Defisit APBN Mei 2026 Tembus Rp180,4 Triliun, Purbaya: Sangat Aman

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, bahwa kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang amat sangat aman. Baca Juga: Defisit APBN April 2026 Sentuh Rp164,4 T, Belanja Negara Meroket jadi Rp1.082,8 Triliun

“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonom yang di luar itu, bukan diluar negeri ya, yang ditiktok segala macam itu dikali aja kan. Ya sudah kalau saya cari yang sama 12 per 7 kali 0,7 jadi dapatnya 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat sangat aman,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menkeu juga menjelaskan, jika angka defisit APBN selama lima bulan ini disetahunkan menggunakan kalkulasi linier kasar, maka estimasi total defisit hingga akhir tahun hanya akan berada di kisaran 1,8% terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.



Kabar baik lainnya tercermin dari posisi Keseimbangan Primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian tabel, keseimbangan primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan2 sebelumnya,” ungkap Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Bawa Kabar Gembira dari Washington: S&P Pertahankan Rating RI Tetap Triple B

Melirik sisi penerimaan, kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat sebesar 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6% dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang merosokkan dana Rp958,2 triliun (tumbuh 18,9 persen yoy). Secara lebih rinci, Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun (tumbuh 22,1% yoy) dan Sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun (tumbuh 0,7% yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut melesat kuat ke angka Rp226,4 triliun, mencatatkan pertumbuhan 19,9% yoy dari target tahunan Rp459,2 triliun. Purbaya menggarisbawahi bahwa realisasi ini merupakan pembalikan arah (turnaround) yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rapor merah pada periode yang sama di tahun 2025.

“Kita lihat pendapat tumbuh 19,1%, yang paling menarik pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Bea Cukai naik 0,7 sudah positif dan nanti akan naik lagi lebih bagus, PNBP juga sama 19,19 persen. Anda bandingkan tahun lalu di tahun yang sama, pajak negatif 11,3 persen, cukai positif ya? PNBP negatif 33,2 persen. Jadi ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Purbaya membandingkan historis data tabel 2025 dan 2026.

Melihat akselerasi ini, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan pajak hingga menembus angka di atas 20 persen sampai akhir tahun anggaran.

“Full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif, sekarang positif kemungkinan 20 persen lebih kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Sampai akhir tahun, berapa pak Bimo? dia bilang 25. 20,5 persen tapi kita dorong lebih,” imbuhnya.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4% yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5% dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.

Secara sektoral, komponen Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun (tumbuh tajam 52,6 persen yoy).

Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3% dari pagu (tumbuh 58,9 persen yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0% dari pagu (tumbuh 47,0 persen yoy).

Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen bagus artinya sesuai dengan target kita selalu mempercepat belanja, mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata ini, kementerian lembaga 58,9 persen, non kementerian lembaga 57 persen. Transfer ke daerah agak turun sedikit 4,9 persen,” jelas Purbaya.

Meskipun aktivitas ekonomi bergerak cepat yang tecermin dari derasnya arus masuk pendapatan negara, Purbaya mencatat masih terdapat beberapa gangguan operasional di lapangan yang berpotensi menghambat momentum pertumbuhan, salah satunya isu kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Purbaya menegaskan akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan struktural secara mendadak.

“Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. Kalau besok ada yang mau ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur. Kita beresin sekalian disitu, kalau pejabat gak bisa diberesin kita pindahin langsung, tapi kalo dia bisa perbaikin yaudah,” pungkas Purbaya.