kelompok kelas menengah," papar Rizal.

Pemerintah diingatkan bahwa ekspansi fiskal memang ampuh menggenjot angka nasional dalam jangka pendek. Akan tetapi, kebijakan ke depan harus diarahkan pada keseimbangan, yakni pertumbuhan berkualitas yang benar-benar memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pelaku usaha secara optimal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, performa ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari momentum positif akhir tahun lalu, bukan sekadar anomali statistik.

Dia mengaku heran terhadap skeptisisme para ekonom. Padahal, dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dia merujuk pada tren penguatan yang sudah terlihat sejak kuartal IV-2025 yang tumbuh 5,39 persen.

"Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut. Jadi teman-teman ekonom tuh maunya apa?" kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).