Korporasi Perlu Perkuat Tata Kelola Antisipasi Risiko Sistem AI
Senin, 18 Mei 2026 - 14:08 WIB
loading...
Lonjakan adopsi teknologi ini dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengawasan dan pengendalian risiko yang memadai. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Zentara Labs merilis laporan terbaru yang menyoroti meningkatnya risiko keamanan siber dan tantangan tata kelola seiring berkembangnya sistem kecerdasan buatan (AI) otonom di lingkungan perusahaan. Di Indonesia, lonjakan adopsi teknologi ini dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengawasan dan pengendalian risiko yang memadai.
"Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara cara sistem AI bekerja dengan kemampuan perusahaan dalam memantau serta mengelola risikonya," kata Co-Founder dan CEO Zentara, Regal Rauniyar Star dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: AI Bisa Memperpanjang Masa Pakai Baterai Kendaraan Listrik
Laporan bertajuk 'SAFE-AGENT: An Agentic AI Security Framework for the Enterprise and Public Sector' mengungkap bahwa pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi bisnis terus meluas. Namun, banyak organisasi dinilai belum memiliki sistem perlindungan dan tata kelola yang cukup untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan.
Dalam laporan tersebut, AI disebut mulai beroperasi dengan tingkat kemandirian yang melampaui pendekatan keamanan tradisional. Hal ini memunculkan tantangan baru terkait pengawasan, kontrol, serta akuntabilitas dalam operasional perusahaan berbasis teknologi.
President Zentara, Darian Kuswanto, menilai perusahaan perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar kemampuan teknologi menuju pengelolaan AI yang lebih komprehensif. “Membangun pemahaman mengenai tata kelola AI sejak dini akan menjadi langkah penting, tidak hanya untuk mengelola risiko, tetapi juga menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya adopsi AI di sektor keuangan, layanan pelanggan, hingga layanan publik, ancaman keamanan siber masih menjadi persoalan berkelanjutan. Tingginya anomali lalu lintas digital, upaya serangan siber, serta kasus kebocoran data menunjukkan kompleksitas risiko yang dihadapi institusi publik maupun swasta.
Para pakar juga mencatat peningkatan penggunaan AI untuk mengotomatisasi serangan siber, yang membuat serangan menjadi lebih cepat dan sulit dideteksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kontrol terhadap sistem yang dirancang untuk bekerja secara mandiri.
Baca Juga: China Siapkan Kerangka Hukum untuk Mengatur Kecerdasan Buatan
Secara global, berbagai insiden siber berbasis AI serta munculnya panduan keamanan baru menandakan risiko ini semakin mendapat perhatian serius. Namun, di Indonesia dan Asia Tenggara, laju adopsi AI dinilai masih melampaui kesiapan tata kelola, sehingga menciptakan kesenjangan implementasi atau deployment gap.
Laporan tersebut merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain penetapan akses sistem yang jelas, peningkatan pemantauan aktivitas AI, pembatasan tindakan berisiko tinggi, serta penguatan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, guna memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional perusahaan.
"Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara cara sistem AI bekerja dengan kemampuan perusahaan dalam memantau serta mengelola risikonya," kata Co-Founder dan CEO Zentara, Regal Rauniyar Star dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: AI Bisa Memperpanjang Masa Pakai Baterai Kendaraan Listrik
Laporan bertajuk 'SAFE-AGENT: An Agentic AI Security Framework for the Enterprise and Public Sector' mengungkap bahwa pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi bisnis terus meluas. Namun, banyak organisasi dinilai belum memiliki sistem perlindungan dan tata kelola yang cukup untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan.
Dalam laporan tersebut, AI disebut mulai beroperasi dengan tingkat kemandirian yang melampaui pendekatan keamanan tradisional. Hal ini memunculkan tantangan baru terkait pengawasan, kontrol, serta akuntabilitas dalam operasional perusahaan berbasis teknologi.
President Zentara, Darian Kuswanto, menilai perusahaan perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar kemampuan teknologi menuju pengelolaan AI yang lebih komprehensif. “Membangun pemahaman mengenai tata kelola AI sejak dini akan menjadi langkah penting, tidak hanya untuk mengelola risiko, tetapi juga menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya adopsi AI di sektor keuangan, layanan pelanggan, hingga layanan publik, ancaman keamanan siber masih menjadi persoalan berkelanjutan. Tingginya anomali lalu lintas digital, upaya serangan siber, serta kasus kebocoran data menunjukkan kompleksitas risiko yang dihadapi institusi publik maupun swasta.
Para pakar juga mencatat peningkatan penggunaan AI untuk mengotomatisasi serangan siber, yang membuat serangan menjadi lebih cepat dan sulit dideteksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kontrol terhadap sistem yang dirancang untuk bekerja secara mandiri.
Baca Juga: China Siapkan Kerangka Hukum untuk Mengatur Kecerdasan Buatan
Secara global, berbagai insiden siber berbasis AI serta munculnya panduan keamanan baru menandakan risiko ini semakin mendapat perhatian serius. Namun, di Indonesia dan Asia Tenggara, laju adopsi AI dinilai masih melampaui kesiapan tata kelola, sehingga menciptakan kesenjangan implementasi atau deployment gap.
Laporan tersebut merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain penetapan akses sistem yang jelas, peningkatan pemantauan aktivitas AI, pembatasan tindakan berisiko tinggi, serta penguatan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, guna memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional perusahaan.
(nng)
Lihat Juga :
