Penunjukan Luke Thomas Dinilai Mencerminkan Meritokrasi di DSI
Kamis, 18 Juni 2026 - 10:09 WIB
loading...
Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama DSI dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan BPI Danantara untuk mengedepankan kompetensi dan profesionalisme. FOTO/Ilustrasi/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan BPI Danantara untuk mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor strategis nasional.
Penunjukan Luke Thomas yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk memimpin DSI sebelumnya telah memunculkan perdebatan hangat. Namun, pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai, fokus utama dalam pengisian posisi strategis seharusnya bukanlah pada kewarganegaraan seseorang, melainkan pada integritas, rekam jejak, kompetensi, dan kemampuannya mencapai tujuan organisasi.
Dalam praktik manajemen SDM modern, Yodhia mengatakan, pengisian posisi strategis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan.
"Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional," ujar Yodhia dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Yodhia menambahkan bahwa DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Karena itu, pengelolaannya harus berbasis sistem, data, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang tinggi. "Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan talenta global merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Banyak perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di dunia yang memanfaatkan profesional terbaik tanpa membatasi diri pada faktor kewarganegaraan semata.
Meski demikian, Yodhia mengingatkan, kualitas individu hanya merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor. Jika tujuan pembentukan DSI adalah memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran penerimaan negara, maka tata kelola dan sistem yang dibangun tetap menjadi faktor penentu utama.
Sebab itu, ia menilai desain SDM DSI harus dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi yang kuat. Rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja harus jelas dan terukur, remunerasi perlu kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi harus menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme. "Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pemilihan Luke Thomas sebagai pimpinan DSI dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global. Selain pengalaman profesional, Luke juga dinilai memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik selama bergabung di Danantara.
Baca Juga: Krisis LNG Timur Tengah, Permintaan Batu Bara di Asia Melonjak
Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025. Dari sisi pendidikan, Luke Thomas Mahony tercatat meraih gelar sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales. Dia juga mengantongi tiga gelar master dari kampus yang sama, yakni Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) seharusnya tidak menjadi isu utama.
"Yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," pungkasnya.
Penunjukan Luke Thomas yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk memimpin DSI sebelumnya telah memunculkan perdebatan hangat. Namun, pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai, fokus utama dalam pengisian posisi strategis seharusnya bukanlah pada kewarganegaraan seseorang, melainkan pada integritas, rekam jejak, kompetensi, dan kemampuannya mencapai tujuan organisasi.
Dalam praktik manajemen SDM modern, Yodhia mengatakan, pengisian posisi strategis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan.
"Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional," ujar Yodhia dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
Yodhia menambahkan bahwa DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Karena itu, pengelolaannya harus berbasis sistem, data, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang tinggi. "Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu," katanya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan talenta global merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Banyak perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di dunia yang memanfaatkan profesional terbaik tanpa membatasi diri pada faktor kewarganegaraan semata.
Meski demikian, Yodhia mengingatkan, kualitas individu hanya merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor. Jika tujuan pembentukan DSI adalah memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran penerimaan negara, maka tata kelola dan sistem yang dibangun tetap menjadi faktor penentu utama.
Sebab itu, ia menilai desain SDM DSI harus dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi yang kuat. Rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja harus jelas dan terukur, remunerasi perlu kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi harus menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme. "Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pemilihan Luke Thomas sebagai pimpinan DSI dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global. Selain pengalaman profesional, Luke juga dinilai memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik selama bergabung di Danantara.
Baca Juga: Krisis LNG Timur Tengah, Permintaan Batu Bara di Asia Melonjak
Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025. Dari sisi pendidikan, Luke Thomas Mahony tercatat meraih gelar sarjana Mining Engineering dari University of New South Wales. Dia juga mengantongi tiga gelar master dari kampus yang sama, yakni Master Keuangan pada 2004, Master Teknik Pertambangan pada 2006, dan Master Geomekanika pada 2009.
Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) seharusnya tidak menjadi isu utama.
"Yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
