Membangun Revolusi Pembiayaan Sosial Nasional Tanpa Membebani APBN

JAKARTA - Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Kepri dari Fraksi PKB Nurhidayat mengungkapkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan nasional . Dia menambahkan, setelah puluhan tahun berfokus pada pembangunan fisik, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, kini perhatian bangsa diarahkan pada pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045 .

"Di tengah semangat tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia. Program ini tidak sekadar berbicara mengenai makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah atau kelompok rentan, melainkan tentang investasi jangka panjang dalam membangun generasi sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global," katanya, Selasa (23/6/2026).

Dia menuturkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi memiliki korelasi langsung dengan tingkat kecerdasan, kesehatan, produktivitas kerja, serta kemampuan ekonomi suatu bangsa. Dikatakannya, negara-negara maju yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi dunia pada umumnya memulai pembangunan manusia melalui intervensi gizi sejak usia dini.

Baca Juga: Bergerak Menuju Pembiayaan Berkelanjutan bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Karena itu, kata dia, program MBG sesungguhnya bukan program konsumtif sebagaimana dipersepsikan sebagian kalangan. Dia menilai program tersebut merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Namun di balik gagasan besar tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik: Dari mana sumber pembiayaan jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis? Pertanyaan tersebut sangat relevan mengingat kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun apabila dilaksanakan secara penuh di seluruh Indonesia," ungkapnya.



Dia mengatakan, apabila seluruh pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka terdapat risiko tekanan fiskal yang cukup besar di masa mendatang. Menurut dia, negara harus tetap membiayai pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga pembangunan daerah.

Dalam kondisi demikian, kata dia, diperlukan terobosan pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bertumpu pada APBN. "Di sinilah gagasan optimalisasi Dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) nasional melalui holding investasi strategis negara, Danantara, menjadi menarik untuk dikaji," ujar Dewan Pakar Kebijakan Publik Pusat Kajian Ilmu Hukum (PKIH) Kabupaten Karimun ini.

Dia mengungkapkan selama ini banyak pihak masih memandang CSR sebagai bentuk bantuan sosial sukarela atau kegiatan seremonial perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk pembagian sembako, bantuan rumah ibadah, santunan anak yatim, atau kegiatan sosial lainnya.

"Pandangan tersebut sesungguhnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan tata kelola korporasi modern," katanya.

Di tingkat global, sambung dia, CSR telah berevolusi menjadi bagian dari konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi standar utama keberlanjutan perusahaan. Dikatakannya, perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dia menambahkan, dalam perspektif modern, perusahaan bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan warga negara korporatif (corporate citizenship) yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pembangunan bangsa. "Konsep inilah yang melahirkan paradigma baru bahwa pembangunan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara negara, dunia usaha, dan masyarakat," imbuhnya.

Baca Juga: Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk

Jika keuntungan perusahaan diperoleh dari aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya bangsa, kata dia, maka sudah sewajarnya sebagian manfaat ekonomi tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui investasi sosial yang terukur dan berkelanjutan. Dia mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi CSR yang luar biasa besar.

"Ribuan perusahaan nasional dan multinasional setiap tahun mengalokasikan dana CSR dalam jumlah yang sangat signifikan. Apabila diasumsikan total laba perusahaan nasional mencapai Rp2.000 triliun per tahun dan rata-rata alokasi CSR sebesar 2 persen, maka potensi dana CSR nasional dapat mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun," ungkapnya.

Dia mengatakan, angka tersebut bahkan melebihi APBD banyak provinsi di Indonesia. Sayangnya, ujar dia, besarnya potensi tersebut belum menghasilkan dampak sosial yang optimal. "Masalah utama CSR Indonesia bukan terletak pada kekurangan dana, melainkan pada lemahnya integrasi dan koordinasi," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pelaksanaan CSR masih bersifat: parsial, terfragmentasi, tidak terukur, tumpang tindih, dan tidak merata antar wilayah. Menurut dia, Daerah industri besar menikmati limpahan program CSR, sementara wilayah tertinggal sering kali tidak memperoleh manfaat yang memadai.

"Banyak perusahaan menjalankan program yang serupa di lokasi yang sama, sementara daerah lain sama sekali tidak tersentuh. Akibatnya, potensi besar CSR nasional belum mampu menjadi instrumen strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Dia berpendapat, kehadiran Danantara membuka ruang lahirnya paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan sosial Indonesia. Dia melanjutkan, sebagai sovereign strategic holding, Danantara memiliki kapasitas yang tidak dimiliki lembaga lain.

"Danantara berpotensi menjadi simpul koordinasi nasional yang menghubungkan investasi, pembangunan ekonomi, tata kelola BUMN, dan agenda kesejahteraan sosial. Dalam konteks tersebut, Danantara dapat dikembangkan sebagai National Coordinating Holding untuk integrasi dana CSR nasional," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, peran yang dapat dijalankan antara lain, Membangun basis data CSR nasional, Mengintegrasikan perencanaan program sosial, Menyusun peta kebutuhan masyarakat, Mengawasi distribusi bantuan secara digital. Menyediakan dashboard transparansi publik, dan Mengukur dampak sosial secara nasional.

"Model ini tidak berarti mengambil seluruh dana CSR perusahaan dan menjadikannya sebagai pajak baru. Sebaliknya, perusahaan tetap memiliki ruang menjalankan program CSR secara mandiri, sementara sebagian dana dapat disinergikan untuk mendukung program strategis nasional seperti MBG," jelasnya.

Dia menilai pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan kepentingan pembangunan nasional. "Jika gagasan ini dikembangkan lebih jauh, Indonesia dapat membentuk sebuah mekanisme yang disebut sebagai CSR Sovereign Social Fund," ujar dia.

Ia berpendapat, konsep ini menyerupai dana abadi sosial nasional yang bersumber dari kontribusi dunia usaha untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia. Dana tersebut dapat difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis, Pencegahan stunting, Pendidikan anak, Pemberdayaan UMKM, dan Ketahanan pangan, Pelayanan kesehatan masyarakat, serta Pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Dengan sistem yang terintegrasi, manfaat CSR tidak lagi bergantung pada lokasi perusahaan beroperasi, melainkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat. Inilah bentuk nyata pemerataan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Secara filosofis, gagasan integrasi CSR nasional sesungguhnya memiliki akar yang sangat kuat dalam nilai-nilai Pancasila. Sila Kelima menegaskan: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dia menambahkan, keadilan sosial tidak dapat diwujudkan apabila akses terhadap sumber daya pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Keadilan sosial juga tidak dapat tercapai apabila kekuatan ekonomi nasional berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan agenda kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, kata dia, keterlibatan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan sosial bukanlah beban, melainkan manifestasi gotong royong nasional dalam bentuk modern. Dia mengatakan, gotong royong tidak lagi diwujudkan melalui kerja bakti semata, tetapi melalui kolaborasi negara dan korporasi dalam membangun kesejahteraan rakyat.

"Dalam konteks inilah Program MBG dapat dipandang sebagai proyek gotong royong terbesar bangsa Indonesia pada abad ke-21," ujarnya.

Dia pun berbicara regulasi baru yang sudah saatnya dilahirkan. Tentu saja, lanjut dia, gagasan integrasi dana CSR nasional tidak dapat berjalan hanya berdasarkan semangat moral. Menurut dia, diperlukan landasan hukum yang kuat.

Karena itu, kata dia, sudah saatnya Indonesia mulai membahas pembentukan Undang-Undang Integrasi Dana CSR Nasional yang mengatur tata kelola penghimpunan dana, Kewenangan lembaga pengelola, Mekanisme distribusi, Sistem pengawasan, dan Transparansi digital, Partisipasi masyarakat, serta Audit independen.

Regulasi tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghilangkan fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan CSR, sekaligus memastikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Menurut dia, Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya melalui pembangunan gedung, jalan tol, pelabuhan, atau kawasan industri.

Dia menambahkan, Indonesia Emas akan lahir dari anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki gizi yang cukup. "Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis harus dipandang sebagai investasi nasional jangka panjang yang memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa," ujarnya.

Dia berpendapat, dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri. Masyarakat juga tidak dapat dibiarkan menjadi penonton. Saatnya membangun model baru pembiayaan sosial nasional yang menggabungkan kekuatan negara, korporasi, dan masyarakat dalam satu visi besar: mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Optimalisasi dana CSR nasional melalui sinergi dengan Danantara bukan sekadar alternatif pembiayaan Program MBG. Lebih dari itu, gagasan ini dapat menjadi fondasi lahirnya arsitektur baru negara kesejahteraan Indonesia yang modern, berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan," imbuhnya.

"Dan apabila hal itu berhasil diwujudkan, maka sejarah akan mencatat bahwa Indonesia tidak hanya berhasil membangun ekonomi yang kuat, tetapi juga berhasil membangun sistem gotong royong nasional yang mampu mengubah kekuatan korporasi menjadi kekuatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.