Mendorong Desa Jadi Lokomotif Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional

SERANG - Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih 2026 yang berlangsung di Aston Hotel&Convention Center, Kota Serang, Banten, Rabu (10/6). Rakernas yang mengusung tema “Sinergi Merah Putih untuk Memperkuat Peran Desa dalam Pembangunan Strategis Nasional” dihadiri ribuan kepala desa dan pengurus APDESI Merah Putih dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat mengatakan, desa tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar Sadat.

Baca Juga: APDESI Diminta Berperan Aktif Wujudkan Kesejahteraan Rakyat hingga Pelosok Desa

Menurut dia, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa.

Karena itu, Rakernas APDESI Merah Putih 2026 secara khusus membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan ekonomi desa, investasi dan kemitraan desa, transformasi digital, penguatan koperasi desa, hingga ketahanan pangan nasional.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat. Sejumlah pejabat negara hadir sebagai narasumber dan peserta kehormatan, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, dan Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Gubernur Banten Andra Soni.



Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peran strategis desa dalam pembangunan nasional. Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa di seluruh Indonesia, APDESI Merah Putih memandang bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Johan Aripin Muba Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar

Dalam rangkaian Rakernas, APDESI Merah Putih mengukuhkan Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba, sebagai Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih. Johan mengatakan, kemajuan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa.

Menurutnya pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat apabila desa diberi ruang yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. ”Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” ujarnya.

Baca Juga: Menko Pemberdayaan Masyarakat Apresiasi Peran BRI Perkuat Pembangunan Desa lewat Program Desa BRILian

Johan menegaskan, pihaknya mendukung penuh agenda penguatan ekonomi desa yang diusung APDESI Merah Putih. Terang dia, pembangunan desa harus diikuti program-program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat meyakini, masa depan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan desa," terangnya.

"Karena itu, kami mendukung berbagai program yang mampu memperkuat produktivitas desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” kata Johan, yang dikenal sebagai ”crazy rich” Banten.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Yayasan JAM bersama APDESI Merah Putih menyiapkan program pengembangan peternakan ayam rakyat yang menjangkau 75.266 desa di seluruh Indonesia. Dalam program tersebut, setiap desa direncanakan memperoleh bantuan pembangunan dua kandang ayam produktif.

Masing-masing kandang akan diisi 1.000 ekor ayam, sehingga setiap desa mengelola sedikitnya 2.000 ekor ayam sebagai sumber pendapatan masyarakat sekaligus pendukung ketersediaan pangan bergizi. Selain sektor peternakan, Yayasan JAM juga mendorong pembentukan dua koperasi produsen di setiap desa sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.

Koperasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil-hasil usaha masyarakat. Salah satu koperasi produsen akan difokuskan pada pengembangan budidaya padi dan jagung dengan cakupan masing-masing hingga 100 hektar.

Untuk mendukung program tersebut, Yayasan JAM menyiapkan bantuan biaya tanam sebesar Rp12 juta per hektare serta dukungan penyediaan pupuk bagi petani. Menurut Johan, program tersebut dirancang untuk memperkuat produktivitas sektor pertanian sekaligus memberikan kepastian usaha bagi petani melalui pola kemitraan yang berkelanjutan.

Dengan dukungan kelembagaan koperasi, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pendampingan, dan pasar.

Dorong Ekosistem Ekonomi Desa Terintegrasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Johan aktif mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, desa tidak kekurangan potensi, namun yang sering menjadi persoalan adalah keterbatasan akses modal, teknologi, pendampingan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.

Dalam konsep yang digagas dan diimplementasikan oleh Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), desa tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan ekonomi. Desa bukan objek bantuan, melainkan subjek yang menentukan aerah pembangunan berdasarkan karakter lokal.

Setiap desa menjadi bagian dari jaringan ekonomi nasional yang saling terhubung melalui koperasi, Waroeng Pancasila dan Logistik JAM.

“Waroeng Pancasila diharapkan menjadi ekosistem pemuda desa - tempat para mitra bisa membeli kebutuhan pokok, mengisi saldo, hingga berjualan produk UMKM. Konsepnya bukan hanya transportasi, tapi ekonomi rakyat berbasis kebersamaan."

Program yang disiapkan menjangkau lebih dari 75 ribu desa di Indonesia. Setiap desa dirancang memiliki dua kandang ayam produktif yang masing-masing berisi seribu ekor ayam. Di saat yang sama, dibentuk pula koperasi-koperasi produsen yang mengelola sektor pertanian dan peternakan.

Padi dan jagung menjadi komoditas utama. Petani memperoleh bantuan biaya tanam, pupuk, pendampingan, hingga kepastian penyerapan hasil panen. Menurut Johan, masalah terbesar petani bukan hanya soal produksi. Yang lebih sering membuat mereka terpuruk adalah ketidakpastian harga dan pasar.

”Kalau petani sudah menanam, hasilnya harus jelas siapa yang membeli. Jangan sampai petani panen, tetapi bingung menjual,” katanya.

Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai jantung dari seluruh sistem ekonomi desa yang dibangun. Namun Johan menyadari, koperasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pembukuan manual dan laporan kertas.

Di sinilah unsur yang paling sering ia sebut sebagai pembeda: digitalisasi desa. Di tengah pembicaraan tentang sawah, kandang ayam, dan koperasi, Johan justru berkali-kali berbicara tentang aplikasi bernama JAMSTREET.

Melalui platform digital tersebut, setiap koperasi desa nantinya dapat menyampaikan laporan usaha secara real time. Data produksi, distribusi, transaksi, hingga laporan keuangan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel.

Bagi Johan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ia melihat teknologi sebagai alat untuk memastikan bahwa ekonomi desa berjalan secara sehat dan profesional. ”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. Bisa diawasi bersama,” ujarnya.

Melalui sistem digital itu pula, pemerintah, koperasi, dan masyarakat dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk menyusun kebijakan maupun mengambil keputusan usaha. Mimpi Johan sebenarnya sederhana: desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Sebaliknya, desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan.

Rakernas APDESI Merah Putih 2026 menegaskan, masa depan pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus fondasi utama pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.