Energi Panas Bumi, Tantangan, Mitos, dan Ekonomi

Ironisnya, harga jual listrik panas bumi ke PLN sepenuhnya diatur pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. "Proyek IRR-nya sangat tidak atraktif, di bawah 5 persen. Jadi kita butuh insentif dari pemerintah," tegasnya.

API mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal, revisi tarif, dan kepastian regulasi yang konsisten. Kabar baiknya pemerintah tengah mengkaji revisi Perpres 112 tersebut.

Luruskan Mitos, Tegakkan Standar

Riza juga meluruskan berbagai kekhawatiran masyarakat seputar pengembangan panas bumi. Ia menegaskan, cadangan air tanah tidak akan terganggu karena reservoir panas bumi berada di kedalaman 2.000–3.000 meter, jauh lebih dalam dari sumur air biasa yang hanya sekitar 100 meter.

Baca Juga: Targetkan Kapasitas 1 GW, BREN Pacu Ekspansi Panas Bumi

Soal luas lahan, ia menjelaskan bahwa konsesi panas bumi yang tampak besar di atas kertas, bisa puluhan ribu hektare, hanya merujuk pada wilayah bawah tanah. Lahan permukaan yang benar-benar dibuka tidak lebih dari 300 hektare, berbeda jauh dengan tambang batu bara terbuka.

Kendati demikian, Ia mengakui adanya insiden paparan gas H2S di Sorik Merapi pada 2021 yang menewaskan lima warga. "Itu adalah kelemahan yang harus kita akui dan perbaiki. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi fatality akibat paparan H2S," ujarnya.

Dorong Ekonomi Daerah

Di wilayah seperti Maluku yang masih kekurangan pasokan listrik, Riza melihat panas bumi sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi. Star Energy misalnya, baru saja berhasil menemukan potensi 60 MW di lapangan Hamidin, Maluku.

"Kalau ketahanan listrik di Maluku bisa naik, investor lebih tertarik membangun cold storage atau smelter di sana. Geotermal bisa mentrigger kegiatan ekonomi yang pada ujungnya menghasilkan ekspor," pungkasnya.